Bali | Banyak Usaha Spa dan Therapist Belum Tersertifikasi

157
Ketua PHRI Cok Ace bersama anggota BSWA

BSWA Bisa Monitoring Spa Bodong

SULUHBALI, Mangupura – Bali Spa and Wellness Association (BSWA) terus berupaya untuk merangkul seluruh SPA dan wellness yang berada di Bali untuk bergabung dalam BSWA.

Alexandra Sutopo selaku Ketua BSWA mengatakan dari sekitar 1.100 usaha usaha SPA dan wellness di Bali, baru 175 usaha yang bergabung menjadi member BSWA dan 75 persen diantaranya telah tersertifikasi.

“Di dalamnya ada seperti vendor SPA, yang memproduksi produk SPA, furniture SPA, konsultan SPA dan lainnya. Kami sih berharap sisanya bisa segera menjadi member,” ujarnya disela-sela dalam acara Ulang Tahun BSWA, Jumat (29/4/2016).

Wanita yang akrab disapa Lala ini menilai banyaknya usaha Spa dan Wellnes yang belum bergabung dalam BSWA, dikarenakan kurangnya kesadaran dari Owner usaha itu sendiri dan belum mengenal BSWA dan tidak mengerti adanya asosiasi yang bisa membantu mereka.

Sementara banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha SPA dan wellness yang bergabung dengan BSWA mendapatkan benefit seperti edukasi menjadi sebuah SPA yang profesional dan legal. Selain itu, BSWA juga bisa memonitoring SPA bodong dan nakal yang beroperasi di luar kewajaran.

Pihaknya, terus berupaya dan melakukan pendekatan lewat dinas-dinas sehingga pada saatnya nanti, saat melakukan kunjungan atau pemeriksaan bisa bekerjasama seluruhnya.

“Mereka tidak masuk ke BSWA, mungkin karena mereka belum mengenal BSWA dan tidak mengerti adanya asosiasi yang bisa membantu mereka. Makanya kita mau melakukan pendekatan lewat dinas supaya sekalian terpadu. Jadi pada saatnya nanti, saat melakukan kunjungan atau pemeriksaan bisa bekerjasama seluruhnya. Keuntungan ikut BSWA, mereka bisa lebih diarahkan dan mendapatkan bimbingan update banyak hal. Misalkan ada surat turun dari dinas mengenai TDUP, kemudian syarat TDUP bahwa therapisnya harus masuk standar kompetensi dan sebagainya kan harus diketahui semua usaha SPA,” paparnya.

Selain itu, dirinya berharap kedepannya tidak hanya usaha Spa dan Wellnes yang melakukan sertifikasi. Tetapi therapis Spa juga ikut menajalni sertifikasi kompetensi sehingga mampu bersaing dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Mahalnya, biaya sertifikasi  diakuinya menjadi kendala sehingga semua berjalan seadanya. Pihaknya menargetkan bisa menggandeng dinas pariwisata kabupaten/kota untuk membantu SPA yang belum tersentuh uji kompetensi, khususnya industri SPA di luar Badung dan Denpasar.

“Memang selama ini pemerintah telah membantu, tetapi masih terbatas. Kesadaran owner untuk mensertifikasi therapisnya juga masih minim. Padahal ini dibutuhkan untuk menghadapi MEA. Tidak mungkin juga kalau therapisnya yang melakukan itu sendiri, dengan gaji UMK tidak sebanding dengan biaya sertifikasi yang dirasa cukup mahal yakni sekitar 700 ribu menjadi kendala. Terbatasnya dana ini menurunkan kuantitas therapis yang disertifikasi. Untuk itu, selain dana pemerintah, kami dari BSWA mengharapkan owner dari industri bisa berkontribusi untuk uji kompetensi ini,” ungkapnya.

Uji Kompetensi Belum Jalan

Hal senada juga diungkapkan Ketua PHRI Bali, Tjokorda Artha Ardana Sukawati atau yang kerap disapa Cok Ace mengungkap pemerintah selaku pemberi izin pendirian suatu usaha, khususnya usaha Spa bisa menggandeng BSWA.

“Kami mohonkan pemerintah dalam hal ini yang akan mengeluarkan ijin. Hendaklah melibatkan BSWA dalam penerbitan ijin, karena bukan semata-mata untuk pembinaan tetapi juga menghitung suplay dan demmand. Karena hal negatif akan terjadi, manakala suplay besar tetapi tidak balance dengan demmand, nanti macam upaya dipakai oleh anggota apalagi non anggota untuk mencari keuntungan,” ujar Cok Ace.

Ia menduga penyebab banyaknya industri SPA dan wellness yang belum bergabung dengan asosiasi karena belum jalannya law enforcement khususnya yang diatur oleh peraturan daerah (perda).

Sehingga masih banyak usaha dan industri SPA atau wellness yang berjalan tanpa koridor regulasi, sehingga dirasa asosiasi tidak berperan penting dalam penertiban  usaha ilegal ini.

“Ini juga membuat asosiasi dan pemerintah sulit mencari data valid berapa potensi SPA dan wellness di bali,” katanya.

Menurutnya, hal ini menjadi persoalan besar dan diharapkan pemerintah bisa membuatkan anggaran untuk sertifikasi standar kompetensi ini.

menyambut masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), standar kompetensi usaha SPA dan wellness harus dipastikan berjalan dengan baik. Khususnya, usaha Spa dan Therapist harus menjalani sertifikasi.

“Memang ada beberapa persoalan, khususnya karena SPA dan wellnes sebagai satu diantara unit usaha di bidang pariwisata yang sudah diatur oleh peraturan menteri. Kami melihat ada hal yang belum berjalan dengan baik yakni kompetensi dari para therapis ini. Padahal aturannya sudah ada, kemudian LSU dan asessor sudah ada, tetapi kesadaran dari anggota untuk diaudit kompetensinya ini yang belum, sehingga berimplikasi dalam hal perijinan seperti TDUP,” katanya. (SB-ijo)

 

Comments

comments