Cok Pemecutan Sayangkan Cok Ratmadi Tak Hadir

562

Cok Pemecutan (kanan) di Wiswa Sabha

SULUHBALI.CO, Denpasar – Cokorda Pemecutan menyayangkan ketidakhadiran Ketua DPRD Bali AA Ratmadi dalam diskusi yang melibatkan para aktivis, akademisi dan masyarakat umum di gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (3/8). Menurut mantan ketua DPRD Badung ini, seharusnya Cok Rat begitu biasanya politisi PDI-P tersebut punya nama panggilan datang ke diskusi penting soal rencana reklamasi.

“Tidak mungkin Surat Keputusan keluar begitu saja tanpa ada tanda tangan dari ketua DPRD,” ujar Cokorda Pemecutan yang punya nama AA Ngurah Manik Parasara, “Jangan hanya Mangku Pastika yang jadi sasaran tembak.”

Seperti diberitakan sebelumnya di www.suluhbali.co, Ratmadi selaku ketua DPRD Bali, telah mengeluarkan rekomendasi dengan isi sebagai berikut :

Berdasarkan surat badan perencanaan pembangunan daerah provinsi bali tanggal 10 Desember 2012 Nomor 005/4149/BAPPEDA perihal presentasi Feasibility Study (FS) rencana pemanfaatan dan pengembangan kawasan perairan teluk benoa oleh PT. Tirta Wahana Bali Internasional, serta pemaparan dari tim LPPM Universitas Udayana Bali, maka dari itu kami DPRD Provinsi Bali mendukung eksekutif untuk menindaklanjuti kajian dari tim LPPM Universitas Udayana Bali dalam menanggulangi dan mengamankan Pulau Bali dari bahaya Tsunami serta diharapkan dalam pembangunannya tidak terjadi pengerusakan lingkungan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Demikian disampaikan, untuk dapat di tindaklanjuti.

Cok Pemecutan merasa heran, karena ia sampai menanyakan langsung pada Gubernur Mangku Pastika, “Apa mungkin Mangku Pastika mimpi di Singaraja, lalu ada keluar SK. Kan tidak mungkin,” ujar Cok Pemecutan yang hadir dalam secara penuh selama diskusi yang dihadiri ratusan orang tersebut, “Cak kalau Cok Ratmadi hadir kan tidak akan lagi gonjang ganjing pemberitaan di media massa.” Menurutnya, klarifikasi Ratmadi bisa membuat masyarakat tidak jadi ramai seperti saat ini, beritanya di media massa terombang ambing, “Saya kesini bukan atas nama pribadi, tapi atas nama 150 banjar di Denpasar.”

Profesor Ibrahim dan Biro Hukum

ibrahim1
Profesor Ibrahim dari Unud.

Sebelumnya, terjadi debat sengit antara guru besar Fakultas Hukum Unud Profesor Ibraham dan Kepala Biro Hukum Pemprov Bali Dewa Putu Eka Wijaya Wardhana. Profesor Ibrahim mempermasalahkan SK 2138/02-C/HK/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang PEMBERIAN IZIN DAN HAK PEMANFAATAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH PERAIRAN TELUK BENOA PROVINSI BALI yang dinyatakannya tidak sah secara hukum, “Karena SK model perijinan itu tersebut dalam katagori putusan pemerintah disebut individual abstrak.”

Kata Prof Ibrahim yang sengaja datang ke diskusi atas nama pribadi dan tidak datang ke kampusnya walau sedang ada wisuda mahasiswa, “Pada SK dilihat point D itu ada kesalahan, karena penelitian belum selesai. Tadi dikatakan penelitian ini belum selesai, ketika saya ditelpon oleh wartawan, saya telpon langsung ketua LPPM. Saya menanyakan sampai mana hasil studi Unud, dijawabnya belum selesai. Ketua tim juga sempat saya telpon juga mengatakan hal yang sama. Jadi permasalahan yang kami minta adalah pada SK, karena SK ini belum sah. Jadi tolong SK ini dicabut segera.”

Kalau memang gubernur tidak mau mencabut kata Prof. Ibrahim yang pernyataannya telah menghiasi media cetak, memohon diadakan mediasi dan mengundang orang-orang yang ahli dalam bidangnya, seperti Prof. Bagir Manan, Prof. Jimly Asshiddiqi dan mantan ketua MK Prof. Mahfud MD, “Kalau memang SK itu benar, silahkan lanjutkan reklamasi.”

Menurut Profesor Ibrahim, karena kebijakan itu dikeluaran dengan undang-undang yang salah maka kerugian pada pihak ketiga akan ditanggung oleh Negara. Tapi jika keputusan itu salah menafsirkan undang-undang akurat, maka akan menjadi tanggung jawab pribadi pejabat yang mengambil keputusan.”

Jarak Tembak

Profesor Ibrahim pun berandaikata, bila pulau Pundut di teluk Benoa jadi di reklamasi ratusan hektar, maka wilayah hotel di Nusa Dua, tempat konfrensi para pejabat tinggi akan punya jarak tembak 100 meter. Ini membuat keamanan tidak terjamin, karena akan ada resort baru. Profesor Ibrahim juga mengingatkan bahwa dulu di Nusa Dua sempat menginap Presiden AS Ronald Reagan beserta istri dan para petinggi di dunia tahun 1986. “Nah kalau ada reklamasi, maka jarak tembak akan menjadi 100 meter, Nusa Dua akan habis. Ini Pangdam bisa tidak menjaga keamanan kalau pulau Pundut itu jadi apartemen. Sedang Nusa Dua itu pusat konfrensi internasional. Bali ini akan dirusak oleh reklamasi 838 hektar. Rohnya Amrozi masih akan gentayangan. Terima Kasih.”

Jangan Kambing Mengaum

Menjawab pendapat Prof Ibrahim, kepala biro hukum pemrov Bali Dewa Putu Eka Wijaya Wardhana, membuka dengan pernyataan bahwa kita saatnya bicara terbuka, karena selama ini ada koran yang terus memilintir, “Kita bicara A yang muncul B. Jadi jangan kambing mengaum, kambing itu mengembek. Artinya kalau bukan bidangnya memberikan komentar jangan dikomentari. Harus semua berdasarkan kajian.” komentar Dewa Putu.

dewaputu
Kepala Biro Hukum Pemprov Bali Dewa Putu.

Dewa Putu mengatakan yang dibuat adalah legal drafting, agar keputusan yang dibuat tidak saling bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, “Yang saya sangat sayangkan, komentar Prof di Warta Bali, bahwa SK ini tidak berdasarkan undang-undang  no 27/2007, itu salah kaprah.”

Ditambahkan Dewa Putu, kalau benar SK tersebut tidak sesuai undang undang, Prof Ibrahim diminta untuk menunjukan buktinya, “Kami minta mana undang-undang yang kami langgar.” Intinya biro hukum tidak terima dengan pernyataan Prof.Ibrahim yang menyatakan SK reklamasi ini tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Disinilah tempatnya, untuk terbuka.”

Dewa Putu juga menegaskan, mereka memakai Ditegaskan lagi bahwa Biro Hukum menginginkan debat yang diminta Prof Ibrahim secara khusus itu dilaksanakan saja di forum debat terbuka di kantor gubernur. Sekali lagi ditegaskan apa pun yang salah, silahkan dibuka di forum. Agar bisa diselesaikan secepatnya. Karena biro hukum sendiri merasa benar dengan SK tersebut dan tidak ada kesalahan apalagi dikatakan tidak sesuai dengan undang-undang.

Soal dasar mencabut SK ini, mari tunjukan apa yang dilanggar, “Menimbang itu bukan dasar hukum, dasar hukum adalah mengingat.”

Dewa Putu menekankan SK ini bukanlah ijin reklamasi yang selalu disalahartikan, “Ini hanyalah permintaan dari PT TWBI untuk dilanjutkan pengkajiannya. Kalau memang sudah layak, seperti tadi sudah diluruskan oleh LPPM ya jalan. Kalau tidak ya jangan. Belum apa apa sudah ribut.”

Pada diktung ke empat sudah dijelaskan bahwa pemegang ijin wajib mentaati dan mengikuti perijinan sesuai dengan undang2 yang berlaku. Kalau memang yang tercantum tidak dijalankan, otomatis semua belum bisa berjalan dan reklamasi tidak bisa dilaksanakan, “Kesimpulannya adalah semua ini belum final, masih dikaji.”

Soal AMDAL kata Dewa Putu, “Kalau media mengatakan ini belum ada AMDAL, ya jelas belum ada karena masih dalam proses. (SB-iwan/Arik)

 

 

Comments

comments

Comments are closed.