Gubenur Bali Komit Kembangkan Inovasi Pelayanan Publik

137

Gubernur Pastika (kiri) menjelaskan pelayanan publik ke Menpan Yuddy Chrisnandi (foto humas.Bali).

SULUH BALI, Denpasar — Bali merupakan beranda Indonesia yang selalu jadi sorotan di mata dunia. Untuk itu Bali dituntut tetap menjaga kualitas pelayanan publik guna menjaga citra Bali dan Indonesia disamping untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang berujung pada peningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Harapan tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Republik Indonesia, Yuddy Chrisnandi dalam sambutannya sekaligus membuka acara Sosialisasi dan Workshop Peningkatan Pelayanan Publik, Kamis (4/12) di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar. “Saya harap Bali bisa tetap menjaga kualitas pelayanan publik dari tingkat bawah yakni desa/kelurahan hingga Provinsi, dan Gubernur Bali pasti bisa mengontrol semua itu,” pungkasnya.

Menanggapi pesan dari Menpan dan RB, Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyampaikan bahwa Provinsi Bali akan terus berkomitmen untuk mengembangkan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yakni dengan mengembangkan slogan ‘one agency, one innovation’. “Maksudnya adalah setiap institusi SKPD termasuk Kabupaten/kota harus memiliki inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi”, pungkasnya.

Lebih jauh Pastika memaparkan selama ini dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Provinsi Bali telah melakukan program secara berkesinambungan antara lain melalui inovasi program-program pembangunan unggulan antara lain Program Gerbangsadu, Transportasi Publik Trans Sarbagita, JKBM, Simantri, Samsat Online, Pelayanan pada rumah sakit Indera dan Rumah Sakit Jiwa, Program Simakrama Gubernur dengan masyarakat serta Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS).

Sehingga Pastika berharap sosialisasi dan workshop yang melibatkan para pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemprov Bali ini akan dapat memberikan kesamaan pandangan dan kesamaan langkah bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah, dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta melahirkan inovasi pelayanan yang efesien dan efektif.

Komitmen Bali dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut mendapat respon positif dari Menpan bahkan Menpan yang didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik, Mirawati Sudjono juga memuji prestasi Bali yang bisa meraih nilai B+ untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Kedepan Yuddy berharap Bali bisa menerapkan pelayanan publik yang ramah, profesional dan berintegritas. Mengedepankan segala hal secara cepat dan responsif serta anti sogokan.

Ia juga menyoroti fungsi SKPD yang memberikan pelayanan publik secara terpadu yaitu Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu. Ia mengharapkan kerjasama Gubernur untuk mengontrol serta mensupervisi instansi tersebut agar benar-benar terpadu. Tidak hanya mampu memadukan kantor-kantor yang ada namun juga mensupervisi orang-orang yang akan menggerakan ekonomi di Bali maupun di tempat lain bisa merasa benar-benar dilayani serta tidak merasa dipersulit.

Ia juga menggarisbawahi tiga sasaran dalam pelayanan publik, yakni para pemimpin harus mengubah mindset dan tidak priyayi, memudahkan masyarakat internasional atau masyarakat ekonomi dalam berinvestasi serta melakukan audit organisasi. Diakhir acara, ia menghimbau dalam bekerja agar selalu bekerja dengan rasa sayang dan hormat karena masyarakat yang perlu mendapat pelayanan prima karena dukungan yang luas dari masyarkat sangat diperlukan untuk menghasilkan pelayanan yang baik.

Dalam kesempatan tersebut, Menpan yang didampingi Gubernur Pastika langsung melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke tiga titik pelayan publik yaitu Kantor Badan Penanaman Modal dan Perijinan terpadu, UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali, Denpasar serta Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Denpasar.

Di Badan Penanamn Modal, Gubernur mendapati mesin antrian yang tidak berfungsi . “Nanti saya akan tindak lanjuti hal ini, sehingga peralatan ini dapat berfungsi kembali,” ungkap Gubernur Pastika.

Sementara di UPT Dinas pendapatan Provinsi Bali proses pelayanan publik berjalan dengan lancar meskipun ada keluhan kecil dari warga terkait perpanjangan SIM yang harus menggunakan BPKB asli. Saat itu pula Gubernur memberikan solusi, dimana data setiap orang yang akan membayar pajak, satu bulan sebelum jatuh tempo mendapatkan sms pemberitahuan terkait persyaratan yang dibutuhkan untuk memperpanjang STNK dari dinas pendapatan.

Sehingga jauh hari sebelumnya warga sudah dapat mempersiapkan persyaratannya. Hal ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat. “Sebulan sebelumnya masyarakat akan mendapatkan info terkait persyaratan yang diperlukan, berapa bayarnya, apa yang diperlukan” ujar Gubernur.

“Akan ada inovasi baru Gubernur, data orang-orang yang membayar pajak yang sudah masuk data, sebulan sebelum mereka jatuh tempo sudah diingatkan. Pertama untuk mengurangi pengeluaran dana masyarakat, kalau mereka kena denda kan mereka juga akan mengalami pemborosan. Jadi pemerintah mencegah kerugian yang tidak perlu. Kedua bagian dari persyaratan mereka diingatkan apa yang perlu dibawa jadi ngak bolak balik. Jadi mengefisienkan waktu dan biaya,”ujar Menteri.

Lokasi ketiga yang menjadi perhatian Yuddy yaitu kantor Badan Pertanahan yang terletak di Kreneng. Disini tidak banyak yang mendapatkan perhatian karena lokasi yang masih diperbaiki. Meskipun demikian pelayanan yang diberikan tidak mengurangi hasil kinerja pegawai. (SB-humBali)

Comments

comments

Comments are closed.