KSPN Kurang Sosialisasi

55

Ida I Dewa Made Suasta (foto-nova)

SULUHBALI.CO, Denpasar – Kurangnya sosialisasi program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat Bali. Permasalahan pro dan kontra KSPN akhir-akhir ini yang membuat Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengambil keputusan untuk menunda, tidak hanya kawasan Besakih tetapi ke-11 KSPN di Bali.

Kurangnya sosialisasi tentang KSPN ini disampaikan Ida I Dewa Made Suasta disela-sela Simakrama Gubernur Bali di Wantilan DPRD Bali, Sabtu (30/11). Ia mengatakan secara yuridis dan secara hukum tidak ada masalah, tetapi kurangnya sosialisasi kemasyarakat dan belumnya dipahami apa itu KSPN maka timbul pro dan kontra dikalangan masyarakat Bali. “Secara yuris KSPN tidak ada masalah,” ujar  Wakil Ketua Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali ini.

Menurut Suasta KSPN sebenarnya berperan besar untuk memperbaiki infrastruktur dikawasan yang masuk kedalam KSPN itu. Ia mengatakan dana yang digelontorkan dari pusat untuk KSPN itu bisa dipergunakan untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang penunjang dan diperuntukkan untuk melestarikan kawasan tersebut. Salah satunya bisa dipakai memperbaiki jalan, air, perbaikan Pura itu sendiri dan yang lain-lain.

Suasta juga menegaskan bahwa tidak ada celah sedikitpun bagi para investor atau pihak manapun yang membangun sarana pariwisata dikawasan ini seperti hotel dan yang lainnya yang diresahkan masyarakat saat ini. “Kalau bikin hotel nanti dulu, masih ada Perda, awig-awig, dan masih ada Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP),” tegas Suasta.

Didalam peraturan KSPN tersebut sudah ada peraturan yang memberikan kewenangan seluruhnya dan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Maka dari itu, Suasta mengajak masyarakat untuk mengawal Perda RTRW no 16 tahun 2009 karena ini merupakan tonggak dan senjata bagi masyarakat dan pemerintah daerah agar tidak adanya oknum atau investor yang membangun hotel atau fasilitas pariwisata yang lainnya.

Perda RTRW Propinsi Bali tahun 2009-2029 yang mengacu pada Undang-undang no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, secara singkat dapat dikatakan sebagai sebuah peraturan yang cukup ideal dalam menjaga kelestarian lingkungan di Bali.

Didalam Pasal 3 perda RTRW Bali secara tegas mendudukan tujuan perda ini adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Propinsi Bali yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri berbudaya Bali, dan berwawasan lingkungan berlandaskan Tri Hita Karana yaitu falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.

Dalam Perda RTRWP tersebut juga dimasukan Sad Kertih yaitu enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari atma kertih, wana kertih, danu kertih, segara kertih, jana kertih dan jagat kertih.(SB-Putra)

Comments

comments