SULUHBALI.CO, Negara –– Dua mucikari yang masih berusia remaja dituntut hukuman penjara selama tiga tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, Kamis (18/9/2014).

Dua terdakwa berinisial NPS (17) dan NKA (17) juga dituntut kewajiban menjalani hukuman kerja di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana selama tiga bulan.

Jaksa Penuntut Umum Chalida K Hapsari dalam sidang tersebut menyebutkan beberapa hal memberatkan terdakwa yang “menjual” gadis berinisial NPG (14) kepada oknum pegawai negeri sipil, di antaranya merusak moral generasi muda dan perbuatan kedua terdakwa menarik perhatian masyarakat luas.

Meskipun demikian, JPU juga menyebutkan beberapa hal yang meringangkan, di antaranya kedua terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya.

“Mereka juga belum pernah dihukum. Keduanya masih di bawah umur sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya di masa depan,” katanya.

Ia juga meminta majelis hakim segera menahan kedua terdakwa. Selama menjalani pemeriksaan dan persidangan, keduanya tidak ditahan.

Seussai persidangan yang berlangsung tertutup itu, Supriyono selalu penasihat hukum kedua remaja tersebut menganggap bahwa tuntutan JPU masih dalam batas minimal ancaman hukuman dan menganggapnya sebagai kewajaran.

Selain dua terdakwa tersebut, pada hari yang sama juga disidangkan IGS (39), oknum PNS yang bertugas sebagai guru di sekolah dasar yang “membeli” keperawanan NPG melalui perantara NPS dan NKA.

Namun IGS dituntut hukuman penjara selama enam tahun dan denda Rp60 juta subsidair empat bulan kurungan.

Oknum guru ini dianggap merusak generasi muda, meskipun ada hal yang meringankan seperti tidak berbelit-belit dengan mengakui perbuatannya.

Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim yang terdiri dari Purnama, Johanis Dairo Malo, dan Syafrudin memberikan kesempatan kepada NPG dan NPS dalam sidang, Senin (22/9) depan, sedangkan IGS, Selasa (23/9) depan.

Supriyono yang juga mendampingi IGS juga menganggap tuntutan tersebut wajar.

“Kalau tuntutannya terlalu tinggi baru tidak wajar karena tidak ada paksaan dalam kasus ini dan ada dorongan dari korban untuk mendapatkan uang,” katanya.

Khusus untuk NPS dan NKA, dia menilai jaksa telah melakukan terobosan berupa tuntutan pelatihan kerjayang selama ini belum pernah terjadi.

“Tuntutan pelatihan kerja ini merupakan terobosan terhadap terdakwa dibawah umur, meskipun juga ada tuntutan penjara. Saya pikir, tuntutan tersebut cukup pantas dan bisa memberikan efek jera,” katanya. (SB-ant)

Comments

comments