Artikel | Revolusi Mental Di Era Reformasi

0
1734

Oleh : Jadoek Nusantara

Indonesia yang kini sudah menginjak usia ke-70 tahun masih dibilang jauh dari kata memuasakan. Era Reformasi yang dilaksanakan di Indonesia sejak tumbangnya rezim Orde Baru (Orba) Soeharto tahun 1998 baru sebatas melakukan perombakan yang sifatnya hanya di lingkaran institusional saja. Ia belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik kita dalam rangka pembangunan bangsa.

Pembangunan bangsa tidak mungkin maju jika hanya mengandalkan perombakan institusional tanpa melakukan perombakan manusianya atau sifat mereka. Sehebat apa pun kelembagaan yang diciptakan, selama hanya ditangani oleh manusia dengan salah kaprah maka tidak akan membawa kesejahteraan. Untuk itu, agar perubahan benar-benar bermakna dan berkesinambungan, dan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur, kita perlu melakukan Revolusi Mental yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adanya toleransi, korupsi, kekerasan, pembunuhan, peculikan, narkoba, HAM dan banyak kasus lain kini seakan menjadi virus yang sangat mengerikan. Sebab, adanya praktik korupsi yang marak terjadi dikalangan para pemimpin dan petinggi Negara sudah membawa bangsa ini keambang kebangkrutan ekonomi. Terlebih lagi budaya toleransi yang kurang dijiwai oleh para pemuda bangsa sehingga menyebabkan banyaknya terjadi tindakan kriminal yang pada akhirnya membuat jutaan korban jiwa berjatuhan.

Dengan sangat Jelas bahwa reformasi hanya menyentuh factor kelembagaan Negara/ institusional yang tidakakan cukup untuk menghantarkan Indonesia kearah cita-cita bangsa. Jika kita gagal melakukan perubahan dan memberantas praktik korupsi, intoleransi, kekerasan, pembunuhan, narkoba maka tak akan pernah bangsa ini menjadi bangsa yang besar.

Dari mana kita mulai

Revolusi Mental harus dimulai dengan lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta lingkungan kerja dan kemudian meluas menjadi lingkungan kota dan lingkungan negara. Seperti yang diungkapkan Jokowi bahwa pendidikan character harus lebih diperhatikan oleh keluarga terutama orang tua. Karena pada dasarnya orang tua adalah tempat yang pertama dan lama bagi seorang anak untuk memperoleh pendidikan etika dan moralitas.

Selain dari aspek lingkungan Revolusi Mental juga harus dimulai dari sector pendidikan, peran pendidikan sangat strategis dalam membentuk mental anak bangsa. Pengembangan karakter bangsa diwujudkan melalui ranah pendidikan. Pendidikan pengembangan karakter adalah sebuah proses berkelanjutan dan tidak pernah berakhir. Selama sebuah bangsa ada dan ingin tetap eksis, pendidikan karakter harus menjadi bagian terpadu dari pendidikan alih generasi.

Pendidikan karakter tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi juga menanamkan kebiasaan tentang hal mana yang baik. Dengan begitu, peserta didik menjadi paham tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan nilai yang baik, dan perilaku yang baik dan biasa melakukan perbuatan yang baik. Jadi, pendidikan karakter erat berkaitan dengan yang dipraktikkan dan dilakukan.

Penggunaan istilah ”revolusi” tidak berlebihan.

Sebab, Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya politik untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala praktik-praktik yang buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh kembang sejak zaman Orde Baru sampai sekarang. Revolusi Mental beda dengan revolusi fisik karena ia tidak memerlukan pertumpahan darah. Namun, usaha revolusi mental perlu mendapat dukungan moral spiritual serta komitmen dalam diri seorang pemimpin dan selayaknya setiap revolusi diperlukan pengorbanan oleh masyarakat.

Gebrakan baru yang dikeluarkan Jokowi ini memang sangat-sangat berpengaruh nantinya bagi keutuhan NKRI. Ia pernah mengatakan bahwa konsep revolusi mental yang digagasnya memiliki relevansi dan kontektualisasi yang sama dengan konsep Trisakti yang pernah diutarakan Bung Karno dalam pidatonya tahun 1963 dengan tiga pilarnya, ”Indonesia yang berdaulat secara politik”, ”Indonesia yang mandiri secara ekonomi”, dan ”Indonesia yang berkepribadian secara sosial-budaya”. Terus terang kita banyak mendapat masukan dari diskusi dengan berbagai tokoh nasional tentang relevansi dan kontektualisasi konsep Trisakti Bung Karno ini.

Kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat sila keempat Pancasila haruslah ditegakkan di Bumi kita ini. Negara dan pemerintahan yang terpilih melalui pemilihan yang demokratis harus benar-benar bekerja bagi rakyat dan bukan bagi segelintir golongan kecil. Kita harus menciptakan sebuah system politik yang akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tindakan intimidasi.

Di bidang ekonomi, Indonesia harus berusaha melepaskan diri dari ketergantungan yang mendalam pada investasi/modal/bantuan dan teknologi luar negeri dan juga pemenuhan kebutuhan makanan dan bahan pokok lainnya dari impor. Padahal bangsa Indonesia ini kaya sumberdaya alamnya luas. Untuk itu kita harus berdikarai bisa berdiri di atas kaki sendiri dengan kata lain bangsa Indonesia harus mampu swamsembada pangan dan No impor.

Pilar ketiga Trisakti adalah membangun kepribadian sosial dan budaya Indonesia.

Sifat ke-Indonesia-an semakin pudar karena derasnya tarikan arus globalisasi dan dampak dari revolusi teknologi komunikasi selama 20 tahun terakhir. Indonesia tidak boleh membiarkan bangsanya larut dengan arus budaya yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita.

Sistem pendidikan harus diarahkan untuk membantu membangun identitas bangsa Indonesia yang berbudaya dan beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama yang hidup di negara ini. Sehingga dengan gerakan Revolusi Mental ini Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kokoh rakyatnya sejahtera dan penuh kecukupan.

 

Jadoek Nusantara : Penulis adalah Pemerhati budaya.

Comments

comments