KPU Bali Belum Tahu Kapan Cetak Formulir Pemilu

41

Wagub Bali Ketut Sudikerta saat sidak di Kantor KPUD Bali. (foto humas Bali)

Wagub Kecewa Kantor KPUD Bali Kosong

SULUHBALI.CO, Denpasar – Meskipun pemilu tinggal beberapa hari lagi, namun soal kepastian cetak formulir dalam kelengkapan proses pemilihan umum belum ada kepastian. Hal ini mengemuka saat ditanyakan langsung pada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi usai yang bersangkutan audiensi dengan Gubernur Bali, Senin (3/3). Formulir itu berupa formulir model C1- C6, model D1-D6 dan Daftar Calon Tetap (DCT).

Ketidakpastian ini bermula tender yang gagal. Proses tender diawali dengan penawaran dilakukan pada 12-17 Februari 2014. Yang mengajukan penawaran adalah tiga rekanan, yakni CV Arena Seni Jakarta, CV Sri Wijaya Jakarta, dan PT Semadi Bali Utama.

Kemudian dilakukan evaluasi proses pelelangan mulai 18-24 Februari 2014. Waktu itu satu rekanan dinyatakan lolos, yakni PT Semadi Bali Utama. Kemudian ULP Provinsi Bali dan Tim Pengadaan KPU Bali mengecek keabsahan dokumen penawaran dengan fisik di lapangan pada 18 Februari 2014. Namun, ternyata PT Semadi Bali Utama tidak bisa menunjukkan kepemilikan asli mesin cetak.

Sebagai tindak lanjut pihak sekretariat KPU Bali sudah berkoordinasi dengan LKPP dan Kepala Biro Logistik KPU Pusat. Surat rekomendasi LKPP itu sudah ada mengingat waktunya sudah sangat mendesak sehingga tidak mungkin kalau tidak ada formulir,” katanya.  Sambil menambahkan berdasarkan rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dimungkinkan penunjukan langsung, “Kalau tender ulang sudah tidak memungkinkan karena pelaksanaan pemilu sudah semakin dekat,” katanya.

Namun, bagaimana teknisnya dan siapa yang nanti akan ditunjuk, pihaknya tidak begitu paham karena itu di luar kewenangan komisioner KPU Bali. “Posisi kami hanya pada posisi spesifikasi, formulir itu apa aja, dan jumlahnya berapa. Sedangkan kewenangan pengadaan dan perusahaan mana yang ditunjuk, itu ada di Sekretariat KPU Bali. Kami tidak boleh masuk ke ranah itu untuk menghindari konflik kepentingan dari para komisioner,” ujarnya Raka Sandi.

rakasandi2
Ketua KPUD Bali Dewa Raka Sandhi. (foto iwan)

Nilai pengadaan untuk logistik tersebut, tambah Raka Sandi, di atas Rp1,2 miliar. Mekanisme yang berlaku di KPU Bali itu setiap pekerjaan yang nilainya di atas Rp 200 juta harus dilakukan pelelangan lewat Unit Layanan Pengadaan. Logistik pemilu berupa formulir dan daftar calon tetap (DCT) harus sudah terdistribusi pada 25 Maret 2014.

Sementara itu  fatwa yang dikirim LKPP pada KPUD Bali bernomor 1073/LKPP/D-IV.1/02/2014 belum menunjukan kepastian tentang kapan formulir itu bisa dicetak, sementara pemilu akan berlangsung 9 April 2014.

Fatwa terdiri dari empat point. Pertama sesuai dengan Perpres No 70 tahun 2012 pasal 84 ayat 8, mekanisme penunjukan langsung hanya dimungkinkan apabila proses pelelangan ulang gagal dengan pesetujuan PA dan hasil pekerjaan tidak dapat ditunda, melaksanakan kepentingan /keselamatan masyarakat dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses. Sementara itu kondisi proses pelelangan sebagaimana KPUD Bali tidak memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 6 dimaksudkan mengingat belum dilakukan pelelangan ulang.

Poin kedua isi fatwa LKPP, dalam hal alokasi waktu proses pelelangan ulang dan pelaksanaan kontrak dimaksudkan tidak memungkinkan terpenuhinya target waktu pelaksanaan pemilu, maka PA atau KPA (Sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh PA) dapat mengambil tindakan dengan menetapkan mekanisme penunjukan langsung, PA/KPA perlu menguraikan kronologis, alasan dan urgensi pertimbangan yang melatarbelakangi penetapan dimaksud.

Point ketiga, mengingat proses penunjukan langsung tersebut diatas tidak ada mekanisme kompetensi, maka Pokja ULP perlu melakukan negosiasi teknis dan harga dengan ketat untuk memastikan prinsip efektifitas dan efesiensi terpenuhi.

Point keempat, Selain ketentuan tersebut diatas, Pihak KPUD Bali dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan KPUD pusat terkait dengan kemungkinan dapat dilakukannya addendum kontrak paket dengan logistik Pemilu yang sama di KPU Pusat untuk mengakomodir kebutuhan saudara.

Wagub Kecewa

Sementara itu Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta saat sidak ke kantor KPUD Bali, menyatakan kekecewaannya. Pasalnya, saat jam kerja sudah dimulai, Selasa (4/4) kantor yang menangani pemilu bulan depan tersebut masih kosong. Menurut informasi di lapangan, semua staff KPU Bali sedang mengikuti pertemuan di Ubud. (SB-ant/hum/wan)

 

Comments

comments

Comments are closed.