Bawaslu Bali Bertahan Tak Pangkas Anggara Pilkada

15
Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia (foto wan).

SULUH BALI, Denpasar — Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali menyatakan bertahan tidak bisa melakukan pemangkasan anggaran pengawasan Pilkada Bali 2018 dari yang telah ditetapkan sebesar Rp62,89 miliar, meskipun kalangan anggota dewan setempat meminta untuk dilakukan rasionalisasi.

“Kami tidak bisa melakukan pengurangan anggaran, tetapi kami berjanji akan menggunakan secara efisien,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia saat menghadiri rapat pembahasan dengan Pansus APBD 2018 dan Badan Anggaran DPRD Bali itu, di Denpasar, Senin (6/11/2017).

Menurut dia, dibutuhkan anggaran yang cukup besar nantinya jika ternyata terjadi sengketa pilkada, maupun ketika terjadi pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang membutuhkan pemeriksaan lapangan.

Anggaran pengawasan juga digunakan untuk membiayai Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang melibatkan unsur kepolisan dan kejaksaan.

“Mudah-mudahan saja, sengketa maupun politik uang yang bersifat TSM tidak sampai terjadi, sehingga anggaran nanti bisa dikembalikan ke kas daerah,” ucapnya.

Rudia juga menegaskan pihaknya telah menyusun anggaran dengan sangat proporsional, sekaligus sejalan dengan upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilkada.

“Ketika partisipasi pemilih rendah, sasarannya selalu KPU dan Bawaslu yang disalahkan, sehingga kami juga berupaya untuk turut menyosialisasikan pilkada,” ujarnya.

Dia kembali mengingatkan bahwa anggaran pengawasan Pilkada Bali sebesar Rp62,89 miliar yang telah ditandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) itu sudah melalui proses pembahasan yang cukup panjang sejak Februari 2016 dengan melibatkan Kesbangpol Provinsi Bali, TAPD Provinsi Bali dan Komisi I DPRD Bali.

Anggaran yang semula pada 2016 diajukan sebesar Rp73 miliar lebih, telah melalui sejumlah rasionalisasi, termasuk anggaran untuk pengawasan di Gianyar dan Klungkung yang menggunakan APBD kabupaten masing-masing, tidak diambilkan dari dana provinsi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry yang memimpin rapat tersebut mengatakan pihaknya kembali membahas anggaran Pilkada Bali dan meminta dilakukan rasionalisasi sebagai salah satu upaya menjalankan fungsi kontrol dan budgeting dewan.

“Jangan beranggapan kok baru dibahas. Inilah fungsi kontrol kami,” ucap politisi dari Partai Golkar itu.

Dia juga mengemukakan perbandingan anggaran pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah di Indonesia seperti Pilkada Jawa Barat, pilkada di NTB, hingga pilkada di Kabupaten Buleleng.

Sugawa Korry mengatakan jika dirata-ratakan berdasarkan rancangan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Bali 2018 untuk setiap pemilih sebesar Rp76 ribu, nilai ini jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk setiap pemilih di daerah lain seperti di Jawa Barat sebesar Rp36 ribu dan di NTB sebesar Rp51 ribu.

Dalam rapat dengan jajaran DPRD Provinsi Bali sebelumya, Bawaslu Bali diminta agar bisa merampingkan anggaran menjadi Rp39 miliar. (SB-ant)

Comments

comments