Artikel | Paham Komunisme tak Boleh Ada di Indonesia

2483

Oleh : Syarifah Farida 

Pada tanggal 1 Juni adalah hari dimana diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Mengingat pada tanggal 1 Juni 1945 presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno menyampaikan pidatonya yang berjudul Pancasila di dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan).

Seiring waktu berjalan, sebagian besar masyarakat Indonesia menyebut bahwa pada tanggal 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Nama Pancasila terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa sansekerta. Panca berarti lima, sedangkan sila adalah prinsip atau asas. Pancasila menjadi salah satu rumusan dan pedoman dalam hidup bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia di era reformasi faktanya masih dibayangi ancaman ideologi komunis, tentunya hal ini bukan sekedar isu dan omong kosong. Bisa dibuktikan dari berbagai bidang mulai dari sosial, politik, budaya, hankam, dan lain-lain. Seiring perkembangan jaman Ideologi komunis bertransformasi sangat jauh berbeda dengan jaman dahulu, sekarang mereka menggunakan pola yang soft dan cover yang baru.

Beberapa waktu lalu masyarakat Indonesia digemparkan dengan beredarnya bendera, atribut dan gambar sejumlah tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) dibeberapa daerah di Indonesia. Seperti contoh dalam kegiatan karnaval menyambut HUT RI di Pamekasan, Jawa Timur. Kemudian di Salatiga dan bentuk grafiti berlogo PKI dan di tembok Universitas Jember serta fakta-fakta lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa ideologi komunis sangatlah bertentangan dengan karakter bangsa Indonesia yang masyarakatnya beragama dan menjunjung etika konstiotusional. Komunis berdasarkan fakta sejarah telah membunuh ratusan juta manusia demi memperoleh sebuah kekuasaan di berbagai negara melaui tradisi ajarannya yaitu kudeta.

Di dunia secara global, tidak ada ideologi lain yang sekejam komunis. Selain itu, ideologi komunis ini seperti penyakit menular. Tidak hanya meracuni sedikit orang, namun menyebar pada suatu kelompok dan bahkan masyarakat suatu negara selama puluhan tahun.

Meskipun kemunculannya saat ini dengan pola dan wajah baru, tapi cukup terlihat jelas bahwa mereka berusaha menggiring masyarakat pada pemikiran yang salah mengenai pelanggaran HAM masa lalu. Padahal jelas sekali, negara manapun di dunia ini termasuk Indonesia tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah dan wajib menjamin keselamatan rakyatnya.

Menyimak beberapa pemberitaan-pemberitaan dari kasus pengibaran dan pemasangan simbol komunis, palu dan arit di Indonesia memunculkan beberapa reaksi di dalam masyarakat. Pemerintah dan pihak yang berwajib segara bergerak cepat mencari pelaku dengan segera menggelandang aktor-aktor di balik itu dan mengamankan simbol-simbol yang digunakan, bendera palu arit. Masyarakat sendiri segera bereaksi dan segera menolak segala ide yang berbau kiri tersebut.

Menurut Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan pemerintah tak perlu minta maaf kepada keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) khususnya keluarga eks anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dalam kesempatan itu justru meminta semua pihak untuk melupakan masa lalu tersebut. Dan mengatakan bahwa masyarakat kini harus fokus membangun bangsa Indonesia agar semakin maju dan tidak terjebak pada masa lalu.

Langkah terbaik untuk mengenang 51 tahun Peristiwa 1965 adalah dengan menjadikannya sebagai pembelajaran, saling memaafkan, dan rekonsiliasi sebagai sebuah kekuatan bangsa, tanpa harus mencabut segala peraturan yang melarang keberadaan idiologi kuminis yang memang tidak sepaham dengan karakter dan kondisi bangsa Indonesia.

Kita tidak bisa melihat kejadian masa lalu dengan kaca mata dan perspektif sosiologis hari ini. Kita butuh kearifan zaman, mari sekarang ini saatnya melihat masa depan dan menjadikan masa lalu sebagai proses pembelajaran perjalanan dan proses pematangan bangsa Indonesia.

Disamping itu, keberadaan paham komunis telah dilarang negara seperti diatur dalam TAP MPRS No. 25 Tahun 1966 tentang kedudukan hukum pembubaran PKI dan ajaran-ajaran komunisme. Pada ketentuan itu disebutkan secara tegas bahwa keberaaan PKI di Indonesia dilarang. Ketentuan tersebut pun masih ditambah hadirnya TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa larangan terhadap paham komunis di Indonesia tetap berlaku.

Oleh karenanya, aparat penegak hukum memiliki landasan hukum yang sangat kuat untuk memeriksa dan memproses pihak-pihak yang berupaya menyebarkan paham komunisme di Indonesia. Secara yuridis, aparat seharusnya lebih sigap dalam mengantisipasi kemunculan kembali paham komunisme di Indonesia. Tindakan ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat

Jadi, apa yang sudah dilakukan oleh negara bukanlah suatu pelanggaran HAM. Selama Pancasila menjadi dasar negara kita, komunisme tak boleh ada di Indonesia. Alasan yang paling mendasar adalah karena paham komunisme sangat bertentangan dengan dasar negara Republik Indonesia, Pancasila. Kita tidak perlu takut akan pengaruh komunisme.

Paham Komunisme itu bayang-bayang aja, ini telah usung dimakan zaman, tapi tetap waspadai. Yang terpenting saat ini yaitu bagaimana kita merumuskan aplikasi dari dasar negara kita Pancasila guna menjadi panduan saat kina hingga masa yang akan datang, karena Pancasila sesungguhnya jawaban yang paling ampuh atas segala kebutuhan dan tantangan bagsa saat ini hingga kedepan.

Syarifah Farida  : Penulis adalah pemerhati masalah sosial, dan aktif pada Gerakan Penegak Pancasila utuk Kesejahteraan.

 

Comments

comments