Artikel | Pengaturan Syarat Akreditasi “Diskriminatif”, Memutus Hak Putra Putri Terbaik Dalam Seleksi CPNS Kemenristekdikti

103
ilustrasi.

Oleh : Kadek Agus Sudiarawan S.H.,M.H

 

Tahun 2017 menjadi  salah tahun mengembirakan yang paling ditunggu oleh para pencari kerja di Indonesia. Bukan tanpa alasan, mengingat hampir seluruh instansi pemerintahan dan lembaga negara melakukan proses rekrutmen CPNS untuk mengisi berbagai pos-pos strategis yang sebelumnya lowong dan kesulitan untuk diisi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) juga telah merilis pengumuman penerimaan CPNS tahun ini yaitu sebanyak 17.928 posisi untuk mengisi jabatan kurang lebih pada 61 instansi pemerintahan. Langkah moratorium rekrumen CPNS yang sebelumnya dilakukan pemerintah tentu menyisakan berbagai permasalahan besar bagi beberapa instansi yang mengalami keterbatasan dari sisi sumber daya manusia. Salah satunya dilingkungan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEKDIKTI) yang berkaitan dengan rekrutmen dosen di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Seluruh Indonesia.

Moratorium jangka panjang yang dilakukan pemerintah terhadap rekrutmen dosen di lingkungan PTN di Indonesia tentu menimbulkan berbagai permasalahan pada dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Jumlah dosen yang terus berkurang tanpa disertai dengan sistem rekrutmen dosen secara berkala tentu akan menyulitkan perguruan tinggi dalam memenuhi ketentuan rasio ideal antara jumlah dosen dengan mahasiswa yang menjadi salah satu indikator yang menentukan kualitas suatu perguruan tinggi. Dengan estimasi setiap tahun ada sekitar 1.500 dosen yang  berhenti karena alasan pensiun, masalah terkait kekurangan jumlah dosen tentu menjadi masalah krusial yang harus segera diatasi oleh dunia pendidikan tinggi Indonesia.

Hari ini banyak PTN di Indonesia yang berusaha “mengakali” permasalahan ini dengan mengangkat dosen-dosen baru dengan Status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Non PNS. Hal itu tentu belum dapat menjadi solusi kongkret mengingat permasalahan yang timbul kemudian kaitannya dengan status dosen (dosen kontrak) tersebut secara hukum masih menyisakan berbagai persoalan mulai dari alas hak dalam melakukan kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian (tridharma dilingkungan perguruan tinggi), dan segala aktifitas lainnya dilingkungan perguruan tinggi.

Permasalahan-permasalahan dasar lainnya yang masih terus menjadi problematika ialah terkait hak-hak terkait kesejahteraan dan kepastian pengangkatan yang masih  tidak ada kejelasan dan merongrong semangat dari tenaga pendidik muda yang sejatinya memiliki idealisme kuat untuk mengabdi sebagai dosen di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia.

Kondisi kemudian menjadi semakin sulit, ketika KEMENRISTEKDIKTI sebagai instansi pemerintah terkait juga tidak dapat menjanjikan tempat khusus bagi mereka yang telah mengabdi bahkan dalam durasi tahun yang cukup lama di suatu lingkungan perguruan tinggi tertentu. Sehingga disaranan untuk mereka yang ingin menjadi PNS harus tetap mengikuti prosedur rekrutmen CPNS yang ditentukan oleh pemerintah.

 

Oase Di Tengah Kemarau

Menarik kemudian, dimana pada awal September 2017 KEMENRISTEKDIKTI melalui web www.cpns.ristekdikti.go.id mengumumkan informasi rekrutmen kepada seluruh masyarakat indonesia yang berminat bergabung sebagai PNS dilingkungan KEMENRISTEKDIKTI. Hal ini tentu seperti oase di tengah kemarau panjang terkait problematika menipisnya jumlah sumber daya manusia (pendidik/dosen) di berbagai lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Dari total 1500 formasi yang disediakan KEMENRISTEKDIKTI, sebanyak 1431 posisi diperuntukkan untuk jabatan dosen pada 121 PTN di Seluruh Indonesia.

Jumlah itu tentu belum representatif untuk memenuhi permasalahan kekurangan dosen, namun tentu dapat dimaknai sebagai langkah awal yang baik guna mengisi kekurangan dan kekosongan sumber daya manusia pendidik yang dialami berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Namun langkah baik ini, kemudian belum didukung dengan sistem rekrutmen yang baik oleh KEMENRISTEKDIKTI. Selain permasalahan terkait jumlah formasi yang minim dan perbedaan formasi yang dibutuhkan dengan kuota yang disediakan, berbagai komentar mengecewakan kemudian juga muncul dari berbagai kalangan yang mencoba mendaftar sebagai peserta seleksi CPNS di lingkungan KEMENRISTEKDIKTI.

Mulai dari akses website yang tidak stabil, kegagalan dalam mendaftar, beberapa penundaan pengumuman atau penyampaian informasi, pengaturan syarat lulusan terbaik (cumlaude) hingga pengaturan mengenai ketentuan akreditasi yang dirasa sangat diskriminatif karena telah menghilangkan hak dari setiap putra putri terbaik yang ingin mengabdikan diri sebagai CPNS di lingkungan KEMENRISTEKDIKTI.

 

Diskriminatif

Salah satu permasalahan penting yang harus segera ditinjau kembali oleh panitia seleksi CPNS KEMENRISTEKDIKTI adalah terkait pengaturan syarat akreditasi dari institusi pelamar yang dirasa sangat diskriminatif dan memotong hak putra-putri terbaik bangsa untuk berpartisipasi dalam seleksi CPNS dilingkungan KEMENRISTEKDIKTI.

Adapun melalui Pengumuman Nomor :3691/A.A2/KP/2017 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017 yang berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2017 pada bagian II.B tentang Persyaratan khusus formasi Putra/Putri terbaik (Cumlaude) pada beberapa formasi yang disediakan, ditentukan bahwa : untuk formasi putra/putri terbaik harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dari perguruan tinggi yang terakreditasi A/Unggul dan program studi yang terakreditasi A/Unggul pada saat lulus.

Selain itu diatur pula mengenai untuk pemenuhan syarat putra/putri terbaik dibuktikan dengan keterangan lulus cumlaude/dengan pujian pada ijazah atau transkrip nilai.

Pengumuman tersebut kemudian, diterjemahkan lebih lanjut dalam surat KEMENRISTEKDITI Nomor :97197/A.2.I/KP/2017 prihal : Penetapan kelulusan akreditasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Ketua Panitia Seleksi dan ditujukan kepada seluruh Pimpinan PTN di Indonesia, Inspektur Jenderal dan Kepala Pusdiklat KEMENRISTEKDIKTI.

Pengumuman ini kemudian mengatur mengenai beberapa poin pokok terkait pelaksanaan seleksi administratif khususnya dalam penetapan kelulusan akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

Adapun beberapa hal yang diatur meliputi :

  1. Verifikasi akreditasi berpedoman pada dokumen sah akreditasi yang dilampirkan oleh pelamar atau data akreditasi sebagaimana terdapat pada laman BAN PT, atau data akreditasi sebagaimana daftar terlampir (data akreditasi dikirimkan pula melalui email unit kerja masing-masing),
  2. Penetapan akreditasi ijazah mengacu pada tanggal ijazah,
  3. Pelamar yang memperoleh ijazah (sesuai tanggal ijazah) pada saat akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi telah kadaluarsa, dinyatakan tidak terakreditasi untuk kemudian dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, dan
  4. Pelamar yang memperoleh ijazah (sesuai tanggal ijazah) pada periode perguruan tinggi dan atau program studi, reakreditasi dan akreditasinya belum ada/ditetapkan dinyatakan tidak terakreditasi untuk kemudian dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

 

Ironis dalam Seleksi

Pengaturan khusus mengenai penetapan kelulusan akreditasi ini kemudian menimbulkan permasalahan ironis dalam tahapan pelaksanaan seleksi. Khususnya kebingungan dan ketidakjelasan terjadi pada tahap seleksi administratif.

Komitmen KEMENRISTEKDIKTI seakan dipertanyakan dalam mengundang seluas-luasnya partisipasi dari putra-putri terbaik bangsa khususnya pada seleksi dosen di lingkungan PTN di Indonesia. Setiap peserta yang telah memenuhi syarat termasuk sebagai lulusan terbaik, kemudian dipotong haknya dengan serta merta dengan pemberlakuan ketentuan ini.

Komitmen untuk penguatan kualitas dosen dari KEMENRISTEKDIKTI kemudian tidak semata-mata dapat dijadikan alasan pembenar yang dapat diterima masyarakat, mengingat sistem pendidikan Indonesia yang masih menyisakan berbagai problematika terkhusus bagi Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dengan perkembangan pendidikan yang belum merata.

Putra-putri terbaik dengan segenap keualitasnya malah seringkali lahir dari daerah-daerah yang secara akses masih belum representatif. Mutiara-mutiara tersebut tetap bersinar ditengah segala keterbatasan. Pemerintah seharusnya tidak boleh menutup mata akan kondisi ini dan dengan serta merta memutus hak mereka untuk berpartisipasi, karena sejatinya saat kita dapat berpikir lebih bijak, seleksi atas kualitas peserta sejatinya ada ditataran seleksi kompetensi bukan semata-mata sangat kaku ditataran administratif.

Seleksi kompetensi seharusnya dapat menjadi ruang bagi putra-putri terbaik ini untuk berkompetisi secara sehat dan diuji agar mampu  menjadi calon pendidik yang berkualitas dan berdaya saing untuk pengembangan dunia pendidikan tinggi di Indonesia dimasa depan.

Sangat Ironis kemudian, saat ketentuan ini kemudian dipaksakan diberlakukan oleh pemerintah/panitia penyelenggara terkait. Pemerintah seakan menutup mata dengan kondisi-kondisi lapangan yang dialami oleh pelamar, termasuk terhadap berbagai proses/kebijakan yang munculnya dari lembaga dan atau lembaga pendidikan tinggi dibawah KEMENRISTEKDIKTI sendiri.

Seperti yang penulis alami sendiri pada proses seleksi CPNS KEMENRISTEKDIKTI Tahun 2017. Sungguh mengecewakan, tidak berdasar dan diskriminatif saat penulis dinyatakan gagal lulus administrasi ketika ijazah yang diterima penulis dikeluarkan pada periode wisuda saat proses reakreditasi suatu program studi sedang berlangsung.

Padahal penulis sendiri masuk dan diterima pada universitas dan program studi yang sejak awal masuk telah terakreditasi A/Unggul dengan mengikuti segenap proses seleksi yang ditentukan oleh pihak universitas. Dimana berdasarkan Sertifikat Akreditasi BAN PT Tahun 2009 menyatakan bahwa Program Studi tersebut diatas mendapat peringkat Akreditasi A dengan masa berlaku selama 5 tahun sejak  November 2009- November 2014.

Penulis telah menyelesaikan segenap tanggung jawab akademik hingga sidang tugas akhir saat periode akreditasi universitas dan program studi A/Unggul dan dinyatakan lulus dengan predikat terbaik/cumlaude sementara proses wisuda dan penyerahan ijazah (tanggal ijazah/22 Januari 2015) pada saat program studi memasuki masa reakreditasi. Adapun pasca pengajuan reakreditasi berdasarkan sertifikat BAN-PT Tahun 2015 ditetapkan kembali akreditasi Prodi penulis dengan predikat A yang berlaku selama 5 tahun sejak Desember 2015 sampai dengan Desember 2020.

Dalam proses seleksi administratif CPNS KEMENRISTEKDIKTI segenap syarat administratif kemudian telah penulis penuhi namun kemudian dinyatakan “GAGAL” dengan mendasarkan pada ketentuan akreditasi A yang masih berlaku pada saat proses penyerahan ijazah/tgl ijazah wisuda.

Tentu pengaturan ketentuan ini menjadi sangat diskriminatif, karena penulis kemudian ditempatkan dalam posisi sebagai korban. Menjadi sangat lucu ketika membayangkan, bila rekan seangkatan penulis yang kemudian lulus lebih lama namun masuk dalam periode akreditasi baru kemudian dinyatakan lulus karena memenuhi syarat akreditasi.

Apalagi kemudian penulis selama menempuh studi belum pernah sekalipun diinformasikan terkait ketentuan ini dan penulis telah menyelesaikan segenap kewajiban studi (di luar wisuda) saat program studi masih dalam status akreditasi A.

Atas kondisi demikian tentu dengan serta merta penulis kemudian kehilangan hak untuk mengikuti seleksi lanjutan. Pihak Institusi Kampus maupun KEMENRISTEKDIKTI tentu harus bertanggung jawab atas pemotongan hak-hak prinsip peserta dengan pengaturan mekanisme seleksi yang ditetapkan sendiri oleh KEMENRISTEKDIKTI.

 

Tidak Diatur Khusus

Bila merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi ketentuan mengenai status universitas dan atau program studi pada masa tenggang akreditasi (reakreditasi) tidaklah diatur secara khusus.

Ketentuan ini baru diatur khusus pada ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi, dimana disebutkan :

(2) Pemimpiin Perguruan Tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi berakhir;

(3) Dalam hal LAM dan/atau BAN-PT belum menerbitkan akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi sebelumnya tetap berlaku.

Dengan mendasarkan pada ketentuan ini, tentu pengumuman panitia seleksi tentang penetapan kelulusan berdasarkan akreditasi tidak dapat diberlakukan kaku dan serta merta memotong hak para pelamar. Masih disediakan ruang klarifikasi bagi setiap pelamar berdasarkan kondisi yang dialami dan penguatan keterangan universitas/program studi terkait pengajuan proses reakreditasi yang telah memenuhi ketentuan waktu permohonan yang ditentukan oleh BAN PT (paling lambat 6 bulan sebelum status akreditasi berakhir).

Diluar itu dalam hukum dikenal asas bahwa, apabila terjadi peralihan suatu aturan lama yang berkonsekuensi kepada pihak-pihak terkait, maka sudah seharusnya diterapkan peraturan yang menguntungkan bagi pihak-pihak terkait, dalam konteks demikian bagi pelamar yang ijazah berada dalam masa reakreditasi, maka harus diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan, dimana dimungkinkan dipilih apakah akan digunakan akreditasi pada masa sebelumnya atau yang setelahnya dengan tidak memotong secara serta merta hak setiap peserta dengan mendasarkan pada  alasan kekosongan akreditasi maupun masuk dalam kategori reakreditasi.

Logika berpikir yang cenderung diskriminatif ini kemudian harus segera dikaji dan diperbaiki. Hal ini begitu penting mengingat hak untuk ikut serta membangun pendidikan merupakan hak setiap orang/ warga masyarakat. Hak ini tidak dapat dibatasi/dipotong dengan pengaturan yang kaku dan tidak rasional.

Pemerintah seharusnya mendorong partisipasi seluas-luasnya putra putri terbaik bangsa, membangun sistem seleksi berbasis kompetensi yang kuat guna menghasilkan CPNS yang berkualitas dan berdaya saing. Hal itu hanya bisa didapat dengan sistem seleksi yang adil, KEMENRISTEKDIKTI sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengembangan sumber daya pendidikan tinggi di Indonesia harusnya mampu menjiwai semangat keadilan dari dunia pendidikan ini.

Pendidikan haruslah mampu mencerdaskan, memberikan mimpi, bukan membatasi atau bahkan meruntuhkan mimpi. Sudah seharusnya KEMENRISTEKDIKTI segera memperbaik sistem yang bermasalah, sehingga mampu menghadirkan kembali semangat yang jujur dan mencerdaskan dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Selesai

Comments

comments