Cek Ijin, Pasek Suardika Pesan Taksi Online

498
Pasek saat memanggil sopir online dan mengecek kelengkapan ijin (foto rka).

SULUHBALI, Denpasar – Belasan sopir taksi online yang tergabung dalam Peguyuban Angkutan Sewa Online (Pas-On) mendatangi kantor DPD RI Perwakilan Bali, di Renon, Rabu pagi (30/3/2016). Mereka menemui anggota DPD RI Gede Pasek Suardika.

“Kita minta kepada bapak Gede Pasek Suardika selaku anggota DPD RI. Agar tuntutan kami diperjuangkn di pusat, untuk melegalkan keberadaan Grab dan Uber di Bali. Selama ini kan kita masih istilahnya, dengan SK Gubenur ini kita merasa, teman-teman kita ini merasa takutlah. Merasa was-was,” ungkap ketua Peguyuban Angkutan Sewa Online (Pas-On) Wayan Sudiarsana seraya menyebut jumlah anggotanya sekitar 6 ribuan orang. “Di lapangan tidak ada sih sweeping-sweeping, konsumen malah naik,” tambah Sudiarsana.

Menanggapi pengaduan para sopir taksi online tersebut, Gede Pasek Suardika menyatakan bahwa ternyata taksi online yang di Bali ijinnya sudah lengkap. Bahkan disela-sela menerima pengaduan, ia menguji kebenarannya dengan spontan memesan taksi Uber. Beberapa menit kemudian, taksi pun tiba di halaman kantor perwakilan DPD Bali di Renon itu. Si sopir bernama Nyoman Darsana diminta memperlihatkan kelengkapan surat-surat dan ijinnya. Dengan segera sopir asal Kelandis, Denpasar itu memperlihatkan surat-surat maupun ijinnya.

“Tadi ketika pengaduan ada. Saya kan tidak langsung mengikuti kemauan mereka semua. Setelah kita uji, ternyata mereka adalah warga negara yang taat hukum. Khusus yang di Bali ya. Saya nggak bicara yang daerah lain. Jadi yang di Bali ini semua yang angkutan online ini semua memenuhi syarat. Sampai kita uji tadi. Sengaja kita coba satu orang dari Grab itu. Mereka ijinnya lengkap. KIR nya ada, asuransi nya ada, ijin dari provinsi juga ada,” papar Pasek.

Menurut Pasek, kalau meraka sudah memenuhi aturan, maka mereka harus dilindungi. Soal metodologi marketing yang berbeda, disanalah perlunya kreativitas. “Ini kan perbedaannya metodologi marketing. Karena sejatinya mereka sudah punya ijin semua. Hanya metodologi marketing saja. Beda dengan di Jakarta, di Jakarta masih banyak yang tidak ada ijinnya. Dia langsung saja daftar. Tapi kalau di Bali semua saya lihat ada bergabung dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang travel juga. Hanya metodologi pemasaran dia yang dia ubah dengan menggunakan IT,” katanya.

Ia juga mengingatkan kalau IT itu tidak bisa dilawan. “Jadi bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Anak-anak kita malah harus melek IT. Bila perlu nanti namanya tidak Uber, mungkin namanya lebih lokal lagi, karena karya bangsa sendiri. Jangan itu dijauhi IT, malah harus disupport. Dengan melihat ijin-ijin mereka ada semua, menjadi kewajiban saya juga untuk memayungi rasa aman mereka di dalam mencari hidup dan penghidupan. Tentu dengan langkah politis sesuai kewenangan DPD, ” pungkas mantan Ketua Komisi III DPR RI ini. (SB-Rk).

 

Comments

comments