Dokumen Tidak Ada | Pemprov Bali Tak Lagi Bisa Klaim Tanah di Hotel Hyatt

1863

SULUH BALI, Denpasar — Dari beberapa lahan yang menjadi temuan DPRD Bali, menurut Kepala Biro Aset Pemprov Bali Ketut Adiarsa di Denpasar, Minggu (21/2/2016), bisa memastikan untuk lahan DN 71 dan DN 72 (Hotel Hyatt) di Intaran, Sanur, Denpasar, sudah ditetapkan statusnya. Berdasarkan berbagai pertimbangan dan telah melewati proses yang panjang, akhirnya ditetapkan kalau lahan tersebut tidak termasuk dalam aset Pemprov Bali sehingga tidak bisa lagi klaim kepemilikannya.

“Tanah DN 71 dan DN 72 (Hotel Hyatt), sudah tidak tercatat karena kita (Pemprov Bali-red) tidak memiliki dokumen penguasaan. Jadi sudah dilakukan pelepasan. Yang lainnya, seperti HGU 2 dan 3 PT Margarana masih berpolemik dengan masyarakat,” ucapnya.

DPRD Provinsi Bali sebelumnya telah mengeluarkan rekomendasi terkait tata kelola aset Pemprov Bali. Di dalam rekomendasi tersebut, Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama menyebutkan 13 aset yang bermasalahan.

Adapun 13 aset yang menjadi temuan DPRD Bali diantaranya tanah esk HGU nomor 2 dan 3 atas nama PT Margarana, luas 419,80 Ha di Jalan Singaraja-Gilimanuk, Desa Sumber Klampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng; Tanah esk HGU nomor 1 atas nama PT Margarana, luas 246,50 Ha di Jalan Gilimanuk, Sumber Kima, Buleleng; Tanah HPL nomor 2 seluas 8,98 Ha, Padang Galak, Denpasar; Tanah SHP Nomor 30, nomor 49, nomor 50, Sidakarya Denpasar luas tanah 3000 meter persegi.

Ada juga tanah SHP nomor 81, Desa Dangin Puri Klod, luas 1.800 meter persegi, di Jalan Letda Tantular, Denpasar; Tanah SHP nomor 168, Desa Dauh Puri, luas 2.600 meter persegi di Jalan Pulau Ayu, Teuku Umar, Denpasar; Tanah HPL nomor 1, Kesiman, Kertalangu, luas 12 Ha; Tanah DN 71 dan DN 72 (Hotel Hyatt) Intaran Sanur.

Aset lainnya diantaranya tanah DN 11 Pecatu Badung luas 19 Ha; tanah Aset Pemprov Bali yang ada di kawasan ITDC Nusa Dua; Tanah Aset Pemprov Bali yang ada di GWK, Pecatu; Tanah di seputaran Lapangan Perintis Letkol Wisnu, Kabupaten Buleleng dan Tanah eks ESDM di Jalan Batanghari dengan Pemerintah Provinsi NTB.

Adiarsa mengantakan Pemprov Bali menyatakan fokus untuk menuntaskan persoalan sejumlah aset miliknya yang kini masih bermasalah dan ditargetkan dapat diselesaikan selama 2016.

“Kami sudah melakukan pengamanan fisik, dan administrasi. Sudah 98 persen yang bersertifikat, ada lagi 104 bidang masih belum tersertifikat, ini masih dalam proses sertifikasi,” kata Adiarsa.

Menurut dia, dari aset Pemprov Bali yang mencapai 1.900 hektare, hingga saat ini sekitar 98 persen telah berhasil disertifikatkan. Dari 104 bidang lahan yang belum disertifikatkan itu juga masuk lahan-lahan yang menjadi temuan dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi DPRD Bali.

Terkait 13 aset yang menjadi temuan DPRD Bali, dia memastikan seluruhnya sudah dalam tahap penuntasan. Biro Aset sedang dalam proses hukum, dan sebagian sudah dalam tahapan pensetifikatan.

Adiarsa juga melibatkan Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan status aset-aset tersebut. Tahun ini seluruh temuan aset ini ditargetkan dapat diselesaikan.

“Ada beberapa tahapan, dari pendaftaran, pengukuran, setelah terbit, maka ada SK hak. Kita tidak bisa maksakan harus selesai tahun ini, harapan saya bisa selesai. Karena ini juga prosesnya dengan BPN,” ucapnya. (SB-ant)

Comments

comments