Bubarkan Ormas Radikal | KMHDI dan Peradah Desak Pemerintah Keluarkan Perpu

76
Suasana diskusi publik "SAVE NKRI" di gedung DPD RI, Denpasar.

SULUH BALI, Denpasar – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) dan Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) mendesak pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk menjadi payung hukum, untuk membubarkan organisasi massa (Ormas) yang bertindak radikal. Ini untuk menjawab keraguan pemerintah dalam membubarkan Ormas Radikal, karena undang-undang yang ada tidak cukup kuat untuk menjadi dasar hukum tindakan tersebut.

Melalui Presidium KMHDI Putu Wiratnaya dan Ketua DPN Peradah D. Sures Kumar, mereka meminta pemerintah tidak ragu dalam bertindak untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila dalan Diskusi Publik ini bertajuk Save NKRI, Bubarkan Ormas Radikal Anti Pancasila.

Diskusi yang dihadiri pelajar, mahasiswa dan pemuda dari berbagai kampus dan sekolah ini, berlangsung di di Gedung DPD RI Propinsi Bali, Jalan Tjok Agung Tresna, Renon. Hari Kamis, 6 Juni 2017.

Dengan pembicara  Gede Pasek Suardika, S.H.,M.H, anggota DPD RI, Nyoman Gede Antaguna, S.E.,S.H., M.H. Ketua KNPI Bali, Putu Wiratanaya, S.Kom, Presidium KMHDI dan D.Suresh Kumar, S.Ag, M.Si Ketua DPN Peradah Indoesia.

Sementara itu Gede Pasek Suardika, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perwakilan Bali berharap pemerintah tidak takut dengan Undang-undang dalam menindak tegas pembubaran ormas radikalisme di Indonesia.

“Pemerintah jangan terlalu banyak pikiran melanggar undang-undang, negara ini lebih mahal karena undang-undang bisa kita diperbaiki dan kita ubah,” ungkapnya pada Diskusi Publik bertajuk “Save NKRI Bubarkan Ormas Radikal Anti Pancasila” digagas DPD RI Perwakilan Bali, Peradah dan PP KMHDI di Gedung DPD Bali, Kamis (6/7/2017).

Menurutnya undang-undang mengatur organisasi radikalisme masih membuat sulitnya tindakan yang dilakukan oleh aparat yang disebabkan karena adanya unsur kesengajaan.

“Sengaja diolok-olok, sengaja ditunda-tunda akan aparat semakin susah bertindak,” ujar politisi Partai Hanura ini.

Pasek juga menyebut Undang-Undang tentang ormas sengaja dibuat susah dan membuat susah mengambil tindakan sementara ormas akan leluasa melakukan kegiatannya.

“Mau bubarin ormas? Susah karena undang-undangnya dibuat susah,” katanya.

Ini juga menurutnya menyebabkan Pemerintah terpasung oleh undang-undang yang mengatur ormas dalam penegakannya.

“Negara tidak punya kekuatan, karena mereka (ormas) dilindungi oleh undang-undang,” kata Pasek.

Meskipun demikian Pasek mendesak Pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap ormas yang mengusik Pancasila atau berbau radikalisme karena saat ini dianggap telah terlalu lambat dalam mengambil tindakan. (SB-Skb)

 

Comments

comments