Bupati/Walikota Se-Bali Serahkan Pengelolaan SMA/SMK ke Gubernur

731
Gubernur Bali menerima Dokumen Berita Acara penyerahan pengelolaan SMA/SMK dari Walikota Denpasar. Bupati se-Bali juga melakukan hal ini (foto humas.Bali)
Back

1. Pastika Berharap Tidak Ada Gejolak

 

SULUH BALI, Denpasar — Penataan ulang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan solusi terhadap penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang selama ini tumpang tindih sehingga semua pihak wajib mengamankan sekaligus mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Demikian disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada acara Penandatanganan berita acara serah terima sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) Pendidikan Menengah, Bidang Kehutanan, UPT. Metrologi dan Pengawasan Ketenagakerjaan di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar pada Selasa (27/9).

Pada penandatangan hadir Walikota Denpasar IB Rai Mantra, Bupati Badung Giri Prasta, Bupati Gianyar AA Beratha, Bupati Tabanan Eka Wiryastuti, Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumantri, Bupati Jembrana Putu Artha, Bupati Bangli I Made Gianyar, Bupati Klungkung Suwirta dan Bupati Buleleng Agus Suradnyana.

“Kegiatan hari ini hendaknya dimaknai sebagai momentum untuk menyamakan persepsi dan langkah terhadap implementasi kebijakan desentralisasi, sehingga dapat menciptakan harmonisasi dan sinergitas optimal antar tingkatan pemerintahan di Provinsi Bali,” ungkap Pastika yang juga berharap dengan kondisi tersebut akan mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien guna mempercepat tercapainya tujuan ekonomi daerah yang pada akhirnya memperkuat integrasi nasional dan memperkokoh keberadaan NKRI.

Lebih lanjut menurut Pastika, dengan pengalihan pengelolaan pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi akan membawa dampak yang cukup besar bagi personel yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN). Tak hanya itu juga berdampak pada keuangan dan pencatatan asset daerah, bahkan berdampak pada manajemen pemerintahan daerah secara umum.

“Dengan peralihan ini, Saya berharap tidak akan terjadi gejolak yang mungkin saja disebabkan oleh ketidak-siapan beberapa komponen. Saya berharap kondisi itu tidak terjadi dan potensi-potensi gejolak agar segera dapat diantisipasi serta dirumuskan solusi terbaik sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” terang Pastika yang juga mengajak seluruh Bupati/Walikota untuk tetap mengawal proses transisi tersebut serta tetap menjaga kondisivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan pada sub-sub unsure yang diserah-terimakan.

Pastika juga mengajak jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali untuk mengawal proses tersebut sehingga keberlanjutan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat terselenggara dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip good governance, yaitu transparan, partisipatif dan akuntabel.

Back