Belum Sebut Nama Anggota DPRD Bali Pemakai Narkoba | GERILYA Curigai BNPP

327
Anggota Gerilya bicara pada pers di gedung BNNP Bali (foto Rio).
Back

1. Harus Transparan

SULUH BALI, DENPASAR – Lantaran terkesan menutupi informasi publik oleh BNNP Bali, Gerakan Rakyat Indonesia Lawan Narkoba (Gerilya)Provinis Bali mendatangi Kantor BNN Provinsi Bali di Jl Kamboja  Denpasar, Kamis (2/6) pagi kemarin.

Kedatangan rombongan Gerilya yang  dipimpin oleh Koordinator Gerilya Bali I Made Suardana dan Sekretaris I Made Somya Putra dan sejumlah pengurus lainnya untuk menanyakan secara langsung alasan BNNP Bali yang tidak mau mempublikasikan oknum anggota dewan yang positif menggunakan narkoba. BNNP Bali diminta segera mengumumkan nama oknum anggota DPRD Bali yang sudah dinyatakan positif Narkoba.

“BNN Bali sudah mengambil langkah maju dengan melakukan test urine terhadap anggota DPRD Bali. Kita menyampaikan apresiasi kepada Kepala BNN Bali Brigjen Putu Gede Suastawa yang telah menyebutkan bahwa ada 4  orang anggota DPRD Bali yang dinyatakan positif. Namun setelah melakukan pendalaman ternyata hanya satu orang yang benar-benar  positif narkoba, jenis sabu. Sekalipun tidak menyebutkan nama atau   inisial, namun BNN sudah menyampaikan ke publik, sehingga menimbulkan  kebingungan dan kecurigaan publik terhadap kinerja BNN Bali,” jelas suardana kepada wartawan yang sudah menunggunya.

Karena itu, Gerilya Bali meminta agar BNN Bali harus transparan kepada  publik dan akuntabel dalam proses hukum terhadap penyalahgunaan  narkoba dengan mengungkap secara terang benderang nama anggota dewan  yang positif demi perbaikan perilaku anggota dewan di DPRD Bali.

Selain itu, pihaknya juga mendesak agar BNN Bali mengusut tuntas kasus  anggota dewan yang nyabu ini sampai ke pengadilan dan keputusan pengadilah yang menentukan bahwa yang bersangkutan direhabilitasi atau  tidak. “Kita meminta agar BNN Bali jangan mau diintervensi oleh kekuatan apa pun yang mengakibatkan BNN Bali tidak independen, transparan dan profesional. BNN juga tidak memutuskan secara sepihak, bahwa semua yang positif narkoba harus direhabilitasi,” tukasnya.

Lebih lanjut suardana menjelaskan bahwa oknum yang positif narkoba Pengadilan memiliki wewenang untuk memutuskan rehabilitasi. Pengadilan yang memutuskan bahwa yang bersangkutan sesuai dengan data-data, saksi-saksi, alat bukti layak direhabilitasi. Hal ini telah dibuktikan dengan gitaris Robby Geisha, yang diputuskan melalui sidang pengadilan untuk direhabilitasi.

Menurutnya, alasan BNN Bali untuk tidak menyebut nama anggota dewan yang positif narkoba sangat  idak masuk akal dan patut dicurigai.

Pertama, BNN Bali menggunakan UU Kesehatan sebagai dalil untuk merahasiakan nama pasien, dimana nama anggota dewan yang positif narkoba akan direhabilitasi karena dia adalah pasien. Meski BNN Bali memiliki kewenangan sesuai UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 bahwa kewenangan untuk memutuskan apakah rehabilitasi atau tidak adalah pengadilan.

Kedua, UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, dimana semua lembaga pemerintah, lembaga publik harus memberikan informasi kepada publik. “Test urine merupakan langkah awal memerangi narkoba. Kenapa hasil testnya disembunyikan, tidak diumumkan. Lalu kenapa BNN Bali menyebut ada anggota dewan positif narkoba. Ada apa ini semua,” ujarnya dengan mempertanyakan sikap BNNP bali yang kesan tertutup. Bagaimana BNN Bali bisa membersihkan lembaga dewan yang terhormat, wakil rakyat yang terhormat, sementara orang-orangnya ternyata positif Narkoba.

Sementara anggota Gerilya asal Tabanan, Ketut Suryadi (Boping) menjelaskan, perang terhadap narkoba sebenarnya sudah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang sudah menyatakan Indonesia sudah darurat Narkoba. Data yang disampaikan oleh Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso  mengatakan, ada sekitar 50,9 juta orang Indonesia yang positif sebagai pengguna Narkoba. Dalam setahun ada 2,6 juta narkoba jenis sabu yang disita. Perhari rata-rata 30 sampai 40 orang meninggal dunia.

Suardana mengaku sudah mengajukan secara tertulis pertanyaan siapa nama anggota dewan yang positif narkoba jenis sabu. “Kalau saya ajukan secara tertulis maka harus dijawab secara tertulis dan BNN wajib memberikan informasi itu. Bila tidak maka Gerilya Bali akan menempuh langkah-langkah hukum karena bertentangan dengan UU Keterbukaan  Informasi Publik,” ujarnya.

Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, hanya dikecualikan soal rahasia negara, Alutsista, personil militer dan sebagainya. Bila BNN Bali tidak bisa mengumumkan nama anggota dewan yang positif narkoba, silahkan serahkan ke BNN Pusat. 

Back