I Made Mudra, Manggala Agung Pesikian Pecalang Bali. |foto-raka|

SULUHBALI.CO, Denpasar – Pecalang sebagai bagian dari prajuru Desa Adat memiliki peran yang sangat strategis. Karena memiliki peran diantaranya untuk membantu dalam menegakkan maupun melaksanakan apa yang menjadi keputusan desa adat. “Payung hukum keberadaan pecalang sudah ada yakni pada Pasal 17 dalam Perda No. 3 Tahun 2003 tentang Desa Pekraman Bali,” ujar I Made Mudra. Ia pun mengatakan, pada tanggal 30 Desember 2013 telah pula terbentuk Pesikian Pecalang Bali. “Jadi sekarang ini sudah terbentuk Pesikian Pecalang Bali, tiap-tiap kabupaten juga sudah terbentuk, hingga tingkatan paling bawah,” tambah laki-laki yang kini menjabat sebagai Manggala Agung Pesikian Pecalang Bali, yang merupakan bagian dari kelengkapan Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Bali ini saat perbincangan dengannya, Kamis, (8/5) siang.

Ia pun menambahkan, keberadaan pecalang sebenarnya sudah ada sejak lahirnya desa adat di Bali. Mudra menyebut sebuah sumber yakni Lontar Purwadigama ada menyebut dan menguraikan tentang pecalang tersebut. Ada 5 jenis pecalang yakni : Pecalang Desa, Pecalang Subak (Pangliman Toya), Pecalang Hutan (Jagawana), Pecalang Segara dan Pecalang Sawung Tabuh Rah.

Guna untuk terus meningkatkan kualitas peran dan swdharmanya, ia mengatakan selalu dilakukan pembinaan, menyangkut pengetahuan dan skill para pecalang. “Kita terus upayakan untuk menghilangkan kesan arogan disamping juga terus kita memberikan pembinaan agar pecalang bisa bertindak sesuai swadharmanya, termasuk juga seragam / pakaian yang digunakan oleh para pecalang akan kita tentukan,” ia menambahkan.

Pemberlakuan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa juga menimbulkan kecemasan bagi para tokoh di Bali, termasuk seorang Made Mudra, karena menurutnya ketentuan dalam UU tersebut nantinya hanya akan ada satu lembaga desa yang diakui. Sedangkan di Bali selama ini ada desa dinas dan juga ada desa adat. Kalau aturan tersebut dilaksanakan, tentu mengharuskan adanya penghilangan salah satu, dari masing-masing lembaga desa yang ada selama ini.

“Kita khawatir apabila UU No 6 tahun 2014 tentang Desa itu diberlakukan di Bali, akan bisa menggusur keberadaan desa adat kita. Karena dalam UU tersebut menentukan hanya ada satu desa nantinya yang diakui,” ungkap I Made Mudra tentang kecemasannya terhadap eksistensi desa adat di Bali bila UU tentang desa tersebut diberlakukan di Bali. “Republik ini kan baru berdiri puluhan tahun, tahun 1945, sedangkan desa adat kita sudah terbentuk 10 abad yang lalu. Sudah 1000 tahun keberadaan desa adat kita di Bali,” ia menambahkan dengan raut muka serius.

Menurut penuturan laki-laki dari Batannyuh, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat ini, selama ini tokoh-tokoh di MUDP juga terus membahas tentang UU desa tersebut dengan serius. “Kita bersama tokoh-tokoh pengurus di MUDP terus membahas masalah tersebut dan mensosialisasikannya ke masyarakat, yang intinya kita keberatan apabila desa adat kita di Bali dihapuskan,” ujar I Made Mudra, kelahiran 2 Maret 1955 ini.

Menurut catatan di Bali kini ada sebanyak 1488 Desa Adat. Dalam wilayah desa adat juga ada desa dinas, hal mana belakangan menimbulkan perbincangan bahkan kecemasan manakala hadir UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kecemasa tersebut juga dikemukakan oleh DR. I Wayan Suarjaya, seorang tokoh yang juga mantan Dirjen Bimas Hindu dan Budha yang kini jadi pemangku, saat diadakan simakrama di wantilan DPRD Bali beberapa waktu yang lalu. (SB-Raka).

Comments

comments

Comments are closed.