Peta Laut China Selatan. (foto ist).

Perseteruan atas klaim perbatasan (territorial zone) di Laut Cina Selatan hingga kini belum juga terselesaikan. Persinggungan klaim kedaulatan dan yurisdiksi wilayah di kawasan Laut Cina Selatan melibatkan enam negara yaitu: Cina, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam. Sifat pola interaksi antar setiap negara tersebut menjadi lebih konfliktual, dikarenakan kepentingan masing-masing negara terhadap kawasan Laut Cina Selatan.

Perairan ini terdiri dari beberapa gugusan pulau yang berjumlah sekitar 170 pulau kecil, karang, dan banks. Salah satu gugus pulau di perairan ini yang memiliki cadangan gas dan minyak berlimpah adalah pulau Spartlay dan Paracel. Setidaknya terdapat tiga faktor yang membuat Spratly dinilai strategis. Pertama, penguasaan terhadap pulau-pulau tersebut akan sangat menentukan garis batas negara yang menguasainya dan berdampak pada luas jangkauan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang akan dimiliki. Kedua, wilayah Kepulauan Spratly merupakan bagian dari jalur lalulintas internasional, baik untuk kapal dagang dan kadang kapal militer, sehingga akan sangat menentukan bagi posisi geostrategis negara tersebut. Ketiga, lautan di wilayah sekitar kepulauan ini disinyalir mengandung cadangan minyak dan gas alam yang besar.

Menurut Robert D. Kaplan dalam “The South China Sea is The future of Conflict ”, dalam Foreign Policy, September-Oktober 2011, hal 78-85 bahwa estimasi kalkulatif jumlah cadangan minyak dan gas alam di kawasan Laut Cina Selatan adalah sekitar 7 miliar barel dan 900 triliun kubik kaki gas alam. Sehingga, faktor utama atas klaim wilayah di kawasan Laut Cina Selatan ini semakin terlihat dan gencar diperdebatkan. Dari enam negara yang terlibat sengketa atas Kepulauan Spratly, tiga negara mengklaim seluruh wilayah, yaitu: Cina, Vietnam dan Taiwan. Sementara tiga negara lainnya hanya mengklaim sebagian wilayah, yaitu: Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam.

Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara sebenarnya tidak terlibat secara langsung di dalam konflik perebutan wilayah di Laut Cina Selatan tersebut. Akan tetapi, Asia Tenggara merupakan lahan strategis bagi Indonesia yang memiliki sejumlah potensi regionalitas di dalam keanggotaan ASEAN. Dengan demikian, apabila stabilitas regional di dalam ASEAN terancam akibat konflik di kawasan Laut Cina Selatan, tentu akan berpengaruh bagi Indonesia.

Apabila konflik ini tidak juga segera diselesaikan, diperkirakan akan menimbulkan sebuah chaos yang semakin memuncak. Sehingga, walaupun Indonesia bukan merupakan aktor yang langsung terlibat di dalam sengketa wilayah ini. Akan tetapi, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi aktor kunci guna memberikan peran secara konstruktif dalam upaya penyelesaian masalah konflik di Laut Cina Selatan secara damai.
Indonesia menyadari bahwa instabilitas di kawasan berpeluang sebagai goncangan tersendiri bagi keutuhan internal ASEAN. Apabila keempat negara anggota ASEAN yang memiliki konflik klaim wilayah di kawasan Laut Cina Selatan tetap bersikukuh mempertahankan kepentingan masing-masing negara, maka eksistensi ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara akan dipertanyakan.

Oleh karena itu, inisiasi Indonesia untuk mengambil langkah aktif dan reaktif terhadap konflik ini tentu didukung oleh anggapan bahwa Indonesia adalah pihak yang netral. Indonesia dilihat mampu memahami kerumitan konflik ini karena faktor geografis antara Indonesia dengan Laut Cina Selatan tidak terlampau jauh. Upaya yang dapat Indonesia lakukan adalah melalui jalur diplomasi yang kemudian lebih dikenal sebagai langkah awal diplomasi preventif Indonesia.

Langkah tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia RI, Marty Natalegawa saat menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Kementeriaan Luar Negeri RI 2014 di Jakarta. Menurut dia, pemerintah Indonesia memiliki keyakinan bahwa kekuatan diplomasi menjadi solusi dalam mewujudkan situasi damai dan harmonis di kawasan Asia. “Termasuk dalam penyelesaian konflik di laut Cina Selatan”. Marty menyatakan bahwa melalui forum ASEAN maupun forum lainnya, Indonesia akan selalu menggunakan kekuatan diplomasi untuk berkontribusi mewujudkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di dunia internasional.

Mekanisme diplomasi preventif memberikan pengaruh yang cukup baik dalam penyelesaian konfilik secara damai. Negara-negara terkait menyadari bahwa konfrontasi militer hanya akan berdampak buruk bagi semua pihak. Sebagai negara yang memprakarsai pola diplomasi dalam menyelesaikan konflik di kawasan Laut Cina Selatan, partisipasi Indonesia diakui dunia internasional sebagai pihak aktif dalam mencari celah konsolidasi politik dan menyerukan arti penting kawasan Laut Cina Selatan yang tidak hanya dianggap signifikan bagi negara-negara yang berada diwilayah sekitarnya melainkan turut dirasakan demikian bagi dunia internasional.

Semua pihak terus berharap, semoga Konflik dilaut cina selatan dapat teratasi dengan baik tanpa harus menelan korban, Dengan demikian, situasi politik dapat berjalan kondusif dan Indonesia dapat terus menanamkan kewibawaanya dimata Internasional. Negara-negara yang berkonflik perlu meniru langkah Indonesia dalam menyelesaikan masalah perbatasannya dengan Pilipina, tidak perlu menggunakan diplomasi kapal perang.

P. Bayu Dewantara : Penulis adalah mahasiswa pascasarjana Univ.Indonesia dan aktif pada Lembaga Kajian Ketahanan Strategis.

 

Comments

comments

Comments are closed.