Banyak Pemimpin dan Pejabat Jadi Terpidana Timbulkan Krisis Keteladanan

80
Irjen. Pol. (Purn) Drs. Sidarto Danusubroto, S.H. (foto-rk)

SULUH BALI, Denpasar – Krisis keteladanan banyak terjadi di kalangan pemimpin bangsa, pendidik, bahkan di kalangan orang tua. Fakta bahwa banyak kepala daerah jadi terpidana, fakta bahwa lebih dari 1000 anggota dewan pusat dan daerah jadi terpidana. Fakta bahwa banyak pejabat tinggi negara baik menteri maupun kepala kepala lembaga Negara dan pejabat tinggi lainnya terpidana. Perlu keteladanan, idealisme, gerakan nyata bukan sekedar wacana.

Demikian disampaikan oleh Irjen. Pol. (Purn) Drs. Sidarto Danusubroto, S.H., saat diskusi akhir tahun dengan tema “Meretas Kembali Kebangsaan dan Kebhinnekaan Indonesia di Era Kekinian”, Kamis pagi (8/12) di Gedung DPD RI Perwakilan Bali.

Menurut tokoh dan politisi senior yang  kini jadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini, krisis keteladanan tersebut juga sebagai cerminan tergerusnya jiwa nasionalisme. Yang semestinya menempatkan kepentingan umum atau negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

“Perlu kembali menemukan keteladanan, idealisme berupa gerakan nyata, bukan hanya sekedar wacana,” pesan mantan ajudan Presiden pertama RI, Ir. Soekarno yang juga pernah menjabat Ketua MPR RI (2013 – 2014) menggantikan Taufiq Kiemas ini.

Indonesia kekinian, menurutnya, Pancasila sebagai living values (nilai-nilai yang hidup dan tumbuh) masyarakat Indonesia dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari masih terbatas. “Defisit nilai Pancasila ini tercermin dalam hampir setiap aspek politik, hukum, ketatanegaraan, hingga kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Ia jelaskan, Indonesia adalah negara berke-Tuhanan. Agama mestinya berfungsi sebagai binding power yang mempersatukan bukan mengkotak-kotakkan dan memecah belah. “Spirit inilah yang sekarang ini semakin menipis,” tambahnya. Kondisi ini, menurutnya perlu segera disikapi dengan hal-hal konkrit. Diantaranya : memperkuat rejuvenasi Pancasila yang tidak indoktriner , tapi dialogis dan kreatif menyesuaikan media-media kekinian.

Termasuk ia katakan, pengaturan materi ceramah oleh pemuka agama di tempat-tempat ibadah perlu segera diberlakukan. Undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian (hate speech) semestinya juga diterapkan bukan hanya di media sosial, namun juga di rumah-rumah ibadah, agar jangan sampai disalahgunakan dengan menyampaikan materi untuk membenci yang lain. Ceramah-ceramah yang bersifat radikal dan anti Pancasila harus ditertibkan.  (SB-Rk)

Comments

comments