Kepala Diwisi Hukum Dan Penindakan Bawaslu Bali I Ketut Sunadra
SULUH BALI, DENPASAR – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor urut dua Mantra – Kerta dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Bali oleh I Gede Made Anom Putra pada, Rabu (6/6).
Pasangan Mantra-Kerta dilaporkan oleh warga Kediri, Tabanan ini atas dugaan berupa janji politik uang yang diduga disampaikan oleh paslon nomor urut dua, Mantra-Kerta. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Diwisi Hukum Dan Penindakan Bawaslu Provinsi Bali, I Ketut Sunadra dikantor Bawaslu Provinsi Bali.
Sunadra menjelaskan bahwa substansi laporan tersebut berawal dari adanya janji politik uang yang dituangkan diluar visi dan misi dari paslon nomor urut dua. “Substansi pelaporannya yakni dari kronologi berawal adanya janji politik uang diluar visi-misi tetapi itu dibuatkan kontrak politik yang sedang kita dalami. Pelaporan inikan wajib kita dalami,” ujarnya.
Palaporan tersebut sedang didalami denga memeriksa saksi-saksi. Menurutnya, laporan yang diterima itu tidak bisa langsung mengambil kesimpulan tetapi harus melalui kajian dengan mengumpulkan bukti-bukti dari keterangan saksi-saksi. Dalam kasus ini Bawaslu juga akan menggandeng saksi ahli untuk bisa melihat apakah laporan itu masuk dalam kategori pelanggaran atau bukan. “inikan baru pendalaman. Kami punya waktu 3 hari ini. Kami tidak bisa mendahului. Harus melalui kajian kemudian pleno nanti. Pelon itu ada tiga orang yakni ketua dan dua orang anggota. Kajiankan membutuhkan bukti dan keterangan dari pelapor dan saksi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa didalam UU Pilkada pasal 73 ayat 1 ada ketentuan dan larangan calon dan atau tim kampanye dilarang memberikan dan atau menjanjikan uang dan atau materi lainnya kepada penyelenggara ata pemilih. “Nah apakah pelaporan tersebut sesua dengan pasal tersebut kita tidak tahu. Perlu ada kajian ini. Pasal 37 ayat 1 ini bisa jadi temuan pengawas. Sekarang ada laporan masyarakat. Kan perlu didalami laporan masyarakat, kita menghargai. Perlu pengkajian perlu pengumpulan bukti-bukti keterangan saksi bila perlu keterangan ahli juga,” ujarnya.
Dari pelaporan tersebut rencananya besok (Kamis 7/6) Bawaslu akan langsung menggelar rapat pleno untuk mengambil keputusan. Jika laporan tersebut memenuhi unsur pidana maka Polisi dan Kejaksaan perlu dilibatkan. “Sekarang aja sudah ada (Kejaksaan Negeri Denpasar, red),” ujarnya.
Kalau hanya merujuk pada pasal 73 ayat 1dan ayat 2 maka paslon nomor urut dua tidak memenuhi ¬†unsur pidana didalam laporan tersebut. “Kalau pasal 73 ayat 1 dilanggar maka pasal 72 ayat 2 kena dia (memenuhi unsur pidana). Apa itu? kalau dilakukan oleh calon maka dia dibatalkan sebagai paslon dengan catatan terpenuhi pasal 135 huruf a yakni dilakukan terstruktur, sistematis, dan masif. Itu namanya pelanggaran administrasi TSM yang jika terbukti melalui pemeriksaan oleh kami Bawaslu Provinsi bisa keluarnya rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pembatalan sebagai pasangam calon tanpa melupakan pasal pasal berikutnya,” ujarnya.
Karena itu Bawaslu menghimbau agara Paslon dan tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang dan atau materi lainya kepada penyelenggara atau pemilih. Jika itu terbukti maka akan merujuk pada pasal pasal yang telah diatur dan bisa didiskualifikasi tanpa melupakan sanksi pidana. “Saya belum mencermati visi-missi kedua pasangan calon itu,” ujarnya. (SB-rio)

Comments

comments