Artikel | Ini Tata Cara Aksi Mengkritisi Pemerintah

28
ilustrasi.

Oleh: Joko Setiabudi )*

 

Tiga tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tepat jatuh pada 20 Oktober 2017, berbagai isu semakin terbentang luas, tatkala beberapa kelompok masyarakat hingga mahasiswa berupaya untuk mengkritisi kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi dan kabinetnya yang menurut beberapa pihak masih perlu dioptimalkan.

Namun demikian, penyampaian sebuah pendapat baik komentar maupun kritik harus berlandaskan pada hukum serta tata aturan yang berlaku. Hal ini guna menghindari upaya provokasi dari kelompok-kelompok kepentingan menyusul munculnya berita yang di portal online beritaislam24h.info yang cenderung bersifat intimidasi dan berpotensi menimbulkan instabilitas politik dan keamanan.

Berikut landasan aturan penyampaian pendapat di muka umum guna menghormati hak-hak orang lain dan aturan moral yang diakui umum sehingga terbentuk keamanan dan ketertiban umum, yang dapat menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

 

Dasar Hukum

Dasar hukum demonstrasi adalah pasal 28 UUD 1945 dan UU No.9 Tahun 1998. Sehingga para peserta demonstrans memiliki legalitas dalam aksinya. Namun di sisi yang lain, hak menyampaikan pendapat di muka umum menjadi terkendala ketika pelaksananya dapat dijerat pidana pasal 160-161 tentang penghasutan.

Maka dalam undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat diatur mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap masyarakat yang ingim menyampaikan pendapatnnya dan bagi pemerintah agar dapa memberikan perlindungan hukum kepada setiap masyarakat, agar terjaminnya hak menyampaikan pendapat.

Agar Para demonstran tidak mendapat sanksi hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum, hendaknya mengikuti tata cara demonstrasi menurut undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaiakan Pendapat di Muka Umum.

 

Tata Cara

  1. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Polri yang dilakukan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok. Banyak orang memiliki pemahaman yang salah mengenai pemberitahuan ini. Rencana menyatakan pendapat disampaikan dengan pemberitahuan bukan izin. Sifatnya hanya memberitahukan saja dan Kepolisian tidak berwenang menolak kecuali dalam hal dilarang dalam undang-undang. Hal yang sangat berbeda jika rencana menyatakan pendapat diharuskan dengan izin karena kepolisian menjadi berwenang untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan rencana menyatakan pendapat tersebut.
  2. Pemberitahuan diberikan selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai.
  3. Pemberitahuan memuat: maksud dan tujuan, tempat, lokasi, dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggung jawab,  nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan; dan atau jumlah peserta.
  4. Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggung jawab.
  5. Setelah menerima surat pemberitahuan, Polri wajib: segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan, berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum, berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat, dan mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
  6. Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.

 

Sanksi

  1. Berdasarkan Pasal 15 UU No. 9 Tahun 1998, sanksi terhadap pelanggaran tata cara di atas adalah pembubaran.
  2. Berdasarkan Pasal 16 UU No. 9 Tahun 1998, pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikenakan jika misalkan terjadi perbuatan melanggar hukum seperti penganiayaan, pengeroyokan, perusakan barang, dan bahkan kematian.
  3. Berdasarkan Pasal 17 UU No. 9 Tahun 1998 Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok. Terdapat pemberatan hukuman terhadap penanggungjawab yang melakukan tindak pidana.
  4. Berdasarkan Pasal 18 UU No. 9 Tahun 1998, setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

 

Memasuki tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, mari bersama-sama kita dukung pemerintah dalam menyukseskan program kerja Nawacita. Namun jangan lupa agar melakukan aksi demonstrasi yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah pendapat baik komentar maupun kritik harus berlandaskan pada hukum serta tata aturan yang berlaku. Bersama kita bisa, bersama kita majukan bangsa Indonesia.

 

)* Penulis adalah Mahasiswa Pasca Sarjana Jurusan FISIP Universitas Indonesia

 

Comments

comments