Artikel | Perlu Kerja Bersama Berantas Narkoba

257

Oleh : Sultan Pasya S.Sos

Krisis narkoba, terorisme dan korupsi sedang melanda negara kita. Ketiga kasus tersebut  menonjol dan sangat merugikan masyarakat Indonesia. Pada kasus narkoba, semua elemen masyarakat sudah terkena narkoba, dari eksekutif, legislatif, yudikatif, anak-anak usia sekolah/remaja, musisi, anak jalanan, pengangguran sampai kepada aparat keamanan, baik sebagai pengedar maupun sampai kepada pengguna.

Peredaran narkoba dari tingkat pengecer sampai kepada peredaran internasional yang melibatkan warga negara asing dengan berbagai modus dilakukan.

Yang saat ini sangat miris juga peredaran narkoba dilakukan di dalam sel tahanan, yang paling terkenal dilakukan oleh dedengkot Narkoba, Freddy  Budiman yang divonis mati oleh Kejaksaan dan peredaran narkoba melibatkan banyak oknum aparat TNI dan Polisi yang baru-baru ini disergap oleh Internal  Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad)  diperumahan Kostrad Jalan Darma Putra 3 Tanah Kusir, Jakarta Selatan yang diduga melibatkan 19 aparat TNI/Kostrad, 5 anggota Polri, anggota DPR RI dari warga sipil.

Kepala Dinas Perangan TNI AD (Kadispenad) Brigadir Jenderal Sabrar Fadhilah, mengatakan TNI AD melakukan bersih-bersih di lingkungannya dari narkoba. Dua hari operasi digelar, pada Minggu 21 dan Senin 22 Februari di Kompleks Kostrad aparat menjaring beberapa warga sipil dan personel TNI/Kostrad dan Polri.

Konsentrasi kita saat ini adalah bahaya narkoba, karena ini menyusup ke mana-mana.Sasaran operasi tidak hanya penyalahgunaan tetapi juga menargetkan peredaran narkoba.  Kita tunggu hasil pemeriksaan, prinsipnya kita concern dengan permasalahan narkoba dan saat ini mereka dalam proses pemeriksaan.

Kepala Polri, Jenderal Badrodin Haiti, dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu, 24 Februari 2016  mengatakan Panglima TNI menyatakan  ada 19 personel TNI, lima Polri,  anggota DPR dan sipil, mereka sedang menjalani tes urin dan penyelidikan lebih lanjut.

Khsusus anggota Polri,  maka tidak akan mentolerir anggotanya yang terbukti terlibat narkoba dan harus ditindak dengan tegas sesuai hukum yang berlaku.  Dari 146 personel TNI yang dites urine, tiga orang di antaranya positif mengonsumsi zat adiktif. Mereka adalah Sertu AS, Kopka N, Kopka B. Mereka positif amphetamine dan methampetamine. Oknum Polri yang ditangkap, Briptu E, Aiptu A, Bripka AB, Aipda W dan Aiptu A. Sedangkan lima orang masyarakat sipil lainnya yang terjaring, HD, OL, JN, SP, SG.

Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan,  mengatakan bahaya narkoba sudah tidak bisa ditolerir dengan penyebaran hingga ke pelosok desa. Bahkan dalam satu hari, 50 orang meninggal karena menggunakan narkoba.  Oleh karena itu  mengharapkan peran para ulama, masyarakat terutama keluarga sangat penting dalam mencegah korban karena narkoba.

Peredaran narkoba di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Bahkan peredaran narkoba ini sudah masuk di kalangan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Tentu hal tersebut menandakan bahwa perang terhadap narkoba harus menjadi perhatian yang sangat serius.

Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui BNN Provinsi (BNNP) Sumatera Utara memberikan apresiasi kepada TNI dan Polda Sumut yang telah berhasil mencegah peredaran narkoba. Kepala BNNP Sumut, Brigjen Andi Loedianto, mengatakan, sejak 1 Juni  2015 hingga saat ini, TNI dan Polda Sumut berhasil menggagalkan penyelundupan beberapa kasus narkoba dengan barang bukti yang cukup banyak.

Ada 3 penangkapan besar yang berhasil dilakukan Polri dan TNI, seperti yang pertama ada satu kasus yang terungkap dengan barang bukti 1 kg sabu dan 3.200 butir ekstasi yang merupakan kelompok jaringan pengedar. Penangkapan dilakukan di Medan, tepatnya di Jalan Ringroad yang rencananya dibawa melalui ekspedisi dan akan dikirim ke Palembang.

Yang kedua, dilakukan penangkapan oleh Satgas Narkoba Polda Sumut, barang bukti yang disita berupa 2 kilogram sabu. Yang ketiga, TNI dan Polri berhasil menggagalkan pengiriman barang haram narkoba (765 bal ganja kering) dari Aceh, Medan menuju ke Solo. Apa

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian pada akhir November  tahun 2015 menyatakan berkali-kali petugas dari kepolisian, bea dan cukai, serta Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap kasus penyelundupan narkoba dalam jumlah besar di Jakarta. Namun peredaran gelap narkoba di wilayah Ibukota ini seolah-olah tak ada habisnya.

Hal itu karena masih tingginya permintaan narkoba di Jakarta, sehingga Jakarta dianggap sebagai lahan basah bagi jaringan narkoba internasional. Meskipun sudah berkali-kali ratusan kilogram sabu kita sita dan sekarang kita amankan lagi 41 kilogram, artinya pelaku belum jera, dan Jakarta masih menjadi target pemasaran narkoba.

Sementara itu, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, saat ini masuk kategori darurat narkoba menyusul pengungkapan sindikat narkoba jaringan internasional di daerah tersebut  terjadi hingga dua kali.  Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Rabu 27 Januari 2016  berhasil mengamankan 194 generator set (genset) yang di dalamnya terdapat sabu-sabu selundupan dari Cina.

Barang bukti yang diamankan dari para pelaku, selain 100 kg sabu-sabu, yakni timbangan digital, dua unit mobil boks, genset dan filter 249 unit, uang valas dan rupiah total Rp700 juta, telepon genggam, dan buku tabungan. Jaringan narkoba yang ditangkap BNN tersebut, merupakan kelompok Pakistan karena dari delapan tersangka, empat orang di antaranya warga negara Pakistan dan selebihnya warga negara Indonesia.

Wakil Bupati Jepara Subroto, mengatakan  pengungkapan kasus narkoba yang pertama pada tahun 2011 di Jalan Cik Lanang, kini kasus serupa muncul lagi di Desa Pekalongan, Kecamatan Batealit, Jepara, pada  akhir Januari 2016.

Berdasarkan data pemakai dan pengedar narkoba yang dari Polres Jepara, disebutkan bahwa setiap tahun terus mengalami kenaikan.   Pada tahun 2014, tercatat ada 22 kasus dengan 26 orang tersangka, sedangkan selama Januari-Mei tahun 2015 tercatat ada enam kasus dengan sembilan tersangka. Memperkirakan jumlah kasus tersebut bisa bertambah dan seperti fenomena gunung es karena yang belum terungkap dimungkinkan jauh lebih banyak.

Maraknya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba mengancam kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat di Jepara. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba,  juga dapat melemahkan ketahanan nasional dan menghambat jalannya pembangunan di Jepara.  Untuk itu, meminta seluruh PNS atau aparatur sipil negara di Kabupaten Jepara menjauhi narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.

Jika ada yang terbukti mengonsumsi atau mengedarkan narkoba, maka sanksinya tidak hanya pidana, tetapi bisa juga pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi berat terhadap PNS tersebut,  karena abdi negara atau abdi masyarakat harus bisa jadi panutan masyarakat, serta dapat memberikan contoh yang baik agar penyakit masyarakat tidak berkembang di Kabupaten Jepara.

Masalah  narkoba bukan hanya dilingkup lokal tetapi telah menjadi permasalahan global yang mengancam kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia. Modus peredaran dan penyimpanan  narkoba pun sudah sedemikian rupa untuk mengelabui dan tidak dapat dideteksi aparat keamanan dan masyarakat sekitar.

Banyaknya elemen masyarakat yang terlibat sebagai bukti bahwa  narkoba merupakan “barang” yang harus dihindari, karena efek dari memakainya dapat menjadi ketergantungan yang membuat penggunanya tidak menjadi manusia yang “normal” karena diliputi dengan halusinasi dan efek negatif lainnya.

Pemerintah harus dapat melihat mana pengguna dan mana pengedar dan harus mewaspadai pengedar yang berpura-pura menjadi pengguna.

Apabila pengedar yang sudah di vonis hukuman mati masih melakukan kegiatan mengedarkan narkoba di dalam penjara hendaknya segera  dieksekusi mati. Sementara apabila pengedar yang telah divonis bersalah dengan bermacam-macam tingkatan hukuman masih juga menjadi pengedar segera ditingkatkan kepada vonis  hukuman mati.

Pemerintah juga harus dapat meningkatkan program rehabilitasi para pecandu narkoba, termasuk pada sejumlah pemakai yang juga mendekam di dalam penjara/lapas. Lapas harus dapat steril dari kegiatan transaksi narkoba yang selama ini Lapas menjadi tempat yang nyaman untuk peredaran narkoba.

Aparat keamanan, eksekutif, legislatif dan yudikatif yang menjadi jaringan pengedar narkoba harus di hukum sesuai dengan peraturan yang ada, supaya menimbulkan efek jera. Jangan lagi ada bargaining di tingkat lapangan oleh pihak aparat terkait dan jangan berani bermain-main dengan peredaran narkoba.

Untuk mengatasi darurat narkoba diseluruh Indonesia, diperlukan gerakan nasional yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang bekerjasama seluruh elemen masyarakat agar negara kita dapat bebas dari Narkoba.

Sultan Pasya S.Sos (Pemerhati Masalah Sosial)

Comments

comments