Duh | “Surat Sakti” Wabup Tabanan dan Bupati Bangli Bikin Sekolah “Over Capacity”

Wabup Tabanan Sanjaya dan Bupati Bangli, Gianyar (foto rka).
Back

1. Anggota DPRD Tabanan Juga Sama

SULUH BALI, DENPASAR – Di Kabupaten Tabanan, surat sakti atau memo dari Wakil Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya agar ada penambahan murid di SMAN I Tabanan, menyebabkan sekolah favorit ini menjadi “over capacity”. Hal ini disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Altkhatab saat ditemui di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Bali di Denpasar, Jumat (5/8/2016).

Selain Wakil Bupati, beberapa anggota DPRD Tabanan juga menitipkan nama-nama siswa yang harus diterima di SMAN I yang  menjadi sekolah percontohan tersebut.

“Kami sudah turun ke sekolah. Kepala sekolah menunjukan kepada kami bukti surat dari Wakil Bupati Tabanan dan anggota DPRD Tabanan untuk menitipkan siswa disana, tanpa melalui seleksi secara online. Akibatnya, daya tampung sekolah yang sebenarnya hanya 300-an, meningkat menjadi 600-an orang siswa. Jadi terpaksa mereka harus sekolah bergantian, shif-shif, pagi dan siang,” ujarnya.

Bagaimana mungkin dengan keterbatasan ruangan, sementara siswa banyak. Sangat tidak ideal dan akan berdampak pada kualitas proses belajar mengajar. “Toleransi itu hanya 40 siswa perkelas. Itupun sudah tidak efektif. Kalau lebih dari itu, maka PBM akan tidak maksimal, guru tidak akan mengenal siswanya dengan baik,” ujarnya.

Dijelaskan, Umar Ibnu Altkhatab fakta tersebut dari pantauannya selama proses penerimaan siswa Bali di seluruh Bali. Timnya melakukan pemantauan secara acak di 25 sekolah baik SMP maupun SMA di 7 kabupaten dan kota di Bali. “Kami memang hanya memantau di 25 sekolah di Bali sebagai sampel. Karena keterbatasan SDM, maka ke-25 sekolah tersebut dipilih secara acak di 7 kabupaten dan kota di Bali, kecuali Kabupaten Jembrana dan Karangasem,” ujarnya.

Dari pemantauan terhadap hasil penerimaan siswa baru tersebut, ditemukan pelanggaran yang sangat bervariasi, namun yang paling menonjol adalah kelebihan kuota di sekolah-sekolah yang bersangkutan akibat diintervensi oleh eksekutif maupun legislatif. “Proses seleksi yang sudah baik, kembali dicederai campur tangan dari legislatif dan eksekutif. Sistem yang diciptakan sendiri untuk meningkatkan kualitas pendidikan ternyata dirusak sendiri oleh mereka yang membuat sistem,” ujarnya.

Proses ini terjadi hampir di setiap kabupaten di Bali, dimana kepala sekolah, kepala dinas pendidikan tidak bisa berbuat apa-apa karena merasa tertekan dan ditekan oleh atasan mereka masing-masing. Para kepala sekolah, para guru, kepala dinas dibuat tidak berdaya apa-apa dengan keputusan yang disampaikan oleh eksekutif maupun legislatif. Proses ini membuat jumlah siswa di beberapa sekolah over kuota, sementara di sekolah lain dan sekolah negeri yang berdekatan kekurangan murid.

Kondisi yang sama juga terjadi di SMAN 2 Tabanan, SMPN 1 Tabanan, SMAN 1 Kediri, dan SMPN 3 Tabanan. Ada pula indikasi praktik calo oleh guru di SMPN 2 Kuta, Badung, selain itu ORI juga menemukan ada orang tua siswa yang mencari jalur belakang di SMPN 3 Mengwi dan SMPN 2 Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Di SMPN 2 Singaraja menerima siswa baru melebihi daya tampung ruangan sekolah, di SMAN 1 Denpasar terjadi penerimaan siswa yang bermasalah lewat jalur prestasi, dan penyimpangan prosedur terjadi di SMPN 1 Kuta Utara dan SMAN 1 Kuta Utara, Badung.

Back