Artikel | Mari Hentikan Kekisruhan Mengatasnamakan BBM

78

Oleh : Suryandari Prativi

Terhitung tanggal 01 Maret 2015, Pemerintah menaikkan harga BBM dari Rp. 6.700 menjadi Rp. 6.900, artinya ada kenaikan Rp. 200 perliternya. Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan harga dipasaran dunia. Naik-turunnya harga BBM tersebut sebenarnya disebabkan karena kondisi saat ini pemerintah sudah tidak mensubsidi BBM lagi. Harga BBM telah di serahkan kepada mekanisme pasar. Artinya, jika harga pasar dunia naik maka harga BBM di tanah air pun ikut naik.

Namun demikian, Pemerintah menyampaikan, kemungkinan akan kembali memberikan subsidi pada premium, jika harga minyak dunia kembali melonjak (rebound) terlampau tinggi. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR-RI, Jakarta bahwa Harga jual BBM tidak akan dilepas begitu saja saat harga minyak dunia melambung tinggi.

Perlu ditetapkan batas atas harga jual BBM dan subsidi perlu digulirkan. Begitu pula ketika harga minyak dunia drop, pemerintah tidak serta-merta terus-menerus menurunkan harga BBM. Pemerintah mengkaji penetapan batas bawah. Adapun selisih harga yang berlaku dengan harga keekonomian, bisa digunakan oleh negara untuk membangun infrastruktur cadangan energi, misal kilang.

Untuk itu, kiranya masyarakat tidak perlu lagi memperdebatkan masalah harga BBM. Pemerintah paham benar batasan berapa dan kapan harga BBM akan naik ataupun turun. Pemerintahpun tentu tidak akan membiarkan harga BBM tersebut melambung tinggi hingga menyengsarakan masyarakat. Begitu pula sebaliknya, ketika harga turun selisih harga tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan.

Namun demikian, hal yang juga harus diperhatikan atas kebijakan pemerintah saat ini adalah latahnya masyarakat dalam merespon kenaikan BBM saat ini yang cenderung provokasi. Disisi lain, Para pedagang kerap mengkambing hitamkan pemerintah guna meraup keuntungan pribadi. Ketika BBM naik, masyarakat terutama pedagang gemar menaikkan harga sembako dengan dalih harga BBM naik.Tetapi, ketika harga BBM turun, masyarakat khususnya pedagang seolah-olah tutup mata dan tidak ingin menurunkan harga sembako. Seakan tidak ada masalah sedikit pun. Padahal dalam kondisi ini, para konsumen (masyarakat) lah yang dirugikan. Begitu juga dengan tarif angkutan umum.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (RTKM) Faisal Basri bahwa harga BBM jenis premium yang naik dan turun mengikuti harga minyak dunia dapat menyebabkan kisruh negara. Pasalnya, kenaikan tersebut membuat panik masyarakat dan menyebabkan harga barang kebutuhan masyarakat naik.

Pada konteks ini, sebenarnya bukan pemerintah yang membuat masyarakat menjerit. Masyarakat itu sendiri lah yang tidak mau menyesuaikan dengan cita-cita luhur negara. Masyarakat sendiri lah yang menyebabkan negara ini kisruh.

Apabila pedagang juga dapat menyesuaikan dengan pola yang dilakukan oleh pemerintah tentu seluruh masyarakat Indonesia hanya akan tersenyum santai menyambut kenaikan BBM, tanpa harus merusak fasilitas-fasilitas negara melalui aksi-aksi anarkis yang hanya akan menghabiskan anggaran negara dikemudian hari. Karena pada akhirnya uang rakyat lagi lah yang akan digunakan untuk memperbaiki fasilitas tersebut.

Untuk itu, sudah cukup lah kita memperdebatkan masalah naik-turunnya harga BBM. Masih banyak Pekerjaan Rumah yang menuntut untuk segera diselesaikan oleh Pemerintah. Akan jauh lebih baik jika seluruh element bangsa, baik Pemerintah pusat, pemerintah daerah, mahasiswa, pedagang/ pengusaha, hingga masyarakat umum bahu membahu membangun negeri ini dengan peran dan fungsinya masing-masing. Dengan demikian, tujuan besar Pemerintahan Jokowi-JK untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat segera tercapai. Semoga…

Suryandari Prativi : Penulis adalah pemerhati masalah sosial, aktif pada Perhimpunan Perempuan Peduli Energi.

Comments

comments