Guru Lecehkan Siswi di Hotel | Arya Weda Datangi SMA Dwijendra

2233
Arya Weda di SMA Dwijendra (foto ist).

SULUH BALI, DENPASAR – Seorang guru bernama Putu Arif Mahendra, M.Si dilaporkan oleh orangtua siswi SMA Dwijendra atas prilakunya melecehkan putrinya. Polisi lalu bergerak menangkap Putu Arif atas dugaan pelecehan membawa siswi berinisial G, yang masih dibawah umur ke sebuah hotel di Denpasar dan melakukan pelecehan seksual di dalam kamar. Menurut sang ibu, anaknya diancam tidak dinaikan kelas, bila tidak mengikuti kemauan sang guru.

Hal ini membuat keprihatinan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Bali, Doktor Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK) dengan datang ke SMA Dwijendra yang terletak di daerah Kreneng, Denpasar. Alasan AWK  mengapa harus datang langsung adalah memberikan dukungan moral kepada para guru dan siswa-siswi di SMA Dwijendra Denpasar, terkait adanya kasus pelecehan seksual yang dilakukan Putu Arif kepada muridnya. Pertemuan berlangsung, Kamis (29/3) lalu di Aula Yayasan Dwijendra.

Sebelumnya, lewat akun instagramnya AWK sudah memposting tentang tim Hukum DPD B65 yang sudah datang ke SMA Dwijedra dan sebuah surat dengan kop surat SMA Dwijendra pada orangtua siswa kelas X, XI dan XII bahwa guru atas nama Putu Arif Mahendra, M.Si atas keputusan Yayasan Dwijendra telah dipecat, karena terkait masalah hukum. Dan Yayasan Dwijendra menjamin kenyamanan dan keamanan anak yang mengenyam pendidikan di SMA Dwijendra.

Menurut anggota DPD asal Jembrana ini,  rapat dengar pendapat yang dicanangkan tersebut sesungguhnya sebagai bentuk kepedulian DPD Bali untuk langkah penyelamatan yayasan, para guru, dan siswa-siswi yang sedang mengalami musibah. “Dwijendra inikan aset Bali, sekolah tua jugakan dan jangan dengan satu kejadian ini masyarakat itu menganggap negatif. Karena kita juga harus menjaga anak-anak dan guru-guru yang lain,” ujarnya.

Dia menjelaskan, tidak adanya  perhatian pemerintah dalam menanggapi aspirasi masyarakat membuat dirinya harus turun langsung untuk menjawab tuntutan masyarakat. “Selama ini belum ada pejabat di Provinsi yang turun langsung dan (Pemerintah) kota Depasar juga tidak. Sehingga atas aspirasi masyarakat saya turun, DPD turun langsug,” ujarnya.

Menurutnya, DPD berupaya untuk tetap mempertahankan keberadaan sekolah Dwijendra sebagai sekolah ramah anak dan Denpasar sebagai kota ramah anak. “Yang penting Bali tidak dicederai dengan kasus ini (pelecehan seksual) saya rasa perlu waktu untuk memperbaiki ini,” ujarnya.

DPD juga mendesak para guru untuk menggali lebih jauh terkait informasi kasus ini. Hal ini untuk mengetahui dengan persis kasus tersebut sebagai bahan persiapan apa bila pihak sekolah dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam persidangan di pengadilan nantinya. “Investigasi lebih jauh ya khususnya guru BK. Karena dari pengakuan guru BK tadi, ketika kita tanya pengakuannya tidak ada proses itu (investigasi). Bagaimana sekolah mau membantu kalau tidak ada informasi,” ujarnya. (SB-Rio)

Comments

comments