Depan Gubernur | Dhamantra dan Arya Weda Sampaikan “Tolak Reklamasi Teluk Benoa”

0
38529
Anggota DPD RI Arya Weda (kiri) dan Anggota DPR-RI Dhamantra di PB3S, Denpasar (foto humas.Bali).
Back

1. Faktor Niskala Alasan Utama

SULUH BALI, Denpasar — Anggota DPR RI Nyoman Dhamantra menyuarakan penolakan terhadap rencana Revitalisasi (pihak kontra lebih menyebut Reklamasi–Red) Teluk Benoa yang diatur dalam Perpres Nomor 51 Tahun 2014. Politikus dari PDIP Bali ini menilai, gerakan penolakan reklamasi Teluk Benoa belakangan makin masif dan serius. Dia berharap hal ini menjadi perhatian Gubernur Mangku Pastika.

“Kami berharap Bapak Gubernur ikut bersama-sama memohon kepada Presiden agar Perpres Nomor 51 Tahun 2014 dicabut,” pintanya di depan Gubernur Bali Made Mangku Pastika di ajang PB3AS (Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja), di lapangan Puputan Margarana, Renon, Denpasar Minggu (27/3/2016).

Menurut Dhamantra, faktor niskala menjadi alasan utama gerakan penolakan revitalisasi Kawasan Teluk Benoa. “Kalau dari segi sekala seperti kajian AMDAL memang masih bisa diperdebatkan. Tapi yang menjadi dasar penolakan kami lebih ke faktor niskala,” ujar Dhamantra seraya menyebut ada 31 pura di Kawasan Teluk Benoa yang perlu dijaga kesuciannya. Lebih dari itu, kata Dhamantra, Bhisama PHDI sudah jelas melarang kegiatan pengurugan laut, danau dan campuhan.

Selain bicara soal reklamasi, Dhamantra juga meminta Gubernur mengkaji kembali kebijakan investasi di Bali. Karena dia mengamati, pesatnya pertumbuhan investasi tak membawa dampak signifikan bagi Krama Bali. “Hotel dan villa menjamur, tapi banyak pengrajin yang saat ini mengalami kesulitan dan hampir bangkrut,” ucapnya. Untuk itu,dia menyarankan agar Gubernur mengatur kembali regulasi investasi agar lebih berpihak pada kepentingan Krama Bali.

Back