JKN Bukanlah Program Pengobatan Gratis

143

SULUHBALI.CO Mangupura – Peralihan JKBM (Jaminan Kesehatan Bali Mandara) ke JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang diperkirakan dilaksanakan pada tahun 2015 mendatang mengalami penundaan. Seperti yang telah diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Bali, dr Ketut Suarjaya, Rabu (26/2)  dalam acara sosialisasi JKN yang berlokasi di Hotel Mercure, Kuta. Penundaan tersebut menurut Suarjaya merupakan hasil dari roadshow yang telah dilakukan di Kota/Kabupaten. “Memang roadshownya baru di lima daerah yaitu Badung, Jembrana, Tababan dan Buleleng. Dari ke-5 Daerah tersebut pandangannya hampir sama yaitu sementara ini JKBM tetap diadakan. Ini artinya masyarakat sudah terlanjur nyaman dengan adanya JKBM,” ujar Suarjaya.

Dengan ditundanya JKBM ke JKN tentunya akan berpengaruh kepada kepersertaan masyarakat didalam JKN yang ditargetkan tahun 2019 mendatang harus mencakup seluruh warga Indonesia. Suarjaya menjelaskan untuk mengatasi hal tersebut pola pikir masyarakat harus diubah sedikit demi sedikit melalui sosialisasi bahwa kesehatan disamping hak juga kewajiban. “Selain hak, warga negara juga wajib memelihara kesehatan lewat jaminan kesehatan,” jelasnya.

Jaminan kesehatan yang selama ini dianggap gratis oleh masyarakat, sebenarnya tidak gratis tetapi dibayarkan oleh pemerintah. Demi  meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan  pihaknya ke depan secara perlahan mengurangi subsidi JKBM hanya untuk yang benar-benar miskin. “Batas waktu peleburan jaminan kesehatan daerah ke JKN adalah tahun 2019. Jadi selama rentang waktu itu akan dilakukan sosialisasi serta langkah peleburan,” paparnya.

Pada dasarnya JKN bukanlah program pengobatan gratis, melainkan program jaminan kesehatan yang menjamin pemerataan dan keadilan serta kemandirian masyarakat. Jika dalam suatu saat, setiap orang memiliki risiko jatuh sakit dan biayanya bisa jadi sangat tinggi, hal tersebut akan menjadi beban bagi penderita. JKN dalam hal ini memberikan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia agar mereka tidak mengalami goncangan sosial yang mungkin mendorong mereka masuk dalam jurang kemiskinan, ketika mereka sakit.

Pemerintah menanggung iuran JKN bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, yang jumlahnya mencapai 86,4 juta orang, termasuk 904.863 orang di Propinsi Bali. Kelompok ini disebut dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ada sekitar 9.500 Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk 118 di Propinsi Bali. Jumlah tersebut penyebarannya tidak merata di setiap Kabupaten/Kota.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan Pemerintah Republik Indonesia sejak 1 Januari 2014, telah melakukan berbagai upaya dalam memperkuat pelayanan kesehatan. Berbagai peraturan dan panduan mengenai pelayanan kesehatan dan standar tarif dasar bagi pemberi dan pengelola pelayanan kesehatan (Yankes) telah dikeluarkan.

Fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas, klinik, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama atau yang setara. Sementara itu fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa RS umum dan RS khusus. Untuk mendapatkan manfaat JKN, calon peserta harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu di loket-loket BPJS setempat. Bagi peserta yang sakit wajib terlebih dahulu memeriksakan diri ke Faskes ( Fasilitas Kesehatan ) tingkat pertama, kecuali dalam keadaan darurat dapat langsung ke RS. Di Faskes tingkat pertama, peserta JKN dapat memperoleh pelayanan yang menyeluruh, termasuk konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis, transfusi darah, rawat inap tingkat pertama dan diagnostik laboratorium.

“Saat ini 2,7 juta lebih masyarakat Bali tercover oleh JKBM dengan premi hanya Rp 10 ribu. Kalau dihitung-hitung anggarannya mencapai 850 M untuk mengikut sertakan masyarakat Bali yang awalnya tercover JKBM menjadi tercover JKN dengan pembayaran premi terendah sebesar Rp 19.500 per kepala per bulan. Dari sisi pembayaran premi saja sudah ada peningkatan hampir 100 persen, sementara saat ini meski premi hanya Rp 10 ribu, masih ada kabupaten di Bali yang keberatan. Apalagi kalau nanti premi naik 100 persen, mereka tentu lebih keberatan lagi. Makanya sementara peleburan JKBM ke JKN ditunda sampai ada pembahasan lebih lanjut untuk kebaikan masyarakat Bali,” jelasnya.

Kepala Devisi Regional XI BPJS Kesehatan, dokter Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi mengatakan keraguan masyarakat Bali untuk mendaftar ke BPJS menjadi tantangan tersendiri. “Karena tahun 2019 nanti seluruh Indonesia akan tercover JKN. Di awal memang masih banyak kendala-kendala yang dihadapi, namun dengan pemahaman apa itu JKN sesungguhnya, kedepan jaminan sosial akan dirasakan manfaatnya,” jelas Dr Ratna.  (SB-IJO)

Comments

comments