CEO AirAsia Bantah Pernyataan Menteri Jonan

108

CEO AirAsia Tony Fernandes (sumber facebook).

SULUH BALI, Jakarta — CEO AirAsia Tony Fernandes berpendapat Air Asia Indonesia memiliki hak untuk melakukan penerbangan dengan rute Surabaya-Singapura karena sesuai dengan slot jadwal penerbangan dan persetujuan dari otoritas penerbangan Indonesia dan Singapura.

“Kami sebelumnya telah menggunakan rute Surabaya-Singapura dan memiliki hak untuk terbang di rute tersebut sebanyak tujuh kali dalam seminggu,” kata Tony dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (7/1/2015).

Tony menyampaikan hal itu sebagai klarifikasi atas kesimpulan yang disampaikan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan via email. Dalam kesimpulan tersebut, Menhub menyampaikan bahwa CEO AirAsia mengaku salah lantaran tidak ada izin rute. Dalam bantahannya, Tony menyatakan bahwa pihaknya telah mengantongi persetujuan dan slot waktu penerbangan Surabaya-Singapura, baik itu dari otoritas penerbangan di Indonesia maupun yang ada di Singapura.

“Apa yang terjadi hanyalah masalah administrasi. Langkah Kementerian Perhubungan sangat bagus dalam mengevaluasi koordinasi antara bandara dan koordinator slot agar kejadian ini tidak berulang,” ucap Tony.

Oleh karena itu, pihaknya merekomendasikan sistem komputerisasi yang komprehensif dan integratif di dalam otoritas penerbangan di Indonesia, seperti yang dimiliki di Singapura.

Sebelumnya, dalam keterangan resmi Otoritas Penerbangan Sipil Singapura atau Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS), penerbangan AirAsia QZ8501 dengan rute Surabaya-Singapura pada Minggu 28 Desember 2014 adalah legal. Hal itu dijelaskan CAAS dalam situs resminya www.caas.gov.sg.

Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia mengatakan Kementerian Perhubungan seharusnya lebih objektif dalam membekukan rute penerbangan Surabaya-Singapura bagi maskapai AirAsia karena maskapai itu tidak dalam posisi yang salah.

“Saat libur natal dan tahun baru banyak ‘extra flight’ yang sudah direncanakan maskapai dan ini dimanfaatkan benar oleh maskapai,” kata Yudi, di Jakarta, Selasa (6/1).

DPR RI, kata dia, mendapati ada 308 extra flight dan hal ini menjadikan celah adanya dugaan permainan yang dilakukan oleh pihak Kemenhub dimana tanggung jawab ada di Otoritas Bandara dan Ditjen Perhubungan Udara.

“Kalau itu extra flight, maka izin harus segera diterbitkan. Kalau tidak masyarakat bisa marah-marah di bandara bukan malah menghambat atau memperlambat,” tuturnya.

Sehingga wajar saja bila Kemenhub juga mengakui adanya permainan izin yang dilakukan maskapai lain, karena praktek seperti ini sudah menjadi kebiasaan di regulator penerbangan Indonesia.

Oleh karena itu teguran keras DPR yakni Kemenhub harus empati kepada maskapai dan masyarakat. Hal ini semua terjadi karena sengkarutnya formulasi pengaturan penerbangan dari Kemenhub.

“Harusnya Kemenhub empati dalam masa berkabung AirAsia. Dan Kemenhub fokus melakukan perbantuan pencarian ‘black box’ dan evakuasi korban,” katanya.

DPR juga meyakini penerbangan AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura ini terbang dalam keadaan berizin dan ada slot karena proses perizinan itu sudah berjalan, mungkin karena lambat turunnya izin atau juga menundanya yang menjadi modus mafia perizinan di Kemenhub.

“Kalau hanya AirAsia saja yang dibekukan, saya rasa ini tidak adil. Saya yakin mereka (AirAsia) jalankan tapi lambat di pihak Kemenhub,” ujarnya.

Yudi menjelaskan di Amerika Serikat dan Eropa kalau terjadi permasalahan izin bukan maskapainya yang dibekukan izinnya, tapi regulatornya dimana Kemenhub yang punya perannya.

“Seharusnya Kementerian Perhubungan cari solusi bukan permasalahan baru dikala sedang ada musibah ini,” kata Yudi menegaskan.

Akibat pernyataan ini, masalah akan menimpa maskapai secara bertubi-tubi di antaranya masalah asuransi yang akan tertunda pencairan. “Kalau seperti ini masyarakat lagi yang dirugikan,” demikian Yudi. (SB-ant)

Comments

comments

Comments are closed.