Caleg Sayangkan Peraturan KPU

35

Ilustrasi alat Peraga

SULUHBALI.CO, Denpasar — Calon legislatif menyayangkan keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU Nomor 15 tahun 2013, yang menyebutkan bahwa peserta pemilu, yakni setiap parpol hanya dapat memasang satu baliho di setiap kelurahan di zona yang telah ditetapkan atau disepakati bersama.

Dikutip dari ucapan Ketua KPU Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi pada Rabu 9 Oktober 2013, yang mengatakan, “Mekanismenya, Satpol PP baru bisa mengambil tindakan bagi para pelanggar pemasang alat peraga setelah mendapat rekomendasi dari panwaslu. Rekomendasi dari panwaslu selain disampaikan ke Satpol PP juga ke parpol, dan bukan pada masing-masing caleg yang melanggar pemasangan alat peraga.”

Dan Sandi juga mengatakan, “Sebelum perangkat pengawasan maupun penyelenggara pemilu di kabupaten/kota efektif menjalankan tugasnya, kami minta kepada para peserta pemilu untuk menghormati aturan yang ada sesuai dengan Peraturan KPU No 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD,”

Calon Legislatif Partai Gerindra Wayan Tagel Arjana mengatakan, “Peraturan KPU tersebut akan berdampak pada peserta atau calon legislator pendatang baru, karena terbatas untuk melakukan sosialisasi melalui spanduk atau baliho,” Sabtu 12 Oktober 2013.

Ia mengatakan bagi caleg baru, jelas akan kesulitan untuk mendapatkan simpatisan masyarakat, bagaimana bisa dikenal rakyat untuk memasang spanduk dan baliho saja sudah dibatasi dan harus mengikuti Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013.

“Beda dengan caleg incumbent, mereka sudah dikenal masyarakat. Terlebih mampu memberikan kontribusi kepada wilayah yang menjadi konstituennya melalui dana bantuan sosial,” kata Tagel Arjana yang kini anggota DPRD Bali itu.

Tagel Arjana yang sebelumnya dari PNBK yang mengantarkan ke kursi DPRD Bali itu mengatakan pembatasan pemasangan baliho atau alat peraga kampanye caleg tersebut dari Peraturaan KPU mempersulit para caleg.

“Calon legislatif akan semakin berat melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk juga pembengkakan biaya untuk melakukan sosialisasi tersebut. Bukan sebaliknya penghematan seperti yang disampaikan komisioner KPU,” ujar politikus asal Kabupaten Gianyar ini.

Ia juga mengungkapkan, pihaknya akan terus melakukan pendekatan melalui sosialisasi kepada masyarakat daerah pemilihannya. Sehingga harapan pada Pemilihan Legislatif 9 April 2014 mendapatkan suara memenuhi ketentuan masuk di DPRD Bali.

“Saya akan memulai melakukan pendekatan kepada konstituen yang selama ini memberi kepercayaan duduk di lembaga legislatif. Walau saya harus pindah partai politik karena PNBK tak lolos sebagai kontenstan Pemilu Legislatif 2014,” tegasnya. (SB-Ant/en)

Comments

comments

Comments are closed.