Kementrian Susi Sebut Rencana Revitalisasi Teluk Benoa Sesuai Aturan

585

Aktivitas di perairan Tanjung Benoa (foto Ijo).

SULUH BALI, Jakarta — Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman (KKP) Saad menyatakan rencana revitalisasi Teluk Benoa Bali sudah memenuhi seluruh prosedur dan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

“Pengembang yang akan melakukan revitalisasi Teluk Benoa melalui reklamasi, sudah memiliki izin lokasi dari Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Agustus 2014,” kata Sudirman Saad pada rapat dengar pendapat dengan Komite II DPD RI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (15/4/2015) malam.

Menurut dia, izin lokasi revitaliasi Teluk Benoa diterbitkan setelah adanya Peraturan Presiden No 51 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tababan).

Sebelumnya, kata dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Menteri Susi Pudjiastuti, belum menerbitkan izin lokasi untuk revitalisasi Teluk Benoa yang diusulkan oleh Pengembang PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) yang diusulkan pada 2013.

“Rencana revitalisasi Teluk Benoa sudah memenuhi semua prosedur sesuai dengan aturan perundangan. Hambatan yang masih dihadapi adalah izin lingkungan dari masyarakat dan amdal,” katanya.

Menurut Sudirman, persoalan izin lingkungan dan amdal bisa dimediasi melalui DPD RI dan DPRD Provinsi Bali yang merupakan representasi dari masyarakat dan daerah Bali.

Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Sementara itu, Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Imam Hendargo Abu Ismoyo, menegaskan, kementeriannya pada dasarnya akan melakukan proses pemberian izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) seindependen mungkin.

Menurut dia, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup mencermati adanya adanya pro-kontra di masyarakat yang membuat rencana revitalisasi Teluk Benoa jadi sangat penting.

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, menurut dia, mencermati secara adil agar proses revitalisasi Teluk Benoa agar masyarakat tradisional tidak terpinggirkan.

“Kami memposisikan diri sebagai penjaga keamanan karena proyek ini sangat penting,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Imam Hendargo menegaskan, agar kelompok masyarakat tidak perlu khawatir terhadap rencana revitaliasi Telok Benoa karena kegiatan tersebut juga ada manfaatnya untuk daerah Bali.

Di sisi lain, kata dia, pengembang Teluk Benoa juga harus mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Imam juga mengingatkan agar kelompok masyarakat yang menolak tidak hanya memberikan bantahan, tapi bisa memberikan paparan secara ilmiah.
Sementara itu, aktivis masyarakat dari For Bali, Wayan “Gendo” Suardana, mengatakan, masyarakat di sekitar Teluk Benoa menolak rencana reklamasi Teluk Benoa, karena akan memberikan dampak kurang baik pada lingkungan.

Ia mencontohkan, jika terjadi hujan deras lebih dari satu jam maka permukaan air laut akan meningkat.

Selain itu, kata dia, reklamasi juga akan merusak habitat ikan dan organisme lainnya di kawasan pesisir.

Dewan Perwakilan Daerah
Sehari kemudian, Komite II DPD RI berharap pemerintah terus hadir pada pembangunan daerah yang sesuai aturan perundangan guna meningkatkan potensi ekonomi dan kesejahteraan rakyat di Indonesia termasuk rencana revitalisasi kawasan Teluk Benoa Bali.

“Kami harapkan pemerintah dapat mendorong pembangunan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk di pesisir Pulau Bali, yang sesuai aturan perundangan,” kata Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (16/4/2015).

Menurut Parlindungan, dalam pengembangan kawasan pesisir dan pulau kecil, agar pemerintah selalu hadir dan investor memenuhi persyaratan, khususnya analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Pemerintah melalui kementerian terkait, seperti Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Kemenhut-LH), menurut dia, agar melanjutkan kajian amdal di Teluk Benoa secara independen, sehingga pengembangan kawasan tersebut jangan sampai merugikan masyarakat.

Sebelumnya, Komite II DPD RI melakukan rapat dengar pendapat menyusul pro dan kontra pengembangan kawasan Teluk Benoa Bali. (SB-Kantor Berita Antara)

Comments

comments

Comments are closed.