Artikel Pilpres | Tokoh Punya Peran Tangkal Provokasi

116

Oleh : Wisnu Adi Pamungkas

Munculnya dua versi hasil Quick Count dalam Pemilihan Presiden RI 2014 memberikan dampak cukup besar dalam dinamika berdemokrasi di Indonesia. Berbagai spekulasi terus bermunculan, masyarakat pun masih ribut memperdebatkan siapakah yang sebenarnya layak untuk menduduki kursi RI 1, Prabowo-Hatta ataukah Jokowi-JK.

Semua memiliki pendapat masing-masing. Masyarakat yang tidak begitu memahami kerumitan demokrasi ini pun pada akhirnya menjadi korban konflik tersebut. Hal ini diperparah dengan berbagai pemberitaan media partisan yang tak jarang dapat meprovokasi masyarakat khususnya para pendukung masing-masing capres, tak terkecuali juga maraknya berita-berita hoak (palsu) di media sosial, maupun BBM (Blackberry Masanger) dan SMS yang mendiskriditkan pihak-pihak tertentu khususnya aparat keamanan yang dituduh tidak profesional menjalankan tugasnya, padahal kita semua tahu bahwa saat pencoblosan pada 9 Juli 2014 berlangsung aman, lancar dan tertib, dimana kondisi tersebut tak lain berkat aparat keamanan yang profesional menjalankan tugasnya. Untuk itu kita perlu menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas hasil tersebut. Ke depan kita harapkan semua tahapan Pilpres dapat berlangsung tetap aman dan lancar.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Politik adalah upaya untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, sehingga berbagai usaha pun akan dilakukan untuk meraihnya. Imbasnya, Deklarasi Pemilu Damai yang diutarakan oleh Kedua Kandidat Presiden RI menjadi bias dan mengalami penyempitan makna atau arti.

Kandidat Presiden mungkin mampu menahan diri untuk tidak bersikap “konyol” dengan tindakan anarkis dan lainnya. Namun, hal ini bisa saja tidak berlaku bagi para simpatisan kedua kandidat. Kemungkinan terburuk bisa saja terjadi, mencorengkan wajah demokrasi yang telah lama terbangun di Tanah Air Indonesia. Untuk itu kita berharap agar seluruh komponen bangsa untuk menahan diri dan tetap menjaga situasi yang tenang dan aman.

Mari kita hormati suara rakyat yang telah memberikan suaranya dengan baik, jangan nodai dengan segala upaya yang dapat merusak tali persatuan antar anak bangsa, jangan menyebar fitnah dan berita-berita palsu yang dapat memperkeruh keadaan seperti maraknya SMS yang beredar di tengah masyarakat tentang berita telegram BIN (Badan Intelijen Negara) yang berisi “ada skenario kerusuhan massa yang didukung pihak asing,dengan menebar penembak gelap yang selama ini berkeliaran di hutan Papua untuk mendukung Papua Merdeka. Ingat Gerakan Papua didukung pihak asing dan menginginkan Jokowi menang agar terlaksanannya referendum seperti yang dialami Timor Leste”.

Berita-berita yang disebar melalui berbagai cara salah satunya SMS tersebut, jelas dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mengambil keuntungan dari situasi perkembangan politik di tanah air yang justru merupakan teror terhadap rasa aman masyarakat.

Jika kita cermati kebelakang, sejak jelang Pilpres , seyogyanya para Pengamat Politik Indonesia telah memberikan pendapatnya bahwa pada Pilpres 2014 ini potensi chaos sangat besar. Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pun telah memberikan arahan kepada pihak berwajib (Polisi dan TNI) untuk meningkatkan kewaspadaannya. Dengan harapan agar tidak ada gejolak yang cukup signifikan di masyarakat.

Terkait besarnya potensi chaos tersebut setidaknya terdapat 7 instruksi Presiden SBY kepada Polri dan TNI ;

Pertama saya minta jajaran Polri dan TNI tidak menganggap ringan situasi, tidak under estimate. Lebih baik siap menghadapi kemungkinan apapun yang akan terjadi. Bahwa situasinya aman terkendali kita syukuri, tapi kalau ada gangguan tiba-tiba maka negara siap dan Polri dibantu TNI siap mengatasi keamanan dalam negeri kita.

Sebelum tanggal 9 Juli 2014 hingga beberapa hari setelah itu atau hingga situasi benar-benar dinyatakan aman maka jajaran Polri dan jajaran TNI siap dan siaga. Operasi dan kegiatan keamanan yang dilakukan Polri dan TNI terus dilakukan. Saya tidak mendengar alasan ketidaksiapan, ketidaksiagaan, terhadap apa pun yang terjadi.

Saya berharap disamping penyelenggara pemilu, jajaran kepolisian dibantu TNI untuk mencegah dan menindak semua pelanggaran hukum berkaitan dengan pilpres ini. Misalnya aksi-aksi kekerasan, perusakan pembakaran yang mungkin bisa terjadi dari siapa pun yang dilakukan oleh pihak mana pun. Kita harus adil, harus netral tapi tidak memberikan toleransi terhadap perilaku seperti itu
Polri mesti membantu penyelenggara Pemilu jika ada pelanggaran terhadap aturan pemilu apalagi kejahatan seperti politik uang, intimidasi atau paksaan uang terhadap penduduk yang mestinya merdeka menggunakan hak pilihnya. Tidak boleh dibiarkan, aturan sudah jelas tinggal dijalankan tidak pandang bulu. Dengan negara tidak melakukan pembiaran maka kita bisa mencegah masyarakat tidak main hakim sendiri.

Saya meminta Polri dibantu TNI untuk melakukan koordinasi dengan jajaran KPU, jajaran Bawaslu pusat dan daerah, jajaran pemerintah dan daerah, pers dan media massa yang juga akan menyiarkan semua kegiatan pemilihan presiden tahun 2014 ini. Koordinasi sangat penting agar apa pun yang dilakukan oleh kita semua tidak merugikan masyarakat luas.

Saya menginstruksikan Menko Polhukam untuk memimpin dan mengendalikan langsung semua operasi pengamanan yang dilakukan oleh jajaran Polri bersama jajaran TNI.

Saya Presiden RI akan memantau terhadap proses pemungutan suara dan hari-hari setelah itu. Dan apabila negara perlu melakukan tindakan bagi keamanan tanah air saya akan memberikan instruksi
Beberapa pristiwa-pristiwa yang berpotensi menciptakan situasi konflik di tengah masyarakat seperti berbagai pemberitaan media yang kebablasan, beredarnnya tabloid-selebaran fitnah yang memprovokasi, pengepungan kepada kantor TV One dan PKS Karawang, Pembakaran Banner Jokowi-JK di Jogja, Publikasi karikatur yang mendiskriditkan Islam oleh Jakarta Post, Hasil Quick Count dengan dua versi yang berbeda. Semua ini adalah potensi-potensi konflik yang dapat terjadi, sedangkan penyebaran-penyebaran berita-berita palsu atau hoak melalui media sosial, SMS dan BBM sangat berpotensi menjadi teror di tengah masyarakat yang berdampak pada rasa tidak aman dan ketakutan masyarakat.

Namun kita semua berbangga dan memuji sikap masyarakat yang saat ini sudah bijak dan cerdas untuk tidak terpengaruh dengan provokasi-provokasi serta hasutan-hasutan yang tidak bertanggung jawab tersebut, selanjutnya kita harapkan hingga pengumuman resmi pada 22 Juli 2014 oleh KPU masyarakat tetap tenang dan menjaga situasi yang tetap aman serta dapat menerima keputusan KPU dan selanjutnya bersatu kembali guna mendukung kepemimpinan presiden terpilh mensukseskan program-program kerjannya.

Kita semua mengetahui bahwa sistem pemilu di Indonesia yang sudah rumit ini, pada Pilpres 2014 semakin diperkeruh oleh sikap-sikap para politisi, pengamat, akademisi, dan berbagai tokoh, tak terkecuali tokoh agama dan lainnya yang memberikan pernyataan atau statement-statement ke arah provokatif. Sikap tersebut dapat dilihat dari meningkatnya pernyataan-pernyataan tentang potensi chaos. Sepintas pernyataan tersebut terlihat biasa saja dan menjadi landasan bagi pihak keamanan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan. Akan tetapi di sisi lain, semakin sering dibahas justru potensi konflik semakin besar. Para pengamat cenderung justru melegitimasi terjadinya konflik di masyarakat. Sehingga ketika terjadi chaos, justru menjadi hal yang biasa dan mungkin pasti terjadi sesuai prediksi para pengamat tersebut. Sebagai contoh, Kantor JSI yang di teror bom molotov oleh orang tak di kenal. Tindakan tersebut menjadi pesan dan bukti bahwa benar terdapat potensi chaos.

Para politisi, pengamat, akademisi, dan berbagai tokoh, tak terkecuali tokoh agama dan lainnya baik tingkat nasional maupun tingkat daerah , seharusnya dan dituntut dapat berperan mengarahkan masyarakat untuk tetap tenang, dan tidak terpancing hasutan maupun provokasi berita-berita palsu baik SMS, BBM dan di Media Sosial lainnya serta dapat legowo dan menerima apapun hasil perhitungan suara yang dilakukan KPU pada 22 Juli 2014 mendatang.

Berikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti penting menghormati keputusan rakyat. Karena pada dasarnya kita mengharapkan adanya perubahan yang mendasar dalam wajah Indonesia untuk lima tahun ke depan. Siapapun Presiden yang terpilih, semuanya tentu memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan mimpi dan harapan masyarakat akan lahirnya Indonesia baru yang bermartabat, berdaulat, adil dan makmur. Sambut keputusan resmi Pilpres 2014 dengan suasana kegembiraan, tunjukan bahwa kita bangsa Indonesia merupakan negara besar yang menjungjung nilai-nilai demokrasi dengan nafas dan jiwa Pancasila yang menghargai perbedaan. Mari bersatu songsong Indonesia Baru dengan semangat kebersamaan membangun Indonesia yang lebih baik dan dicita-citakan.

Wisnu Adi Pamungkas : Pemerhati masalah politik, aktif pada Kelompok Diskusi Kedaulatan Rakyat.

Comments

comments