SULUHBALI.CO, Denpasar–Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali menilai calon anggota legislatif dan pengurus partai politik kurang berkomunikasi sehingga masih sering terjadi pelanggaran aturan kampanye pemilu.” kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia di Denpasar, Senin (28/10)

Ia mengatakan, banyak menemukan pelanggaran pemasangan baliho caleg di sejumlah kabupaten/kota di Bali. Hal itu berbahaya karena yang kena sanksi pasti calegnya

Permasalahan pasti akan ada, akan lebih baik jika dapat dikurangi. Jangan sampai para calon wakil rakyat ini dicap sebagai pelanggar aturan oleh masyarakat,” kata Rudia.

Selain itu, pelanggaran juga ditemukan dalam kampanye dan sosialisasi di media cetak dan elektronik. Padahal aturan kampanye sudah disampaikan kepada caleg melalui pengurus parpol.

Pada 4 Oktober 2013, KPU Provinsi Bali telah menyosialisasikan aturan tentang alat peraga kampaye. Pihaknya berharap agar semua peserta dan penyelenggara bisa mengawal proses pemilu sehingga sukses dengan meminimalkan pelanggaran dan konflik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 menjelaskan Pemilu adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab.(SB-ant/ar)

 

 

Info Kami :

www.suluhbali.co solusi marketing dan komunikasi di dunia maya di media sosial seperti facebook, twitter dan google

Bergabung bersama kami di www.facebook.com/suluhbaliCO untuk selalu mendapatkan berita berita yang menginspirasi dan mencerdaskan.

Follow twitter @suluhbalidotco

Hubungi kami di suluhbaliku@gmail.com untuk solusi marketing, iklan, grafis, video dan profil partai serta profil calon legislatif.

Comments

comments