Oleh : Herni Susanti

Setelah reformasi berjalan lebih dari 17 tahun, kehidupan demokrasi penuh dengan kegaduhan politik. Benturan kewenangan antar lembaga negara menjadi pemberitaan sehari-hari.

Ketika setiap institusi lembaga negara berlomba memperkuat kewenangan diri sendiri, dan menegasikan kewenangan lembaga lain, hingga terjadilah rivalitas kewenangan yang melahirkan konflik antar lembaga negara. NKRI menganut sistem ketatanegaraan ala Indonesia sendiri, yang mengandung berbagai ketentuan pokok, seperti Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, sistem konstitusional, dimana pemerintah berdasarkan atas konstitusi sebagai hukum dasar.

Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan MPR sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia, dan beberapa kunci pokok lainnya. Atas kedudukan ini, MPR merupakan lembaga negara tertinggi dengan salah satu kewenangannya adalah menyusun GBHN.

Seluruh konsepsi tentang sistem pemerintahan negara, yang dirumuskan dengan sangat baik oleh para pendiri bangsa, merupakan sistem yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Bahkan, sistem tersebut merupakan suatu konsepsi yang mendahului zamannya, paripurna, dan berurat berakar dengan seluruh gambaran ideal terhadap cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Sinergitas Antar Lembaga
Pimpinan lembaga negara sepakat melakukan konsolidasi agar kebijakan dan sistem ketatanegaran, baik di bidang hukum, politik, sosial, serta ekonomi menjadi terintegrasi. Selain itu juga pimpinan lembaga negara juga bersepakat untuk menghindari terjadinya gesekan dan benturan antar lembaga negara. Untuk itu, diperlukan pertemuan konsultasi rutin guna meningkatkan saling kepercayaan antar lembaga negara.

Pertemuan antar pimpinan lembaga negara dan diperluas dengan para menteri sehingga dapat memberikan (penyelesaian) suatu masalah-masalah yang besar untuk kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan rakyat Indonesia. Jika lembaga negara harus menyamakan persepsi dan visi mengenai Indonesia yang berkemajuan serta menghindari politik gaduh.

Sebaiknya, jika ada perbedaan/permasalahan apapun antar lembaga negara atau kementerian maka forumnya adalah rapat konsultasi. Disisi lain, hubungan antar lembaga negara harus ditingkatkan, diperbaiki dan permasalahan hukum yang harus dikawal, sehingga antar lembaga negara ini agar semakin kokoh. Kewibawaan lembaga negara harus dijaga. namun, di sisi lain, proses hukum yang adil tetap berjalan.

Egoisme Sektoral/Kekuasaan
Apa yang terjadi sekarang adalah politik yang histeris, politik simbolik, karena politik kita penuh dengan pencitraan, selebrasi, belum berorientasikan politik demokrasi substansi (kesejahteraan masyarakat) sehingga menimbulkan kegaduhan. Indikasi ini bisa dilihat dari banyaknya kebijakan maupun perang wacana kontroversial yang ditelurkan para pejabat pemerintah, misalnya kebijakan pemberian remisi koruptor, pembekuan PSSI, revisi UU KPK, pembelian pesawat, proyek kereta cepat dan pembangunan Gedung DPR baru yang mengabaikan substansi.

Kegaduhan-kegaduhan politik yang terjadi belakangan ini harus segera diakhiri. Di tengah kondisi perekonomian nasional yang melemah dan berbagai tantangan berat ke depan, sudah saatnya kini berbagai elemen, khususnya para penyelenggara negara, bersatu padu dan bekerja keras untuk kemajuan bangsa. Hapus egoisme sektoral dan kekuasaan demi terwujudnya kebersamaan mencegah kegaduhan.

Dengan melalui pertemuan rutin antar lembaga diharapkan dapat memuluskan pelaksanaan fungsi dan tugas masing – masing. Hambatan dan kendala yang mungkin muncul dapat dicegah, begitupun gesekan dapat dieliminir. Bukankah keberhasilan tugas harus diseimbangkan dengan membangun hubungan dan kerjasama yang baik antar penegak hukum.

Semua komponen bangsa, khususnya lembaga tinggi negara, untuk bisa bersatu dan saling percaya agar bisa bekerja ke hal yang substantif sehingga tidak terus gaduh. Saat ini harus diakui telah terjadi semacam disharmoni dan sikap tidak saling percaya antar lembaga negara. Antara legislatif dan eksekutif yang seharusnya bisa saling melengkapi dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan nyatanya kurang sinkron dalam melihat persoalan bangsa.

Presiden sebagai kepala negara harus membangun mekanisme kerja lebih sistematis dan harmonis dengan lembaga negara lain. Harus mampu memberikan pengayoman, mampu memimpin agar semuanya bekerja dengan profesional dan penuh optimisme. Setiap negara pasti akan mengalami situasi krusial seperti gejolak politik maupun ekonomi sehingga para pejabat negara harus melakukan kerja konkret untuk masyarakatnya.

Pejabat Harus Memiliki Kepribadian
Para pejabat negara juga perlu mempunyai tiga sisi kepribadian, yaitu kenegarawanan, profesionalitas, dan moralitas. Antara sisi kenegarawanan, profesionalitas, dan moralitas harus menyatu dalam diri pejabat negara.

Ketika ada kekisruhan atau kegaduhan yang terjadi, pasti satu dari tiga sisi itu longgar atau lepas, maka tiga sisi itu merupakan patokan dalam dirinya yang harus dicek. Sisi kenegarawanan mengharuskan pejabat mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongannya.

Dari segi profesionalitas, apa yang dilakukan pejabat harus sesuai dengan otoritas yang dimiliki. Pejabat negara mana pun, aspek profesionalitas harus dikedepankan.

Dari sisi moralitas, mereka harus mempunyai aspek kearifan sebagai pemimpin. Semua pihak harus menjadikan saat ini sebagai momentum untuk kebangkitan bangsa. Bangsa Indonesia mempunyai potensi besar untuk bisa bangkit dari keterpurukan.

Kuncinya, ada leadership yang bisa menggerakkan para penyelenggara negara, khususnya para pimpinan lembaga tinggi negara, untuk memupuk optimisme dengan kerja profesional. Jika kesadaran fungsional dan tugas berjalan baik, semua lembaga secara otomatis akan saling bersinergi membawa NKRI menuju kehidupan lebih baik. Tidak akan ada hiruk pikuk pertentangan, saling sikut antar lembaga.

Upaya Mengatasi Kegaduhan Politik
Kegaduhan yang terjadi saat ini memang akibat dari sistem multipartai. Kondisi ini berdampak pada adanya kontestasi dan kompetisi yang tidak pernah berhenti dan pada akhirnya mengesankan kurang profesional. Menghadapi kegaduhan di eksekutif maupun legislatif dan pelambatan ekonomi, NKRI perlu menekankan fungsi presidensial yang menjadi sistem negara saat ini.

Sebab, jika terjadi kegaduhan dan dibiarkan, pemerintah akan sulit fokus dan sulit membangun. Pemerintah sebaiknya berhenti menciptakan kegaduhan politik di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit. Upaya mengatasi persoalan ekonomi seperti saat ini membutuhkan pemerintahan yang solid.

Kegaduhan terjadi semata karena lemahnya koordinasi di pemerintahan sehingga berbagai konflik internal muncul ke publik. Perbedaan pendapat yang terjadi seharusnya dapat dikelola dengan baik secara internal.

Tidak perlu sampai diumbar ke publik dan ini penting karena pemerintah sedang menargetkan untuk menjaga optimisme di kalangan pelaku ekonomi.

*(Penulis adalah Pemerhati Masalah Bangsa

Comments

comments