Lakukan Reklamasi Liar | Tokoh Tolak Reklamasi Teluk Benoa Ditahan Polisi

3836
Bendesa adat Tanjung Benoa alias Yonda di tahanan Polda Bali (foto humas.Polda Bali)

SULUH BALI, Denpasar – Tokoh tolak reklamasi Teluk Benoa,  I Made Wijaya, S.E alias Yonda, Senin (25/92017) sekitar pukul 20.30 dijebloskan ke dalam sel tahanan Rutan  Polda Bali. Anggota DPRD Badung asal Tanjung Benoa ini, dinyatakan berkas perkaranya P.21alias lengkap dan siap dilimpahkan ke kejaksaan. Yonda menjadi tersangka atas dugaan telah melakukan reklamasi liar di Pantai Barat Tanjung Benoa, Kuta Selatan, Badung.

Surat penahanan ditandatangani langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali Kombes Pol. Drs. Kenedy, S.H., M.M.

Yonda yang juga bendesa adat Tanjung Benoa ini saat ditahan mengenakan baju kaos hitam dan dikawal personel Satgas SABATA Polda Bali. Yonda diantar penyidik untuk masuk ke Rutan Polda Bali. Selain itu, belasan orang terdiri dari Prajuru Desa dan Pecalang Desa Adat Tanjung Benoa juga turut mengantarkan tersangka.

Menurut informasi yang diperoleh suluhbali.co dari facebook Polda Bali, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Hengky Widjaja, S.I.K., M.Si. membenarkan adanya penahanan terhadap Yonda. Penahanan tujuan untuk menghindari resiko tersangka kabur dan menghilangkan barang bukti.

“Ya benar, mulai hari ini ia ditahan. Berkas perkaranya sudah P.21, tinggal penyerahan ke tahap dua. Untuk calon tersangka lainnya jika dinyatakan P.21, pasti juga akan mengikuti jejak Bendesa Adat,” ucap Kombes Pol. Hengky Widjaja, S.I.K., M.Si.

Mantan Kasat Reskrim Polres Gianyar ini mengatakan bahwa sebelum ditahan, penyidik telah menetapkan Yonda sebagai tersangka sejak Selasa (11/7) lalu. Penetapan Yonda sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi-saksi, empat diantaranya adalah ahli peta, ahli pidana, ahli kehutanan provinsi Bali dan ahli kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup.

Ditanya terkait pasal yang disangkakan, perwira lulusan Akpol tahun 1993 ini menjelaskan bahwa tersangka dijerat pasal 40 ayat 2 jo pasal 33 ayat 3 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 dan atau pasal 12 huruf c dan atau pasal 82 ayat 1 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 KUHP. “Untuk proses pelimpahan tahap kedua, penyidik masih berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Bali,” imbuhnya.

Sebelumnya telah diberitakan, kasus ini diawali dari temuan pihak Forum Peduli Mangrove (FPM) Bali, terkait adanya reklamasi liar di pesisir barat pantai Tanjung Benoa. Lantaran kawasan tersebut merupakan lahan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) I Gusti Ngurah Rai, sehingga FPM Bali melaporkan kasus tersebut ke Mapolda Bali. Yonda sekaligus Bendesa Adat Tanjung Benoa memberikan surat kuasa kepada beberapa orang warganya untuk melakukan reklamasi liar termasuk penebangan pohon mangrove sebagai akses jalan kendaraan proyek menuju pantai.  (SB-tim)

 

Comments

comments