Dinamika Politik dan Upaya Pembangunan Bangsa

252

Oleh : Ariawan Perdana

Pasca runtuhnya rezim orde baru, perpecahan di dalam tubuh partai politik makin menjadi fenomena tersendiri di Indonesia. Di satu sisi terjadi karena dibukanya batasan jumlah Parpol dan di sisi lain, terjadi konflik dalam tubuh partai.

Belakangan ini, dinamika konflik Parpol seperti di PPP juga mulai pecah menyusul perbedaan terkait hasil pemilihan presiden 2014. Setidaknya ada dua kelompok dalam PPP hasil muktamar di Surabaya yang memilih Romahurmuziy sebagai ketua umum, dan disisi lain Djan Farid sebagai ketua umum yang meneruskan tongkat kepemimpinan kelompok SDA .

Saat ini, Partai Golkar juga tengah berada dalam ancaman perpecahan. Mungkinkah berbagai konflik internal itu akan memunculkan partai politik baru? Sebelumnya, Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut) melepaskan diri dan membentuk Partai Karya Peduli Bangsa, kemudian Edy Sudradjat membentuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Wiranto membentuk Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Prabowo membentuk Partai Gerindra serta Surya Paloh membentuk Partai Nasional Demokrat.

Perpecahan dalam tubuh partai di Indonesia, dan juga munculnya partai baru, lebih merupakan konflik dalam perebutan kekuasaan dan karena kepentingan kekuasaan. Hampir tidak ada yang mempunyai kaitan yang jelas dengan perdebatan tentang ideologi atau program partai. Perpecahan muncul karena kekuasaan dalam partai menjadi penting untuk kepentingan mereka yang memegang kekuasaan, dan para tokoh partai berebut kekuasaan tersebut. Itu sebabnya permainan politik uang yang disebut sebagai politik ‘’dagang sapi’’ tumbuh subur dalam internal partai dan menular secara masif dalam politik di Indonesia.

Aturan-aturan dasar dalam partai bahkan bisa dipermainkan dan diubah untuk kepentingan tersebut. Forum pengambilan keputusan partai selalu disibukkan oleh persaingan merebut kekuasaan, dan program partai yang tertuju pada konstituen serta rakyat hanya retorika yang jauh dari realitas kinerja mereka.

Dalam konteks ini, dinamika dalam partai politik berkecenderungan menghasilkan segregasi (pemisahan) ketimbang dinamika yang memperkuat ikatan untuk pencapaian tujuan partai. Bahkan partai telah kehilangan kekuatan penyatu, karena tidak memiliki ideologi yang jelas. Visi partai adalah kepentingan pemimpinnya. Situasi ini juga ditandai oleh politisi ”kutu loncat”, dan menjerumuskan partai politik dalam ancaman perpecahan yang nyaris tidak akan pernah berakhir, kecuali terjadi perubahan mindset.

Perpecahan partai menandai bahwa institusi partai politik di Indonesia tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola dinamika dan perbedaan. Kompetisi yang ditampilkan sering lebih sebagai adu kekuatan dan sering tidak malu dilakukan dengan cara curang dan culas.

Dalam situasi seperti ini, agak sulit mengharapkan partai politik membangun kemampuan budaya menyelesaikan konflik tanpa perpecahan. Harapan kembali tertumpu pada rakyat untuk melihat secara bijak masalah ini. Rakyat mesti berani meninggalkan parpol seperti itu. Lupakan mereka pada setiap kali menggunakan hak suara pada pemilihan (eksekutif maupun legislatif).

Meskipun disadari bahwa konflik juga mampu menjadi sumber energi dan kreativitas yang positif apabila dikelola dengan baik. Misalnya, konflik dapat menggerakan suatu perubahan :

1. Membantu setiap orang untuk saling memahami tentang perbedaan pekerjaan dan tanggung jawab mereka.
2. Memberikan saluran baru untuk komunikasi.
3. Menumbuhkan semangat baru pada staf.
4. Memberikan kesempatan untuk menyalurkan emosi.
5. Menghasilkan distribusi sumber tenaga yang lebih merata dalam organisasi.

Namun, apabila konflik mengarah pada kondisi destruktif, maka hal ini dapat berdampak pada penurunan efektivitas kerja dalam organisasi baik secara perorangan maupun kelompok, berupa penolakan, resistensi terhadap perubahan, apatis, acuh tak acuh, bahkan mungkin muncul luapan emosi destruktif, berupa demonstrasi.

Menurut Nazuruddin Sjamsuddin, Zukifli Hamid, dan Toto Pribadi, perpecahan dalam parpol dapat disebabkan tiga hal, yaitu :

Perbedaan ideologi dari para anggotanya

Setiap partai memiliki anggota-anggota yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan latar belakang ini menyebabkan perbedaan ideologi dari para anggotanya. Mungkin perbedaan ideologi inilah yang menyebabkan kehancuran dari partai-partai di Indonesia, tidak terkecuali partai Golkar. Kira-kira ada tiga nama besar yang dahulu turut membesarkan nama Golkar dan sekarang keluar untuk membentuk partai baru : Partai Hanura saat ini dipimpin Wiranto, Partai Gerindra yang juga dipimpin bekas orang Golkar Prabowo Subianto dan Nasdem yang kental dengan kepemimpinan Surya Paloh

Perbedaan pelaksanaan kebijaksanaan

Kebijaksanaan kerap sekali menimbulkan pro dan kontra. Tak jarang menyebabkan kericuhan bahkan perpecahan. Mungkin kehancuran yang dialami Golkar terjadi karena pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan hasrat bersama, hanya menunjukkan keputusan sepihak yakni pemimpin. Surya Paloh mengalami dan merasakan keputusan yang selama ini diambil Golkar tidak mampu meneruskan, menyesuaikan dengan keinginan baru masyarakat Indonesia, khususnya para pemilih pemula. Sepertinya partai beringin dijadikan Bakrie hanya sebagai kendaraannya dalam pemilihan tahun 2014. Tapi memang itulah salah satu fungsi partai politik tetapi seharusnya Surya Paloh diikutsertakan dalam proses menuju momen 2014.

Persaingan kepemimpinan dalam partai
Apabila keberadaan seseorang sudah tidak dianggap lagi maka angkat kaki adalah solusi terbaik yang bisa diambil. Setelah konflik laten yang terpendam di tubuh Golkar, maka timbul lah persaingan nyata. Satu-persatu pengurus keluar dan membangun kekuatan politik baru dengan membentuk partai baru. Berada dalam kendaraan berbeda pastinya menempatkan tiap mantan anggota/pengurus dan pengurus partai Golkar menjadi rival satu sama lain. Tak pelak konflik pun semakin membesar seperti ditandai perang argument maupun statement.

Menurut Ramlan Surbakti berpendapat bahwa fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi utama parpol seperti tersebut, menurut Ramlan Surbakti masih ada fungsi parpol lainnya, yaitu :

1. Sosialisasi politik.
2. Rekrutmen politik.
3. Partisipasi politik.
4. Pemandu Kepentingan.
5. Komunikasi Politik.
6. Pengendalian Konflik.
7. Kontrol Politik.

Terlepas dari hal tersebut di atas, fungsi utama partai politik adalah untuk memperkuat kedaulatan Indonesia di tangan rakyat. Bukan untuk merebut, mempertahankan kekuasaan atau bahkan mempermainkan harapan dan cita-cita rakyat.

Dalam hal ini berarti bahwa diharapkan partai politik mampu membangun dan memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat dengan mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Dengan demikian, cita-cita luhur bangsa ini dapat terus terlaksana.

Selain itu, tentu masyarakat juga berharap pemerintahan Jokowi-JK tidak terpancing atas dinamikan atau manuver-manuver politik yang sedang dimainkan oleh para elit partai politik. Biarkan hal ini tetap menjadi urusan internal partai politik. Pemerintah harus tetap fokus pada pembangunan yang sedang dan akan dilakukan. Masyarakat hingga hari ini masih merasa bangga karena pemerintah Jokowi-JK masih terus fokus pada upaya pembangunan bangsa yang jauh lebih berkeadaban.

Ariawan Perdana : Penulis adalah Pemerhati Politik, aktif pada Arus Demokrasi untuk Kesejahteraan.

Comments

comments