Ketua BPK RI DR.H Rizal Djalil di gedung Wiswa Sabha, Renon Denpasar (foto hum/bali).

 

SULUHBALI, Denpasar — Dana bansos/hibah ibarat pisau bermata dua. Demikian disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ketua BPK RI DR.H Rizal Djalil di gedung Wiswa Sabha, Renon Denpasar, Jumat (1/8/2014). Karena Bansos/Hibah akan memberi manfaat jika dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, sebaliknya bisa jadi bencana jika salah dalam pengelolaan.

Untuk itu, dia minta jajaran SKPD Provinsi Bali tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dana bansos atau hibah. Jika semua ketentuan diikuti, dia yakin Bali akan mampu mempertahankan WTP pada tahun-tahun mendatang. Pengarahan Ketua BPK RI diikuti tak kurang dari 570 peserta yang terdiri dari unsur pimpinan SKPD, Pejabat Pelaksana Tenis Kegiatan (PPTK) serta Ketua dan Anggota DPRD Bali.

Rizal pada kesempatan ini mangapresiasi capaian Bali dalam meraih WTP atas pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2013. Selain capaian dalam administrasi normatif, dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,7 persen, Bali berhasil melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang rata-rata baru mencapai 5,9 persen. Terkait opini WTP, Rizal mengungkapkan kalau Pemprov Bali sejatinya sudah punya peluang untuk meraihnya 2 atau 3 tahun lalu. “Namun karena masalah aset belum bisa diselesaikan waktu itu, ya kami pun harus ketat pada aturan,” ujarnya.

Rizal mengaku pihaknya tak bisa memberi jaminan bagi daerah untuk tetap WTP jika tidak ada upaya serius untuk mempertahankannya. Kata Rizal, banyak daerah yang mengalami downgrade dalam hasil pemeriksaan LKPD. Untuk mempertahankan opini WTP, Ketua BPK memberikan aturan main yang harus diikuti oleh pemerintah daerah. “Intinya, semua laporan keuangan harus diekpose, disajikan apa adanya dan tak ada yang disembunyikan,” ujarnya.

Dengan kata lain, opini WTP dapat diraih jika tak ada temuan penyimpangan keuangan. Terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang juga banyak mendapat sorotan, dia mengingatkan agar pejabat terkait tak perlu takut berlebihan. “Hilangkan keraguan dengan menambah pengetahuan tentang peraturan terkait. Banyaklah bertanya pada lembaga terkait seperti BPKP atau BPK,” imbuhnya.

Jangan Hanya Normatif
Sementara itu Gubernur Bali Made Mangku Pastika berharap, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Bali tak menjadi prestasi normatif administrasi semata. Lebih dari itu, WTP hendaknya memberi makna dan berbanding lurus dengan pelaksanaan berbagai program pembangunan yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi krama Bali.

Lebih jauh Pastika mengingatkan jajarannya bahwa prestasi yang diraih bukan hanya wujud penghargaan, melainkan sebuah tanggung jawab agar tetap konsisten dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang lebih baik ke depannya. “Hal ini menjadi point penting agar Bali bisa memperhatankan WTP pada tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.

Pastika menyampaikan apresiasi atas kesediaan Ketua BPK RI untuk memberi pengarahan terkait strategi mempertahankan opini WTP. Kehadiran Ketua BPK Ri diharapkan memberi inspirasi dan motivasi bagi jajaran SKPD Pemprov Bali dalam memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi.

Secara umum, Gubernur Pastika menggambarkan porsi APBD Provinsi Bali Tahun 2014 yang terdiri dari pendapatan sebesar Rp. 3,9 Trilyun dan Belanja mencapai Rp. 4,4 trilyun. Dari porsi anggaran belanja tersebut, sebesar Rp. 846,9 milyar dialokasikan untuk bantuan hibah/bansos. Untuk itulah, Gubernur minta minta arahan dan masukan dari Ketua BPK agar pengelolaan anggaran bisa dilaksanakan dengan baik mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut Pastika memaparkan, secara umum Pemprov Bali telah melakukan langkah strategis dalam pengelolaan aset yang menjadi salah satu isu penting dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selain itu, pihaknya juga mengoptimalkan pembinaan ke SKPD. (SB-Hum/Bali)

 

Comments

comments

Comments are closed.