DPRD Segera Panggil Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Bali

1324
Massa diterima anggota DPRD Bali (foto Rka).

SULUH BALI, Denpasar – Aksi penolakan terhadap wacana pengembangan pariwisata syariah di Bali yang dimotori oleh komponen masyarakat Bali seperti Cakrawayu, Puskor Hindunesia, KMHDI Bali, Buldog, Eling Nusantara dan komponen masyarakat Bali lainnya ditanggapi serius DPRD Bali.

Elemen masyarakat yang diterima langsung Wakil DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry, didampingi oleh Ketua Fraksi PDI P, I Nyoman Parta, Anggota Fraksi Demokrat, Ngakan Made Samudra dan Komang Nova Sewi Putra diterima di ruang rapat DPRD Bali.

Sugawa Korry mengapresiasi dan mendukung sikap masyarakat Bali secara tegas untuk menolak adanya pariwisata syariah di Bali yang tidak sesuai dengan konsep pembangunan di Bali.

“Kita sependapat dan setuju untuk mengambil langkah-langkah menolak pariwisata syariah yang jelas tidak sejalan dengan konsep pembangunan Bali,” ujarnya di Gedung DPRD Bali, Selasa (24/11/2015).

Dalam waktu dekat ini, pimpinan DPRD Bali akan mengadakan rapat untuk segera memanggil Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Bali, Dr. Dadang Hermawan terkait klarifikasi tentang konsep pariwisata syariah di Bali.

“Kami akan segera mengadakan Rapim dan menyikapi serius masalah ini, Kita akan memanggil Ketua MES perwakilan Bali,” tegas Sugawa Korry.

Ngakan Made Samudra, Anggota DPRD Bali Fraksi Demokrat juga tidak setuju adanya pariwisata syariah di Bali karena pariwisata Bali merupakan pariwisata yang memiliki ciri khas kearifan budaya lokal yang tidak ada di daerah lainnya.

“Pariwisata Bali Budaya yang berdasarkan Tri hita Karana yang merupakan ciri Bali dan tidak ada di Indonesia bahkan di Dunia,” terangnya.

Untuk itu ia mengajak seluruh elemen masyarakat Bali menolak dengan tegas gagasan pariwisata syariah yang ahir-ahir ini meresahkan masyarakat Bali. “Untuk itu penting untuk harus kita ‘jengah” menolak isu, wacana, gagasan untuk membuat pariwisata syariah,” tegasnya.

Sementara Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Bali, I Nyoman Parta menyayangkan adanya gagasan pariwisata syariah di Bali oleh Menteri Pariwisata RI. “Dalam konteks pariwisata syariah di Bali menterinya keblingger, karena di Bali tidak tepat wisata syariah,”ujarnya.

Ia berpandangan pariwisata harus disesuaikan dengan daerah dan budaya lokal setempat sebagai sebuah konsep pariwisata nusantara. “Mestinya harus disesuaikan dengan setiap daerah dengan konsep pariwisata nusantara,” jelasnya. (SB-Skb)

Comments

comments