Belum Capai Target, 246 Kabupaten Belum Melegalkan RAD AMPL untuk Wilayah Regional II

26
Hadi Prabowo.

SULUH BALI, Mangapura – Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo membuka workshop tentang Kebijakan dan Strategi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Dalam Dokumen Perencanaan Daerah Regional II. Acara ini diadakan oleh Diretorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Selasa (10/10) bertempat di Golden Tulip Bay View Hotel and Convention Center.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 10 sampai 13 Oktober 2017. Kegiatan ini juga membahas tentang akses universal air minum yang aman dan memenuhi 4K, yaitu kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan, serta seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang memadai.

“Tujuannya dari kegiatan ini adalah untuk melihat kembali realisasi yang dicapai atas target yang telah ditetapkan di dalam RPJMN. Kalau di dalam RPJMN 2015/2019 itu kan sudah berjalan tiga tahun sehingga kita tinggal punya sisa waktu dua tahun, padahal urusan terkait dengan kebijkan strategi air minum dan penyehatan lingkunganini adalah urusan wajib bagi daerah. Namun dikarena ada beberapa hal kaitannya denganya  masalah anggaran, masalah perioritas dan lain-lain, ini kan tidak semua daerah bisa mencapai target, nah oleh itu diadakan workshop ini,” jelas Hadi Prabowo saat ditemui usai acara.

Pemerintah telah melaksanakan Program Pamsimas sejak tahun 2008, saat ini telah memasuki Program Pamsimas III. Pamsimas menjadi wadah kolaborasi bagi pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat dan swasta dalam rangka pencapaian akses universal air minum dan sanitasi perdesaan pada tahun 2019. Menurut data Bappenas tahun 2017 menyebutkan, pemenuhan akses air minum layak telah mencapai 84%, untuk sanitasi yang layak sebesar 70,7% dan akses sanitasi dasar baru sebesar 12,4%.

“Tentunya akan dibahas, yang pertama kaitannya tentang perencanaannya, kedua juga dicermati perioritas di dalam perencanaan keseluruhan dan yang ketiga ya kita dorong karena ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Semua elemen yang terkai harus bisa memahami dan ada sinergitas, bahwa itu adalah urusan wajib supaya paham dan segera mengimpletasikannya,” tambah Hadi Prabowo.

Sampai saat ini sudah 119 Kabupaten dari 365 Kabupaten yang telah melegalkan RAD AMPL ke dalam Peraturan Bupati. Untuk pembagian wilayah Regional II sendiri terdiri dari Jawa, Bali, NTB dan Kalimantan. (SB-cas)

Comments

comments