Ini Enam Faktor, Yang Menurut Riniti Sebabkan Golput di Bali Tinggi

520
Riniti saat akan menyalurkan suara di pilkada. (foto ist)

SULUH BALI, Denpasar – Pilkada serentak 2015 yang berlangsung (9/12) lalu kini telah menentukan juara di masing-masing kabupaten/kota se-Bali, namun disisi lain perhelatan pesta demokrasi lima tahunan ini masih menyisahakan tingginya angka golput dengan tingkat partisipasi pemilih dalam presentase kisaran 77 persen ke bawah.

Pada perhitungan hasil pilkada serentak 2015 di situs pilkada2015.kpu.go.id yang dikkeluarkan KPU RI bahkan pilkada Kota Denpasar membukukan angka golput tertinggi yakni mencapai 42 persen dengan angka partisipasi pemilih 57,64 persen. Disusul kabupaten Jembarana angka golput mencapai 37,06 persen dengan tingkat partisipasi 62,94 persen.

Kemudian kabupaten Karangasem angka golput mencapai 32,88 persen dengan angka partisipasi pemilih 67,12 persen. Berikutnya kabupaten Badung angka golput mencapai 30,77 persen dengan angka partisipasi pemilih 69,23 persen. Selanjutnya kabupaten Bangli angka golput mencapai 27,31 persen dengan angka partisipasi pemilih 72,69 persen.

Sementara angka golput terendah dibukukan oleh kabupaten Tabanan dimana angka golput hanya mencapai 22,68 persen dengan angka partisipasi pemilih mencapai 77,32 persen.

Menurut Pengamat Sosial Politik dari Lembaga Swadaya Masyarakat Bali Sruti, Dr. Luh Riniti Rahayu ada enam penyebab angka golput tinggi sehingga angka partsisipasi pemilih menjadi rendah pada perhelatan pilkada serentak 2015 di enam kabupaten/kota se-Bali.

Pertama para figur calon kepala daerah tidak memiliki daya tarik untuk dipilih, dimana disebabkan karena calon pemilih melihat jejak pengalaman (track record) dari masing-masing pasangan calon kepala daerah.

“Tidak ada figur calon yg menarik bagi pemilih. Apalagi bila diketahui track record calon tersebut buruk. Hal ini membuat ‘ngekoh’ atau males pemilih,” ungkap Dr. Luh Riniti melalui pesan saat dihubungi suluhbali.co di Denpasar, Jumat (11/12).

Kedua, menurutnya masyarakat saat ini belum memiliki kesadaran tinggi dalam memilih, padahal disisi lain hal ini merupakan kewajiban mereka dalam menentukan pemimpinnya untuk lima tahun kedepan.
“Kesadaran politik masyarakat masih belum memadai untuk meluangkan waktunya memilih,” terang mantan Komisioner KPU Bali ini.

Kemudian yang ketiga, secara teknis pendistribusian C-6 sebagai formulir surat panggilan kepada pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak tersebar merata, bahkan ada pemilih yang tercantum di DPT, namun tidak memiliki surat C-6 yang digunakan untuk mencoblos. “Faktor teknis, C6 untuk pemilih tidak terdistribusi rata, banyak C-6 yang kembali di setiap TPS. Jelas C-6 yang tidak terdistribusi ini tidak datang padahal sudah ada dalam DPT,” ujarnya.

Keempat, disebabkan karena masyarakat atau pemilih lebih mementingkan atau mengutamakan pekerjaan, apalagi jika pekerjaannya itu dilakukan diluar daerah pemilihannya. “Para pemilih yang terdaftar banyak tidak datang karena mengutamakan pekerjaannya atau sekolahnya bagi mahasiswa yang kuliah diluar dapilnya,” jelas Dr. Luh Riniti.

Kelima, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki hak pilih, “kemudian kurangnya sosialisasi,” jelasnya.

Serta terakhir yang keenam, yakni adanya rasa jenuh masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang hampir sering dilaksanakan, “masyarakat sudah jenuh dengan pemilu,” imbuhnya. (SB-Skb)

Comments

comments