Diduga Pukul Dita, Masinton Dilaporkan ke MKD

229
Anggota DPR Masinton dan insert korban pemukulan Dita (foto net).

SULUH BALI, Jakarta — Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan melaporkan anggota Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena diduga melakukan pelanggaran etik, atas dugaan pemukulan terhadap stafnya, Dita Aditia Ismawati.

“Sesuai dengan peluang menindak anggota DPR yang memang diduga melanggar kode etik. Selain melaporkan ke Kepolisian, juga ke MKD sesuai tupoksi agar memanggil yang bersangkutan dan diberikan sanksi tegas,” kata Direktur LBH APIK, Ratna Bantara Mukti di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Ratna mengatakan, laporannya itu diterima Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad, dan dirinya meminta MKD tidak tebang pilih dan diskriminatif dalam menangani aduan tersebut.

Menurut dia, proses di MKD harus diatas semuanya yaitu sebagai penegakkan etik karena kalau tidak maka lebih baik diisi oleh unsur masyarakat atau non partai politik.

“Kami menguji, siapapun anggota DPR kalau diduga dilaporkan dan ini jelas ada korbannya dan ada bukti kekerasan fisik dan sedang divisum Kepolisian,” ujarnya.

Ratna mengatakan, respon MKD akan koordinasi dengan Kepolisian karena laporan Dita sudah masuk proses hukum.

Menurut dia, bukti pelaporan ke MKD itu sudah kuat sehingga seharusnya MKD merespon laporannya tersebut, misalnya, bukti saksi korban dan visum dari pihak rumah sakit.

“Buktinya kuat yaitu saksi korban dan visum, secara awam saja terlihat luka sangat parah,” ucapnya.

Dia mengatakan, MKD berjanji untuk memproses laporannya tersebut dan itu menjadi bagian penting untuk tindak lanjut kasus tersebut di MKD.

Ratna mengatakan, LBH APIK sebagai pendamping berupaya mendapatkan akses keadilan bagi korban termasuk di ranah DPR yaitu dugaan pelanggaran etik.

Sementara itu wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, MKD akan memverifikasi laporan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indoneaia untuk Keadilan, terkait dugaan pelanggaran etik anggota Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.

“Kami telah terima laporan (dari LBH APIK), MKD akan memverifikasi (laporan tersebut),” katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta.

Dia mengatakan, kasus Masinton tersebut sudah masuk ranah hukum sehingga MKD akan koordinasi dengan penyidik Polri untuk meminta bahan yang dibutuhkan.

Dasco menjelaskan, LBH APIK sudah memaparkan laporan lengkap yang disampaikan ke MKD dan meminta pihaknya memproses laporan tersebut secara objektif.

“Mereka meminta kami agar proses ini dilakukan sesuai tata beracara dengan objektif, dan meminta tidak dipolitisasi,” ujarnya.

Menurut dia, MKD akan memproses laporan itu seperti tata beracara, seperti kasus-kasus yang pernah ditangani MKD.

Dia menjelaskan, berdasarkan tata beracara, MKD akan memanggil pihak pelapor dahulu baru kemudian memanggil terlapor.

“Pemanggilan pelapor mungkin harus melalui rapat soal tindak lanjut perkara,” katanya. (SB-ant)

Comments

comments