Fotografer Dipalak Ratusan Ribu | Saber Pungli Diminta Lakukan “Shock Therapy”

1421

SULUH BALI, Denpasar – Adanya pungutan liar (pungli) di sejumlah destinasi pariwisata di Bali pada para fotografer membuat ekonomi kreatif yang didengung-dengungkan pemerintah seperti omong kosong. Demikian mengemukan dalam pertemuan Komunitas Foto & Video Bali (KFVB) dengan pemerintah, Saber Pungli Bali dan desa adat kantor DPD-RI Bali, Denpasar, Senin (17/4/2017).

“Saber Pungli harus lakukan Shock Therapy, dengan menangkap para pelaku,” ujar Edy Raja dari KFVB, “Sudah waktunya aksi. Harus jelas, setelah ini harus ada aksi, bukan begitu?”

Pentolan KFVB lainnya, Tut De Darmayasa JS malah menyangsikan adanya keberpihakan pemerintah, “Jangankan membantu kami. Ini kami malah dibiarkan dipalaki terus oleh berbagai macam oknum.” Tut De menambahkan, bahwa dengan ada yang bekerja sebagai fotografer profesional, banyak warga Bali tidak menganggur, “Jadi kami sebagai anak, mohon dibantu oleh pemerintah.”

Ketua Harian KFVB Agus Putu Pranayoga menjelaskan bahwa wisata pre-wedding di Bali telah meningkatkan kunjungan wisata. Ini karena anak anak muda yang terjun menjadi fotografer telah menjadi duta promosi bagi Bali, lewat karya karya foto mereka yang digandrungi turis mancanegara maupun nusantara.

Kesemarakan ini, juga memunculkan pasar baru pre-wedding di kalangan masyarakat Bali, sehingga semakin besar profesi ini bisa menafkahi angkatan kerja di Bali, tidak saja fotografi, juga salon dan percetakan foto serta transportasi.

Namun, tiba-tiba potensi ini digunakan oknum oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan pemalakan tanpa standar jelas, “Ada oknum desa adat yang merasa punya pantai, lalu minta ratusan uang dari fotografer yang mau memotret di tempat tersebut.” Bahkan kata Pranayoga ada koperasi yang memungut uang dari fotografer, karena itu KFVB mempertanyakan apakah koperasi punya hak untuk memungut uang dari masyarakat.

Kondisi ini diperparah ketika Pemprov Bali, mengeluarkan Peraturan Gubernur yang mematok harga Rp 500.000,- di empat wilayah yang biasa digunakan oleh para fotografer untuk pre-wedding yaitu, Taman Budaya Bali (Art Centre), Museum Perjuangan Rakyat Bajra Sandi, Museum Bali dan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai di kawasan hutan Mangrove, Suwung-Denpasar. Karena adanya aturan ini, destinasi lain ikut ikutan membuat mengenakan pungutan ratusan ribu rupiah pada setiap fotografer.

Ditegaskan Pranayoga. Fotografer bukan tidak mau membayar, tapi harganya begitu tinggi dan tidak masuk akal. Dan diberlakukan sepihak, “Pantai yang anugrah Tuhan, lalu merasa dimiliki oknum tertentu dan melakukan pemalakan.”

Solusi Ajukan Keberatan

Temu wicara yang dimediasi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) asal Bali, Gede Pasek Suardika ini juga menghadirkan Kepala UPT Taman Budaya Bali, Monumen Perjuangan Rakyat Bali (MPPB) Bajra Sandi dan Museum Bali. Kepala Taman Budaya, IGAN Diputra menjelaskan bahwa tidak ada kenaikan pungutan pada fotografer pre-wedding, yang benar baru ada penetapan setelah keluarnya Pergub dan berlaku bulan Februari 2017.

Ditanya, mengapa sudah ada pungutan sejak tahun 2010 para para fotografer bila pre-wedding Taman Budaya. Kepala Taman Budaya yang baru menjawab sejak tahun 2017, mengaku tidak punya jawaban, apalagi ditanya kemana uang itu perginya, walau kata para fotografer ada kwitansinya.

Usai temu wicara (foto wan)Hampir sama, dijawab oleh Dewa Ardana, Kepala Monumen Perjuangan Rakya Bali (MPPB), bahwa uang yang diterima dari pungutan resmi pada para fotografer lokal maupun mancanegara di tempatnya, uangnya langsung disetor ke bagian keuangan Pemprov Bali, yang akan dimasukan dalam pendapat asli daerah dan masuk ke APBD dan digunakan untuk membiayai pembangunan Bali, “Bila ada keberatan yang diajukan pada pemprov Bali, kami sebagai pelaksana teknis siap saja mengikuti peraturan baru.”

Perwakilan dari Saber Pungli Bali, AKBP Andimusti P, “Pihaknya tidak bisa begitu saja mengadakan penangkapan pada oknum pemungut, namun harus ada yang memungut dan dipungut. Laporan yang masuk akan kami dalami dan bergerak pada waktu yang tepat.” Karena itu, pihaknya kata Andimusti, sangat senang bila para fotografer dan videografer membuat laporan, “Bisa dilaporkan pada nomor 087853800333, ada Whatsapp juga di nomor ini. Pasti kami tindaklanjuti. Jangan ragu.”

Pada waktu yang sama, Wakil Bendesa Adat Kutuh Ketut Sena, yang mengelola pantai Pandawa mengucapkan terima kasih karena destinasi yang dikelola desanya menjadi terkenal karena dipromosikan oleh para fotografer, “Bila harus dibuat kerjasama dengan fotografer, kami sediakan fasilitas seperti kamar salin dan lainnya. Yang penting ada kesepakatan bersama dan tidak saling curiga.  Demi kebaikan bersama dan Bali.”

Pada akhir acara, Gede Pasek Suardika menyatakan siap terus mengawal para fotografer dan videografer untuk mendapatkan keadilan dalam bekerja di dunia fotografi. Termasuk mengajukan keberatan harga yang dipatok oleh pemerintah propinsi yang dikenakan pada para fotografer ke DPRD Bali dan Gubernur Bali. Selain itu, Pasek menghimbau bagi pihak atau oknum yang melakukan pungutan tanpa ijin dari pemerintah dan DPRD untuk menghentikan kegiatannya, “Semua yang disebut pelaku pungli bisa ditangkap oleh Saber Pungli. Dan saya minta, Saber Pungli juga menangkap yang kasus kasus yang besar pula.”

Menanggapi kesiapan Gede Pasek Suardika, Ketua Umum KFVB Agung Mulyawan mengucapkan terima kasih. Juga berterima kasih pada semua pihak yang telah memberikan perhatian, “Kami siap bekerjasama dengan semua pihak, agar bisa ditemukan titik temu. Sehingga fotografer dan videografer Bali bisa tenang bekerja dan tetap juga ada pemasukan bagi pihak yang telah membantu kita di lapangan.  (SB-wan)

 

 

 

 

 

Comments

comments