Artikel | Menilik Latar Belakang Sejarah G30S/PKI (1)

576

Oleh: Aditya Prananda )*

 

Gerakan 30 September PKI atau yang dikenal dengan G30S/PKI merupakan sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September hinggai awal 1 Oktober 1965 ketika tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta oleh kelompok yang dikenal sebagai Partai Komunis Indonesia (PKI).

Kala itu, PKI merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai dengan tahun 65 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.

 

PKI Dari Waktu Ke Waktu

Bulan Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden dengan dukungan penuh dari PKI. Sukarno menjalankan sistem “Demokrasi Terpimpin” dimana para jenderal militer diangkat ke posisi-posisi yang penting. Tak ayal PKI menyambut konsep tersebut dengan hangat dan anggapan bahwa dapat memiliki mandat untuk persekutuan konsep Nasionalis, Agama dan Komunis atau NASAKOM.

Di era “Demokrasi Terpimpin”, kolaborasi kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dinilai gagal menyelesaikan permasalahan politis dan ekonomi dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani. Hal ini ditandai denga menurunnya pendapatan negara, foreign reserves menurun, tingginya angka inflasi hingga mewabahnya praktik  korupsi dikalangan birokrat dan militer.

 

Di awal tahun 1965, atas saran dari PKI, Bung Karno  diminta untuk membuat sebuah kelompok diluar militer ABRI atau yang dikenal sebagai Angkatan Kelima. Tak ayal konsep tersebut ditolak oleh para petinggi Angkatan Darat karena berpotensi menimbulkan sentimen antara militer dan PKI.

Berlanjut sejak tahun 1963, eksistensi PKI perlahan melaku manuver seperti upaya provokasi bentrokan antara aktivis massanya dengan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga berupaya untuk melakukan infiltrasi terhadap polisi dan tentara dengan slogan “kepentingan bersama polisi dan “rakyat”. Yang mana kemudian pemimpin PKI DN Aidit kala itu mengilhami slogan “Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi”.

Bertepatan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari “sikap-sikap sektarian” kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat “massa tentara” subjek karya-karya mereka. Hingga di akhir tahun 1964 dan awal 1995, ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka yang dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun dengan dalih pemahaman bahwa tanah yang dimiliki oleh negara merupakan milik rakyat bersama. Tak terelakan beberapa bentrokan besar terjadi antara mereka, polisi dan para pemilik tanah. Besar kemungkinan bahwa pola pikir PKI tersebut meniru revolusi Bolsevik di Rusia, dimana rakyat dan partai komunis kala itu menyita tanah milik Tsar (Pemimpin Rusia) dan membagi-bagikannya kepada rakyat.

 

Diawal tahun 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Jenderal-jenderal tersebut masuk kabinet karena jabatannya di militer oleh Sukarno disamakan dengan setingkat menteri. Hal ini dapat dibuktikan dengan nama jabatannya (Menpangab, Menpangad, dan lain-lain).

Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis “rakyat”.

Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata dimana ia berbicara tentang “perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis”.

Rezim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan NASAKOM.

Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rezim militer, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Di depan jenderal-jenderal militer, PKI berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara.

Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa “NASAKOMisasi” angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerja sama untuk menciptakan “angkatan kelima”. Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Hingga di bulan Mei tahun 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk mengecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara.

 

 

)* Mahasiswa Pasca Sarjana FISIP Universitas Indonesia

 

Comments

comments