Ini Jawaban Mengapa “Ariel” Suardana Tidak Dampingi Bendesa Adat Tanjung Benoa

1634
Pengacara Ariel Suardana (tengah) bersama aktivis Tolak Reklamasi Teluk Benoa. Dan surat pencabutan Ariel dan kawan kawan dari sebagai kuasa hukum Bendesa Adat Tanjung Benoa Made Wijaya S.E (foto fb made ariel suardana).

SULUH BALI, Denpasar – Saat penahanan Bendesa Adat Tanjung Benoa, Made Wijaya, S.E oleh Polisi Daerah Bali, Senin (25/9/2017), Yonda begitu laki-laki ini biasa dipanggil, tidak didampingi I Made “Ariel” Suardana, SH.M,H dari Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Indonesia (LABHI).

Pada malam penahanan di Polda Bali itu, anggota DPRD Badung dari Fraksi Gerindra ini, justru didampingi pengacara lain, yaitu Agustinus Nahak dan rekannya. Menjadi teka-teki kemudian, karena baik Yonda maupun pengacara Ariel Suardana sama-sama pentolan aktivis Tolak Reklamasi Teluk Benoa. Sedangkan kasus yang sedang membelit Yonda, juga terkait reklamasi. Menurut Polda Bali, Yonda disangka telah melakukan reklamasi liar di Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai yang masih berada di kawasan Desa Adat Tanjung Benoa. Selain itu, beberapa kali pembelaan terhadap kasus ini, juga telah disuarakan oleh Ariel Suardana dan rekan.

Setelah penahan Yonda, tiba-tiba muncul postingan dari akun facebook Made Ariel Suardana, Rabu (27[9/2017). Dengan title INFORMASI PENTING KEPADA MASYARAKAT ADAT TANJUNG BENOA dan sebuah foto dari surat pencabutan kuasa khusus.

Suluhbali.co yang berusaha menghubungi pemilik akun Made Ariel Suardana mendapat jawaban, bahwa dia sebelumnya memang benar kuasa hukum Yonda, namun telah menarik diri karena tidak sejalan dalam prinsip.

Ini lengkap isi dari pernyataan Made Ariel Suardana.

. . . . .

INFORMASI PENTING KEPADA MASYARAKAT ADAT TANJUNG BENOA

Bersama ini saya sampaikan informasi penting untuk Masyarakat Adat Tanjung Benoa sehubungan dengan banyaknya Pertanyaan dari Wartawan termasuk Masyarakat luas terkait dengan posisi saya dan LABHI BALI sebagai Advokat/ Tim Pembela. Dengan ini Kami sampaikan sebagai berikut :

  1. Pada tanggal 24 April 2017 LABHI BALI yang terdiri dari 6 Advokat menerima Surat Kuasa untuk melakukan investigasi dan menindaklanjuti Laporan informasi atas adanya proses hukum Kasus TAHURA. Sifat Surat Kuasa tersebut adalah Non Litigasi ( Diluar Hukum ) dan Litigasi ( Pendampingan Saksi ). Dan kasus tersebut sebenarnya sudah muncul pada tanggal 18 Februari 2017 namun LABHI BALI baru menangani sejak diberikan Surat Kuasa tersebut pada tanggal 24 April 2017.
  2. Bahwa setelah melakukan pendampingan dan pembuatan Legal Opinion ( Pandangan Hukum ) disertai beberapa kali pertemuan dengan Bendesa Adat dan kawan-kawan lainnya. Kami memberikan pandangan hukum atas kasus ini, dengan teknis yang telah kami sampaikan sebagai langkah-langkah yang akan Kami ambil dalam ” MELAWAN KRIMINALISASI MASYARAKAT ADAT” Dan sebagai Advokat saya telah menjelaskan hal itu secara utuh.
  3. Pada tanggal 10 Juli 2017 Bendesa Adat Tanjung Benoa ( Bapak Made Wijaya, SE) beserta Prajuru lainnya datang ke Kantor LABHI BALI menyampaikan pandangannya, sehingga Ada Perbedaan Cara Pandang LABHI ( Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Indonesia ) BALI dengan Bendesa Adat. Sehingga kami menawarkan diri untuk pengunduran diri sebagai kuasa hukum. Dan Surat Kuasa tersebut haruslah dicabut. Pada saat yang sama Bendesa Adat sudah membawa Pencabutan Surat Kuasa termasuk Prajuru yang lain dan Pihaknya mengaku telah memiliki kuasa hukum yang baru.
  4. Sejak saat itu ( tanggal 10 Juli 2017 ) LABHI BALI tidak lagi mengawal kasus tersebut sampai adanya PENAHANAN.
  5. LABHI BALI menyatakan mendukung perjuangan masyarakat Adat Tanjung Benoa dengan batasan perjuangan yang kami miliki sebagai masyarakat biasa bukan sebagai Kuasa Hukum Lagi.

Demikian Informasi Penting Ini Kami sampaikan untuk dapat diketahui dan DISEBARLUASKAN..!!

Hormat Kami :
1. I MADE “ARIEL” SUARDANA,SH.MH
2. I MADE “Kablet” SUARDANA, SH
3. I NYOMAN YUDARA,SH
4. I MADE SOMYA PUTRA,SH
5. NI LUH DESI SWANDARI, SH
6. WAYAN WIDI MANDALA,SH

. . . . . .

Menurut Humas Polda Bali, selain reklamasi liar di Tahura Ngurah Rai, Yonda juga terindikasi dalam kasus OTT terhadap pungli pada pengusaha Water Sport di Tanjung Benoa.  (SB-tim)

Top of Form

Comments

comments