Meminimalisir Dinamika dalam Proses Pemilu

49

Sukawati Lanang P. Perbawa, SH, MH

SULUHBALI.CO, Denpasar—Permainan dimanapun bisa terjadi. Demikian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali, Sukawati Lanang Perbawa, SH, MH mengatakan “Namanya permainan, tapi dalam perspektif kami disebut proses dinamika,” jelas Lanang. Ini yang harus ada upaya memperkecil dinamika yang negative. Caranya ada tiga hal yang harus diperhatikan. Yaitu:

  1. Kepastian hukum: dimana peraturan yang ada biar tidak berubah-ubah karena memungkinkan orang bermain disini. Dengan adanya kepastian hukum kita tahu peraturan dan batas-batas aturan yang harus ditaati, sehingga masyarakat pun tahu dan tidak menafsirkan yang tidak-tidak.
  2. Kejelasan kewenangan masing-masing penyelenggara: kejelasan ini sangat penting agar semua pihak mengetahui sebatas apa kewenangan mereka. Penegakan hukum juga harus jelas dari pihak polisi, panwaslu, dan pihak yang terkait.
  3. Pendidikan politik untuk masyarakat: ini sangat penting karena partisipasi masyarakat dalam berpolitik akan menimbulkan politik yang santun, dan meminimalisir terjadinya kecurangan atau permainan di tingkat paling bawah.

Ketiga hal diatas itu sangat penting guna mengontrol kinerja KPU di Bali. Dalam sistem penyelenggaran pemilu, terutama penyelenggara bersifat hirarki dari pusat sampai ke kabupaten dan bersifat permanen.

Sedangkan tingkat kecamatan, desa, dan KPPS bersifat ad hoc. Yaitu, penyelenggara yang bisa berubah-ubah personilnya. Sehingga di tingkat ini harus adanya kontrol agar tidak ada kecurangan oleh para pihak. Disinilah peran KPU untuk mengintruksikan agar penyelenggara tingkat kecamatan, desa, dan KPPS ada pengontrolan dilakukan pihak terkait.

Lanang mengakui, posisi komisioner, khususnya dalam tahapan-tahapan yang erat kaitannya dengan persoalan pencalonan dan kampanye memungkinkan adanya penekanan. Hal tersebut bisa ditanggulangi dengan kekompakan komisioner,

“Yang paling penting dalam demokrasi adalah suara rakyat, sehingga kita harus mengawal suara rakyat agar suara tersebut sama seperti yang diinginkan oleh rakyat. Dalam proses ini tekanan bisa saja terjadi baik tekanan politik, suap, fisik, mental, dsb.”

Untuk menghadapi tekanan ini maka perlu adanya transparansi data ke masyarakat dan aturan hukum. Peran media sangat penting agar memberi informasi yang transparan kepada masyarakat sehingga oknum-oknum yang ingin melakukan penekanan berpikir dua kali untuk melakukan tindakan tersebut.

Peranan KPU sebagai lembaga independen dalam demokrasi, sangat penting, baik  dalam proses penyelenggaraan sampai tahapan penetapan. Menurut laki laki yang segera mengikuti ujian Doktor di bidang Hukum di Universitas Brawijaya ini, dinamika politik mendatang pasti semakin tinggi, “Maka dari itu kawan-kawan komisioner yang baru, setelah ada proses seleksi mulai bulan ini, harus menguasai aturan dan peraturan yang berlaku. Selalu menjaga transparansi. Dan yang terpenting  adalah independensi, karena dengan hal tersebut kita bisa melewatinya,” ujar Lanang yang segera mengakhiri masa tugasnya di KPU yang sudah berlangsung sepuluh tahun, “Dunia demokrasi merupakan dunia publik, maka dari itu publik wajib mengetahui tentang informasi, tahapan, bahkan terhadap anggaran sekecil apapun.” Tutup Lanang. (SB-putra)

Comments

comments

Comments are closed.