JKBM Hak Semua Warga Bali

1416

Mata–Seorang Pasien Menggunakan Fasilitas Kesehatan JKBM untuk Pengobatan Mata.

SULUHBALI.CO, Denpasar—JKBM adalah hak semua warga Bali yang memiliki Kartu Keluarga (KK) dan KTP Bali tanpa diskriminasi. Program ini ibaratnya nasi goreng biasa, dimana masih ada batasan dan kekurangan yang perlu disempurnakan agar bisa menjadi sempurna.

jkbm
Ir. IGAP. Mahadewi. M.Kes
Ketua UPT JKBM

 Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dibuat untuk mengatasi permasalahan kesehatan di Bali, “Karena kesehatan itu mahal,” kata IGAP Mahadewi Ketua UPT JKBM saat ditemui www.suluhbali.co di ruang kerjanya.

Keberhasilan program pembangunan kesehatan ini ditentukan, tersedia atau tidaknya biaya kesehatan. Pada saat ini pengaruh berbagai faktor (inflasi, perubahan pola penyakit, perubahan pola pelayanan kesehatan, perubahan pola hubungan dokter-pasien, kemajuan Iptek Kedokteran dan perkembangan spesialisasi) membuat biaya kesehatan cenderung meningkat

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terutama bagi penduduk tidak mampu sangat rendah, dan terlebih lagi apabila pembiayaan ditanggung sendiri.

Kenapa dijamin?

Tujuan Program ini untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan Masyarakat Bali, sehingga masyarakat yang sakit bisa cepat diatasi dan ditanggung oleh pemerintah.

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Jaminan ini memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa mereka sudah mempunyai jaminan akan kesehatan itu sendiri.

Siapa saja yang dijamin?

Yang dijamin dalam program ini semua Masyarakat Bali yang memiliki Kartu Keluarga (KK) dan KTP Bali yang belum memiliki jaminan kesehatan apapun. “Jadi warga Bali yang memiliki Kartu Keluarga (KK) dan KTP Bali berhak mendapatkan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM),” tegas wanita asal Tabanan ini.

Warga luar Bali bisa juga memiliki Kartu JKBM ini apa bila sudah mempunyai KTP Bali. “Jadi Program ini tidak mendiskriminasi. Untuk sementara ini penduduk Bali yang kita jamin mencapai 2,7 juta jiwa penduduk Bali.” Ungkapnya.

Pelayanan

Pelayanan JKBM adalah Program yang paripurna, terstruktur, dan berjenjang. Dimana pelayanan ini dimulai dari tingkat Puskesmas, Rumah Sakit Umum di setiap kabupaten dan terakhir bermuara di Rumah Sakit Umum Daerah yaitu RSUD Sangglah. Kata Ibu yang memiliki dua anak ini, “Tahun ini kita sudah mulai bekerjasama dengan beberapa Rumah Sakit Swasta di beberapa Kabupaten Kota.”

cover-jkbm
Kartu JKBM

Untuk saat ini Bali memiliki 118 Puskesmas, 9 Rumah Sakit Umum Kabupaten, dan 6 Rumah Sakit Swasta yang sudah lulus dalam vertifikasi untuk bisa menjamin Program ini. Rumah Sakit Swasta yang ikut menjamin Program ini, Rumah Sakit Ganesa (Kab. Gianyar), RS Puri Raharja dan RS Bhakti Rahayu (Kota. Denpasar), RS Paramasidhi, RS Ketha Husada, dan RS Karya Dharma Husada (Kab. Buleleng).

Perlakuan terhadap RS Swasta sama seperti RS Umum, yaitu pemberlakuan rawat inap di Kelas III.

Apa saja yang dijamin?

Rawat Jalan Tingkat Pertama “Paket Yankes yang diterima di Puskesmas”, meliputi :

  • Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), dilaksanakan pada Puskesmas dan jaringannya baik dalam maupun luar gedung
  • Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan pada Puskesmas perawatan
  • Pelayanan gawat darurat (emergency).

Rawat Jalan Tingkat Lanjut “Paket Yankes yang diterima di Rumah Sakit”, meliputi :

  • Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan oleh dokter spesialis/umum;
  • Rehabilitasi medis;
  • Penunjang diagnostik, laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
  • Tindakan medis;
  • Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan;
  • Pemberian obat sesuai formularium obat JKBM;
  • Pelayanan penyediaan darah.

Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), meliputi:

  • Akomodasi dan konsultasi rawat inap pada kelas III;
  • Konsultasi medis dan pemeriksaan fisik;
  • Penunjang diagnostik, patologi klinik, patologi anatomi, mikro, patologi, patologi radiologi dan elektromedik;
  • Tindakan medis;
  • Operasi kecil, sedang dan besar sesuai dengan kompetensinya;
  • Pelayanan rehabilitasi medis;
  • Perawatan Intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU);
  • Pemberian obat sesuai formularium obat JKBM;
  • Pelayanan darah;
  • Bahan dan alat kesehatan habis pakai; dan
  • Pelayanan gawat darurat/emergency.

 PELAYANAN YANG DIBATASI

Kacamata diberikan pada kasus gangguan refraksi dengan lensa koreksi minimal +1/-1 dengan nilai maksimal Rp. 200.000 berdasarkan resep dokter.

  • Intra Ocular Lens (IOL) diberi penggantian sesuai resep dari dokter spesialis mata dengan nilai maksimal Rp. 300.000,- untuk operasi katarak SICS dan maksimal Rp 1.000.000,-  untuk operasi katarak dengan  metode Phaeco dan Bola mata palsu maksimal Rp. 400.000,-
  • Pelayanan penunjang diagnostik canggih. Pelayanan ini diberikan hanya pada kasus-kasus life-saving dan kebutuhan penegakan diagnosa yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh Komite medik.
  • Biaya transportasi hanya untuk pasien emergency dari Nusa Penida dan visite Dokter Spesialis ke Nusa penida.

PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN

  • Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan (sesuai pedoman)
  • Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika
  • General check up
  • Prothesis gigi tiruan
  • Operasi jantung
  • Pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah
  • Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi.
  • Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam.
  • Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial.

LANJUTAN

  • Pelayanan kesehatan canggih (kedokteran  nuklir, transplantasi organ)
  • Pembersihan karang gigi dan usaha meratakan gigi
  • Ketergantungan obat-obatan
  • Sirkumsisi
  • Anti Retro Viral (ARV)
  • Cacat bawaan
  • Biaya autopsi atau biaya visum
  • Obat Chemoterapi
  • Kecelakaan lalu lintas tunggal
  • Percobaan bunuh diri

Kendala

Kenapa harus dijaminnya di Kelas III ?

“Karena pembentukan JKBM dengan dana yang terbatas. Kita mengkaji semua perhitungan premi sebesar Rp. 8.500,- sehingga JKBM mendapatkan di kelas III,” Tegas Kepala UPT JKMB ini. Berbeda dengan JAMKESMAS yang hitungannya mencapai Rp. 17.500,- yang juga hitungannya di kelas III tetapi mendapatkan layanan yang lebih banyak dibanding JKBM.

Apakah pelayanan ini gratis?

Program ini bukan gratis, tetapi disubsidi oleh pemerintah daerah lewat APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. ”Kesan JKBM gratis saya tidak setuju, tetapi tepatnya disubsidi pemerintah daerah,” tegasnya.

Kenapa semua belum mendapat Kartu JKBM?

Pendataan yang tidak akurat disetiap Kabupaten/Kota. Sehingga penyebaran kartu JKBM tidak merata atau maksimal.

Kritik dan Saran

“Karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga kebanyakan masyarakat belum  memahami lebih dalam tentang Program JKBM, agar masyarakat lebih mengetahui Hak dan Kewajibannya.” Tutur Mahadewi ahli Gizi ini. (SB-Lika/Putra/Eny)

Comments

comments

Comments are closed.