Anggota DPRD Bali mengharapkan pemerintah provinsi dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) agar melibatkan instansi terkait, di antaranya Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

“Kami harapkan program JKBM tersebut melibatkan instansi IDI, sehingga program ini mampu berkesinambungan dan lebih baik ke depannya,” kata anggota Komisi I DPRD Bali Cokorda Gede Budi Suryawan di Denpasar, Kamis (11/7).

Ia mengatakan alasan untuk pelibatan instansi tersebut karena bersentuhan dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan para dokter dan tenaga medis di rumah sakit umum daerah dan RSUP Sanglah.

“Pentingnya pengurus IDI Cabang Bali mengetahui program JKBM tersebut dalam upaya mensinergikan program-program pemerintah daerah, khususnya program JKBM tersebut,” katanya.

Ia mengatakan program JKBM saat ini sudah sangat dirasakan manfaatnya masyarakat Bali, karena pasien yang menderita penyakit sepenuhnya ditanggung oleh program itu.

“Jadi masyarakat sangat merasakan manfaat dengan adanya program itu. Karena program tersebut didanai dari APBD provinsi dan APBD kabupaten dan kota,” ujar mantan Bupati Gianyar ini.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Provinsi Bali Ketut Teneng mengatakan pada tahun 2013 menganggarkan dana untuk program JKBM sebesar Rp235,9 miliar dari anggaran induk APBD.

“Dana ini masih memungkinkan ditambah lagi pada anggaran perubahan APBD bila dalam realisasinya mengalami kekurangan,” katanya.

Comments

comments

Comments are closed.