Ilustrasi

1. Satpol PP Badung Turunkan 97 Baliho Ormas

SULUH BALI, Badung — Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung, Bali, menurunkan 97 baliho dan 14 spanduk ucapan selamat Natal dan tahun baru yang dipasang sejumlah ormas dan tokoh politik Pulau Dewata.

“Baliho ormas maupun tokoh politik kami turunkan semua atas Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 220/26405/Bid.II/BKPB tertanggal 23 Desember 2015,” kata Kepala Satpol PP Kabupaten Badung Ketut Martha, di Badung, Jumat (8/1/2016).

Ia mengatakan, dalam upaya penurunan baliho ormas dan tokoh politik itu melibatkan personel gabungan Satpol PP (kecamatan dan Kabupaten) yang bertugas di enam kecamatan untuk menyisir sejumlah tempat sejak pagi hingga siang hari.

Marta mencatat, dari 86 jumlah baliho dan spanduk itu paling banyak di Kecamatan Kuta Selatan berjumlah 28 buah dan spanduk lima buah, disusul Kecamatan Mengwi (25 baliho) dengan spanduk (1), Petang (14 baliho) dengan spanduk (1).

Kemudian, Kecamatan Kuta Utara (11 baliho) dengan spanduk (4), Kuta (9) dengan spanduk (3) dan Abiansemal (10). “Ini data yang kami rekap dari tim di lapangan yang didominasi paling banyak baliho ormas,” ujar Marta.

Ia menambahkan, tindakan tegas yang dilakukan aparat tersebut sesuai janji yang sebelumnya pernah diucapkan kepada awak media akan bersungguh-sungguh menindak tegas ormas yang belum menurunkan balihonya.

Pihaknya mengklaim surat peringatan yang dia kirim kepada pemilik baliho agar menurunkan balihonya paling lambat pada 7 Januari ada beberapa yang ditaati pemilik baliho.

Namun, sejumlah baliho sudah diturunkan pemiliknya sebelum batas waktu pada 8 Januari 2016. “Terima kasih bagi pihak yang sudah mau merespons menurunkan baliho. Bagi yang tidak mau menurunkan, kami turunkan paksa,” katanya.

Ia mengakui, dalam pelaksanaan penertiban tersebut, pihak petugas tidak megalami hambatan, sehingga penurunan baliho berjalan relatif lancar.

“Baliho yang ditertibkan itu kami simpan di Kantor Satpol PP. Namun, apabila ada yang ingin meminta baliho kami dengan senang hati memberikannya,” ujar Marta.

2. Aparat dan Ormas Celukan Bawang, Turunkan Baliho

Sebelumnya, Sejumlah aparat gabungan terdiri dari Polisi, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja dan sejumlah perwakilan organisasi masyarakat (Ormas) menurunkan berbagai macam atribut dan spanduk di Kawasan Laut Celukan Bawang Gerokgak, Kamis (7/1/2015) .

“Penurunan baliho terkait Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Made Mangku Pastika bernomor 220/26405/Bid. II/BKBP, tertanggal 23 Desember 2015 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Se-Bali dan surat Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana Nomor 300/48/BKBP/2015,” kata Kapolsek Kawasan Laut Celukan Bawang, AKP Ketut Adnyana Tunggal Jaya.

Ia mengatakan, penurunan atribut milik ormas yang banyak bertebaran yang dilakukan aparat keamanan dan unsur pemerintah merupakan hasil kesepakatan yang telah dilakukan Senin (4/1) lalu.

Pada saat itu, kata dia, diberikan batas waktu hingga 7 Januari 2016 agar seluruh atribut milik ormas sudah harus turun sebelum diturunkan paksa oleh aparat.

Kami melaksanakan hasil kesepakatn itu sehingga sudah hari ini tidak ada lagi atribut ormas yang terpasang dijalan dan tempat umum lainnya, kata dia.

Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra berharap semua atribut milik ormas benar-benar bersih mulai kemarin menyusul SE Gubernur Bali serta Surat Bupati Buleleng tentang pembersihan atribut milik ormas dari tempat-tempat umum.

Sesuai kesepakatan dan sesuai SE Gubernur di Buleleng semua atribut milik ormas sudah harus dibersihkan dan kalau masih ada maka aparat gabungan yang akan menurunkannya, ujar Sutjidra.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Buleleng, Ida Bagus Suadnyana juga memaparkan, berdasar pantauan sudah ada beberapa baliho milik ormas tertentu diturunkan oleh pemiliknya sendiri.

“Sebelumnya sudah ada kesepakatan akan diturunkan dan beberapa saat lalu juga dilakukan upaya pendekatan kepada pimpinan ormas agar menurunkan atributnya,” kata dia.

3. Ormas Tabanan Tandatangani Kesepakatan Bersama

Di Tabanan — Seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Tabanan menandatangani kesepakatan bersama dengan pemkab setempat menindaklanjuti surat edaran Gubernur Bali terkait penertiban baliho dan spanduk.

Penandatanganan kesepakatan dihadiri seluruh pimpinan ormas seperti Laskar Bali, Baladika, Pemuda Bali Bersatu, Balanusa, serta Forkot Tabanan berlangsung di Kantor Bupati Tabanan, Kamis (7/1/2016).

Penandatanganan kesepakatan tersebut disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Tabanan antara lain Dandim 1619/Tabanan Letkol Inf Choiril Anwar, Kejari Tabanan Atang Bawono, dan perwakilan dari Pengadilan Negeri Tabanan.

Acara tersebut dihadiri Asisten I Setda Kabupaten Tabanan I Wayan Yatnanadi, Kepala Badan Satuan Polisi Pamong Praja I Wayan Sarba, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat I Made Sudarya, dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah I Nyoman Sudarma.

Asisten I Sekda Kabupaten Tabanan Wayan Yatnanadi menjelaskan bahwa pertemuan dan pendatanganan kesepakatan tersebut sebagai tindak lanjut terhadap edaran Gubernur Bali yang menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Bali menertibkan dan menurunkan baliho, spanduk, atau media lainnya yang dipasang ormas dalam rangka mewujudkan suasana yang kondusif.

“Bentuk tindak lanjutnya ya seperti kesepakatan ini,” jelas Asisten Wayan Yatnanadi.

Ia menambahkan, sesuai hasil pertemuan bersama pimpinan seluruh ormas dan Forkominda menghasilkan lima butir kesepakatan. Ada lima poin yang disepakati dalam pertemuan tersebut, imbuhnya.

Kelima poin tersebut meliputi masing-masing ormas akan tetap menjaga keamanan, ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan di wilayah Tabanan serta tidak akan melakukan sikap-sikap anarkisme dalam setiap aktivitas.

Masing-masing ormas menertibkan atau menurunkan baliho, spanduk, dan umbul-umbul ormas yang terpasang di wilayah Tabanan sebagai tindak lanjut dari surat edaran Gubernur Bali Nomor 220/26405/Bid.II/BPKP.

Dari hasil rapat koordinasi tersebut, penurunan baliho selambat-lambatnya dilakukan tujuh hari sejak ditandatanganinya kesepakatan di Pemkab Tabanan.

Jika dalam waktu yang ditetapkan masih terdapat baliho, spanduk, atau media lainnya yang belum diturunkan, maka masing-masing ormas menyerahkan sepenuhnya kepada aparat berwenang untuk mengambil langkah-langkah penertiban.

Demikian juga menjaga hubungan baik di internal dan antar ormas, dengan masyarakat dan Pemkab Tabanan untuk mewujudkan dan menjaga harmonisasi Tabanan dan Bali yang damai.

Pemasangan baliho dan sejenisnya untuk momen tertentu seperti HUT ormas atau hari raya dimulai tujuh hari sebelum hari H dan diturunkan paling lambat tujuh hari setelah hari H dan pemasangan baliho dan sejenisnya dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pemkab Tabanan melalui Dispenda. (SB-ant)

4. Satpol PP Denpasar Cabut Baliho Ormas

Denpasar juga Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Denpasar, Bali, telah mencabut 25 baliho dan spanduk organisasi kemasyarakatan (ormas) yang masa berlaku pemasangannya kedaluwarsa.

“Kami mencabut baliho organisasi masyarakat (ormas) ucapan selamat 2015 dan Tahun Baru 2016,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana di Denpasar, Rabu (6/1/2015).

Ia menyatakan, semua baliho dan spanduk yang telah kedaluwarsa bila tidak diturunkan pemiliknya hingga batas yang ditentukan,maka petugasnya menurunkan secara paksa.

“Kami telah menurunkan baliho kedaluwarsa sebanyak 25 lembar. Langkah yang dilakukan adalah menjaga ketertiban dan kebersihan perkotaan. Disamping itu menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Bali agar menurunkan baliho yang dipasang oleh ormas,” kata Kepala Seksi Kerja Sama Satpol PP Denpasar Ida Bagus Udiyana.

Ia mengatakan baliho yang disasar kali ini diutamakan pada tempat-tempat strategis dan kawasan jalan protokol, di antaranya kawasan Bajra Sandhi Renon, dan Taman Kota Lumintang.

Kegiatan ini tidak menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Bali, selain sebagai kegiatan rutin penurunan baliho ormas serta media-media promosi yang telah kadarluwarsa.

“Langkah ini menjaga kebersihan Kota Denpasar dari maraknya media promosi melalui baliho dan spanduk. Sebagai daerah tujuan wisata, maka Bali harus mampu memberi kenyamanan, salah satunya lingkungan harus bersih,” katanya.

Limbah sablon Selain itu, pihaknya juga menindak pemilik usaha sablon di pemogan yang membuang limbah ke sungai hingga mencemari lingkungan.

Satpol PP sudah melakukan tindakan dengan memberi peringatan keras secara lisan. Jika tidak diindahkan, pemilik usaha tersebut akan diberi surat teguran.

“Pemilik usaha sablon yang membuang limbahnya ke sungai terlebih dahulu kami beri peringatan berupa teguran. Bila melanggar lagi maka kami akan memberi surat teguran tertulis, dan jika tidak diindahkan, kami akan menyita dan menyegel tempat usahanya,” ujarnya.

Terkait keberadaan limbah sablon di kawasan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, kata Alit Wiradana, inspeksi mendadak pihaknya melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Lingkungan Hidup, Camat Denpasar Selatan, aparat desa hingga kepala dusun setempat.

Alit Wiradana mengatakan penempatan pengelolaan limbah yang ditinjau dari Badan LH telah melalui proses dan prosedur sesuai dengan penataan dan keselamatan lingkungan setempat.

“Keberadaan usaha yang saat ini telah berjalan nantinya tidak terjadi permasalahan dengan penataan pembuangan limbah sesuai aturan Badan LH Kota Denpasar,” ucapnya. (SB-ant)

5. Comments

comments