Ini, 104 Ormas Terdaftar di Kesbangpol Bali

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali, Drs. I Gede Putu Jaya Suartama, M.Si. |foto-rk|

SULUH BALI, Denpasar – Sebanyak 104 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdaftar di Kesbangpol Provinsi Bali. “Saat ini di tingkat Provinsi Bali ada sebanyak 104 ormas termasuk peguyuban yang terdaftar di Kesbangpol. Di Kabupaten/Kota lain lagi,” ungkap Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, Drs. I Gede Putu Jaya Suartama, M.Si.

“Setiap ormas yang dibentuk ada persyaratannya. Antara lain : punya akte pendirian secara hukum, sudah punya struktur organisasi, punya sekretariat suatu lembaga yang bisa mengendalikan ormas itu, punya AD/ART, NPWP dll,” tambahnya. .

Pada lembar “Data Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat Provinsi Bali Tahun 2015” yang diberikan, tercantum nama, alamat, nama pengurus, secretariat, bendahara, nomor SKT dan keterangan masing-masing Ormas/LSM. Di kolom keterangan itu disebutkan bidang kegiatan masing-masing Ormas/LSM. Antara lain : sosial kemasyarakatan, pendidikan, ekonomi, olah raga, kepemudaan, spiritual, keagamaan, kesenian, budaya, veteran, adat istiadat, perlindungan pekerja, pertanian, lingkungan, sospol, anti korupsi dll.

“Tugas kami di Kesbangpol hanya memfasilitasi setiap ormas yang dibentuk oleh masyarakat. Tidak wajib sih mendaftarkan diri, kita menghimbau sesuai UU No.17 tahun 2013 agar mendaftarkan diri supaya tercatat sebagai mitra pemerintah untuk dapat bekerjasama dalam pembangunan,” urai mantan Camat Bangli ini.

Sesuai UU, kalau sudah terdaftar mereka berhak mendapatkan pelayanan pemerintah termasuk dana bantuan. “Tapi tidak rutin, tergantung juga kemampuan pemerintah. Tidak wajib. Seperti umpanya untuk pinjam fasilitas gedung, atau fasilitas lainnya, untuk melakukan pembinaan Ormas itu ke dalam ya diijinkan,” katanya.

Ia juga menjelaskan yang memberi kebebasan masyarakat berserikat dan berkumpul, membentuk ormas, peguyuban, sekaa dan sebagainya itu, adalah UUD 1945 Pasal 28. Dan dapat perlindungan pemerintah. UU No. 17 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kemudian diatur dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Ormas di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. (SB-Rk)

 

Follow instagram
Follow Twitter
Like Fanpage Facebook
Subscribe Youtube

Comments

comments