Larang Pertemuan di Hotel, Pemerintah Hemat 5,2 Triliun

36

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Yuddi Chrisnandi. |foto-ijo|

 

SULUH BALI, Denpasar – Meskipun pemerintah melakukan pelarangan terhadap para PNS melakukan pertemuan di hotel-hotel. Namun pemerintah tetap memberikan dorongan terhadap para pelaku perhotelan.

“Pemerintah tidak anti terhadap bentuk aktifitas perhotelan, sekalipun pemerintah memberlakukan pembatasan rapat diluar gedung pemerintahan. Tetapi pemerintah tetap memberikan dorongan agar aktifitas perhotelan tetap berjalan. Salah satunya dengan seminar bertaraf nasional dan kegiatan bertaraf internasional, aktifitas lintas lembaga yang tidak memungkinkan untuk dilakukan di gedung pemerintahan, itu boleh dilakukan di gedung perhotelan,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Yuddi Chrisnandi, Selasa (28/04/2015)

Salah satunya seperti pelaksanaan seminar dan konferensi internasional yang membahas tentang arsip negara yang mengundang 18 negara.

“Sebagai contohnya seperti acara hari ini, seminar dan konferensi internasional yang membahas tentang arsip negara yang mengundang peserta dari 18 negara itu kan tidak harus di ruang pemerintahan. Adalagi petermuan asuransi dengan peserta sekitar 4800 orang penyelenggaranya komunitas itu sendiri dan komunitas asuransi internasional bekerja sama dengan kementerian PAN,” terangnya.

Yuddy menjelaskan, hal tersebut  adalah satu bentuk nyata dorongan pemerintah untuk tetap menjaga bentuk kesinambungan aktifitas perhotelan.

Sebagai contoh lain ketika ada festival budaya dan kirap seni, serta program yang terjadwal disetiap pemerintah daerah. Coba saja kalian datang ke kota solo disaat week end pasti tidak akan kebagian hotel karena di kota itu sudah aktifitas yang sudah terjadwal. Sama juga seperti Banyuwangi dan Bogor juga begitu.

“Jadi pemerintah dalam hal ini memberikan dorongan dan penilaian positif kepada daerah-daerah yang melakukan pengembangan terhadap aktifitas pengembangan pariwisata daerah dan meningkatkan aktifitas ekonomi kreatif termasuk juga kegiatan perhotelan dan kuliner,” jelasnya.

‎”Jadi pemerintah dalam hal ini memberikan dorongan dan penilaian positif kepada daerah-daerah yang melakukan pengembangan terhadap aktifitas pengembangan pariwisata daerah dan meningkatkan aktifitas ekonomi kreatif termasuk juga kegiatan perhotelan dan kuliner,” jelasnya.

Pembatasan kegiatan diluar pemerintahan bagi para PNS nyatanya mampu menghemat penggunaan anggran negara. Di periode November hingga Januari saja pemerintah mampu menghemat biaya sebesar 5,2 triliun.

“Bagi pemerintah itu merupakan hal positif namun dari segi perhotelan itu dianggap negatif karena menurunkan omset pendapatan. Pemerintah mendengarkan persoaln ini maka dari itu pemerintah mendorong aktifitas-aktifitas yang motori oleh pemerintah agar aktifitas hotel dapat berjalan semestinya,” ungkapnya. (SB-Ijo)

 

Comments

comments