Kebebasan Pers di Era Industri

273

Oleh: Arman Ndupa*

 Sebuah renungan pada HPN 2014

 

SULUHBALI.CO

Kebebasan pers merupakan salah satu indikator pendukung Negara yang berbasis demokrasi.  Kebebasan pers merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Pancasila, UUD 1945 (pasal 28). Kebebasan Pers bertujuan untuk menjamin transaksi informasi dua arah, antara Pemerintah dengan masyarakat. Pers menjadi media transfer pengetahuan, pengertian, persamaan persepsi dan partisipasi masyarakat dalam bingkai Demokrasi.

Sebagai Negara yang berlandaskan hukum, Pemerintah memantau perkembangan Pers dengan menjadikan Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik sebagai kontrol terhadap kebebasan Pers. Di kuatkan dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaaan Informasi Publik. Tujuannya untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara/ Pemerintah serta badan publik lainnya.

Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri faktor ekonomi dan politik sangat berpengaruh terhadap perkembangan Pers di Indonesia dewasa ini. Pers tidak hanya membungkus informasi yang sifatnya edukatif dan informatif, tetapi juga dituntut bersaing secara finansial dengan peningkatan oplah maupun ratingnya. Dibutuhkan sikap beradab pada demokrasi Pancasila ketika industri Pers dituntut keuntungan yang semaksimal mungkin karena menyangkut kesejahteraan insan media. Disisi lain Pers dihadapkan pada sikap yang profesional dan informasi yang berimbang dalam memberikan pemberitaan.

Dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dinyatakan bahwa kebebasan Pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan yang hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Kebebasan yang dimiliki Pers bukan berarti mampu membuat Pers bergerak terlalu leluasa apalagi menyangkut hal-hal yang bersinggungan dengan SARA, pornografi dan erotisme, kekerasan dan hal hal lain yang dapat memicu perpecahan maupun konflik. Dalam Kode Etik Jurnalistik wartawan harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat dan berimbang serta tidak beritikad buruk, menempuh cara-cara yang professional, menguji informasi, tidak mencampurkan antara fakta dengan opini yang menghakimi, menerapkan asas ‘praduga tak bersalah’ dan tidak membuat berita bohong.

Fenomena yang terjadi saat ini menempatkan Pers berada pada posisi yang mungkin sulit. Para insan Pers harus tetap menjaga idealis sebagai lembaga pendidik. Disisi lain kepentingan komersil membuat Pers harus lebih kreatif dan inovatif serta  mengemas pesan/informasi yang lebih beragam dan sensasional. Tuntutan peningkatan rating maupun oplah penjualan akhirnya menempatkan Pers diantara fungsi sebagai media informasi yang mendidik dengan fungsinya sebagai industri pers yang kapitalis. Pers berada dibawah bayang-bayang pragamatis ekonomi dan logika komersial sehingga berita yang edukatif dan informatif menjadi sedikit tergadaikan.

Lukas Luwarso, mantan Direktur Eksekutif Dewan Pers menjelaskan, bahwa kebebasan pers yang sangat longgar saat ini tidak hanya menumbuhkan ratusan penerbit baru. Akan tetapi, juga menimbulkan kebebasan pers yang anarkis. Kebebasan pers telah menghadirkan secara telanjang segala keruwetan dan kekacauan. Publik bisa menjadi leluasa membaca dan menyaksikan pola tingkah figur publik. Serta, hampir tidak ada lagi rahasia atau privasi. Tabloid-tabloid yang sangat sarat berita dan foto pornografi sangat marak. Judul-judulnya pun sensasional, menakutkan dan bahkan menggemparkan (scare headline).

PWI, AJI dan yang lainnya tentu memiliki peran penting dalam meluruskan permasalahan yang dihadapi  para insan pers saat ini. Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Bengkulu pada 9 Februari 2014 ini tentu tidak hanya sebagai kagiatan formalitas yang menjadi agenda rutin. Momentum HPN  di Bengkulu ini diharapkan menjadi media guna mengelevaluasi perkembangan dunia pers saat ini. Memunculkan solusi-solusi terbaik agar insan pers tidak terjerumus dalam jurang kapitalis dan pragmatis ekonomi lebih dalam lagi. Pers harus kembali kepada fitrahnya yaitu sebagai media transfer informasi dan pengetahuan yang mencerdaskan bagi masyarakat, Karena tidak akan mungkin rakyat dapat berdaulat jika Pers tidak sehat, sehat dalam arti sesungguhnya , sehat asas, sehat prinsip, sehat etika, dan yang tak kalah penting yaitu sehatnya para awak pers baik fisik, psikis dan kesejahteraanya………. SELAMAT HARI PERS NASIONAL 9 Februsri 2014……Bertanggungjawablah atas kebebasannya…….

 

*Arman Ndupa : Penulis adalah Alumnus Pascasarjana KSI Univ.Indonesia dan Pemerhati masalah sosial politik.

Comments

comments

Comments are closed.