DPRD Bali Diharapkan Kerjasama Demi Kesejahteraan Rakyat

108

Mangku Pastika menyalami tokoh PDIP Adi Wiryatama usai dilantik |foto raka|

 

SULUHBALI.CO, Denpasar – Pemilu tahun 2014 telah menghadirkan wajah-wajah baru tidak terkecuali bagi DPRD Provinsi Bali, dimana rata-rata anggota DPRD Provinsi Bali yang baru pertama kali terpilih mencapai pusaran 75 persen. Hal itu juga diikuti dengan beragamnya latar belakang profesi anggota DPRD terpilih, yang tidak hanya berasal dari kalangan politisi samata. Dan akhirnya sebanyak 55 orang anggota DPRD Provinsi Bali terpilih periode tahun 2014-2019 telah dilantik. Senin (1/9/2014).

Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyampaikan bahwa dimana telah diatur dalam Undang-undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terdapat 3 fungsi yang dimiliki oleh DPRD, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

“DPRD terpilih ini merupakan bagian daripada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang, tentu saja dengan fungsi yang berbeda, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Saya kira apapun hasil kita kedepan adalah merupakan hasil bersama. Jadi tidak ada itu hasil eksekutif tidak ada juga hasil legislative, jadi ini merupakan hasil bersama,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan selamat bekerja kepada anggota DPRD Provinsi Bali yang telah dilantik dengan harapan kiranya dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Serta ucapan terima kasih dan penghargaan kepada para anggota DPRD masa jabatan 2009-2014 atas pengabdian dan jasa-jasa kepada Bangsa dan Negara.

“Kepada para DPRD terpilih, sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik secara luas diatasnya. Mudah-mudahan anggota dewan baru dapat bekerjasama dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat Bali,” ujar Pastika.

Lebih lanjut Ketua Sementara DPRD Provinsi Bali Gede Kusuma Putra yang baru saja dilantik mengatakan untuk kelengkapan Dewan, pihaknya telah membicarakan dengan Wakil Ketua Sementara untuk segera memulai rapat pembentukan kelengkapan dewan, dan untuk deadline tanggung jawab kerja, pihaknya berfikir agar hal tersebut bisa dilakukan secepatnya.

“Jadi buat apa lama-lama, paling penting pimpinan definitive supaya terbentuk dan pekerjaan untuk mengeksekusi anggaran perubahan, anggaran induk 2015 supaya cepat terlaksana,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan masih ada beberapa hal yang perlu dikonsultasikan dengan Depdagri seperti misalnya tentang Undang-undang MD3 dan Peraturan Pemerintah.

“Ada juga beberapa hal yang tetap harus kami kunsultasikan ke Depdagri, seperti misalnya Undang-undang MD3 yang beberapa pasalnya ada yang direview dan peraturan pemerintah, dan akan kita konsultasikan apakah kita harus menunggu atau bagaimana. Tetapi kalau harus menunggu terlalu lama, ini harus kita bicarakan, jika ini tidak ada hubungannya dengan didaerah kita akan jalan saja, jadi tidak perlu menunggu selesainya hal itu,” paparnya.

Komitmen para anggota dewan dalam mengawal lingkungan hidup dan kependudukan, Gede Kusuma Putra mengatakan hal tersebut harus dilaksanakan secara bahu membahu dan itu merupakan PR 5 sampai 10 tahun. “Kita akan garap bersama-sama dengan pemuda Provinsi bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota semua di Bali,” Ia menambahkan. (SB-Lik)

 

Comments

comments